KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sejumlah mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus Papua di luar negeri saat ini dihadapkan pada situasi sulit setelah diminta untuk meninggalkan kampus karena tunggakan biaya kuliah. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa anggaran untuk melunasi biaya pendidikan para mahasiswa ini belum tersedia. Mahasiswa yang terkena dampak mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap implementasi otonomi khusus Papua di bidang pendidikan, yang menjadi dasar dibuatnya program beasiswa ini.
Calvin Valdira Hamadi, salah satu mahasiswa penerima beasiswa, mengungkapkan kekecewaannya karena mimpi untuk membangun Papua terancam sirna setelah diminta pulang tanpa gelar sarjana. Meskipun sudah setengah jalan kuliah, Calvin diminta pulang karena kampusnya tidak dapat mentoleransi tunggakan pembayaran dari Pemerintah Provinsi Papua.
Calvin bersama dengan teman-temannya telah berupaya menghubungi pemerintah, termasuk Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, namun mereka hanya mendapatkan jawaban bahwa tidak ada dana yang tersedia. Tenggat waktu pembayaran uang kuliah berlalu tanpa solusi dari pemerintah, dan mereka kini berusaha meminta keringanan dari universitas.
Sementara itu, pihak universitas menyatakan bahwa mereka sudah terlalu lama menoleransi situasi ini dan tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Calvin merasa sedih dan kecewa karena tidak dapat mengikuti kelas selama dua minggu, dan pada akhirnya, dia menerima saran untuk kembali ke Indonesia, mengumpulkan uang, dan melunasi tunggakan biaya kuliahnya.
Situasi ini menunjukkan ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus Papua di luar negeri. Pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap komitmen mereka terhadap pendidikan dan memastikan bahwa anggaran yang mencukupi disediakan untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa ini dalam mengejar impian mereka untuk membangun Papua. -red
Comments