KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar kegiatan Asistensi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Pemerintah Provinsi tersebut. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plh. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, dan didampingi oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Toni Susanto. Berlangsung selama empat hari pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 26 Februari 2024, kegiatan ini berlokasi di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Betri Susilawati menjelaskan bahwa penyusunan Anjab dan ABK bertujuan untuk memperoleh informasi terkait deskripsi tugas jabatan, beban kerja, struktur organisasi jabatan, dan nilai relatif jabatan. Hasil analisis ini akan berguna untuk mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia, menetapkan kompetensi dan persyaratan jabatan, serta sebagai panduan kinerja pegawai.
Asistensi ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan Keputusan Gubernur terkait Anjab dan ABK untuk seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk membantu percepatan penyusunan dokumen Anjab dan ABK yang akan diserahkan kepada Gubernur pada bulan Maret dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Selain itu, Toni Susanto menjelaskan bahwa dalam asistensi ini, Perangkat Daerah diminta untuk mengisi beberapa formulir terkait informasi jabatan, template infojab, dan peta jabatan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk softfile melalui google drive.
Kegiatan asistensi ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat dan Pegawai dari Perangkat Daerah Pemprov Kalteng yang bertanggung jawab dalam urusan umum dan kepegawaian.
Kegiatan ini merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah. Analisis jabatan dan beban kerja merupakan langkah penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pegawai serta menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan penyusunan Anjab dan ABK yang tepat, diharapkan akan tercapai peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments