top of page

Banjir Ganggu Pasokan, Harga Sembako Melambung Tinggi di Kabupaten Murung Raya


KALTENG NETWORK, MURUNG RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Pemprov Kalteng, turut serta dalam rapat koordinasi inflasi bersama Menteri Dalam Negeri pada Senin (29/1/2024). Rapat ini diselenggarakan secara virtual, diikuti oleh Pemprov Kalteng di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Palangkaraya.


Rapat koordinasi inflasi dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Menurutnya, pada minggu ke-4 Januari 2024, tercatat bahwa inflasi di Kalteng mengalami penurunan sebesar 0,60 persen. Secara nasional, angka inflasi di Kalteng masih tergolong rendah, yaitu sekitar 2,61 persen.


Yuas Elko juga menjelaskan bahwa indeks perkembangan harga tertinggi di Kalteng terjadi di Murung Raya, mencapai 2,04 persen, terutama pada komoditas daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Dia menyatakan bahwa faktor cuaca, khususnya banjir hingga ke Barito Utara dan Barito Selatan, dapat menjadi penyebab penurunan ini.


Selain itu, genangan air di beberapa titik jalan juga menghambat pendistribusian barang dan jasa. Distribusi dari penghubung kabupaten, seperti Barito Utara ke Murung Raya dan Gunung Mas ke Murung Raya, juga terganggu, menyebabkan keterlambatan dan kelangkaan barang. Yuas menyebutkan bahwa stok beras masih mencukupi dengan jumlah 5.389 ton, namun, untuk barang lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, stoknya mengalami fluktuasi.


Pihak Pemprov Kalteng telah melaksanakan pasar penyeimbang di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Kapuas. Gerai TPID di Kota Palangkaraya juga aktif beroperasi di beberapa toko untuk menyeimbangkan harga dengan mengacu pada harga standar dari Bulog.


Yuas berharap agar langkah-langkah penanganan inflasi sesuai dengan arahan Presiden, Mendagri, dan Gubernur dapat dijalankan oleh Kabupaten/Kota. Sinergi antara satgas pangan, TPID, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap sangat penting dalam menangani permasalahan ini. -red

Comments


bottom of page