( Foto : mmc.kalteng)
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, mengikuti rapat teknis pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Virtual Conference Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (17/11/2023).
Rapat teknis dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun. Dalam sambutan pengantar, Katma F. Dirun menyampaikan program kegiatan yang sedang diinisiasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, terkait dengan indeks ketahanan ekonomi, indeks kerawanan sosial, dan Aplikasi quick count pemilu 2024.
Katma menjelaskan bahwa aplikasi indeks ketahanan ekonomi dan indeks kerawanan sosial bertujuan untuk lebih cepat mendeteksi permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, aplikasi quick count diharapkan dapat mempermudah pemantauan melalui perangkat hp Android.
Kepala Diskominfosantik, Agus Siswadi, menambahkan bahwa sebelum aplikasi ini digunakan, uji kelayakan harus dilakukan untuk menilai kerawanan dan ketangguhannya oleh Bidang Persandian Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. "Dalam dua minggu ke depan, tim kami akan turun melakukan integrasi. Semua aplikasi harus terintegrasi dalam satu portal Diskominfosantik," tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Said Salim, serta Wakil Rektor Universitas NU M. Mukhlas Roziqin, yang juga menjabat sebagai Ketua KI Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam program kegiatan seperti indeks ketahanan ekonomi, indeks kerawanan sosial, dan aplikasi quick count pemilu 2024 adalah langkah positif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pemantauan dalam berbagai aspek pemerintahan.
Integrasi aplikasi dalam satu portal juga dapat mempermudah akses dan koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi, dan mendukung tata kelola yang lebih baik. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments