JAKARTA, Kalteng Network - Pemerintah memiliki sederet bahan bakar untuk menggenjot perekonomian pada 2023, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sampai kepada momentum Ramadhan dan Idul Fitri (Lebaran). Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi Indonesia selalu terjadi pada triwulan ketika ada hari raya Idul Fitri. Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023. Seperti pada kuartal II 2021, pemerintah mendorong ekonomi mencapai pertumbuhan 7 persen meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. “Jadi tahun 2023 kita perlu memupuk momentum libur lebaran karena bertepatan dengan peluang kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga dalam jumpa pers virtual, Senin malam (6/2/2023).
1. Pembangunan IKN dan PSN
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. “Proyek strategis nasional totalnya sekitar lebih dari Rp 300 triliun. Tahun ini juga akan dikuatkan,” ujarnya. Menurut Airlangga, pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) juga akan mencapai puncaknya tahun ini dengan anggaran yang sudah dicairkan. Bahkan, perluasan infrastruktur sudah dimulai. “Pemerintah juga terus mendorong pengembangan kawasan, baik pariwisata maupun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan pengembangan industri,” ujarnya.
2. Hilirisasi industri dan ekspor
Pemerintah terus mendorong industri pengolahan untuk menambah nilai sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko “Jokowi” Widodo. “Hilirisasi akan terus digalakkan sesuai arahan presiden sehingga mengurangi ekspor komoditas dan membangun berbagai ekosistem industri logam dan industri mineral, serta mendorong kemajuan industri otomotif, seperti mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik,” kata Airlangga. Pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar ekspor tradisional dan non-tradisional serta mempercepat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Selain itu, pemerintah mempercepat kerja sama perdagangan dengan beberapa negara, termasuk Eropa, dan juga membuka CEPA dengan negara-negara non-tradisional. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas yang akan mempersiapkan Indonesia untuk lebih membuka pasarnya.
3. Daya Beli Masyarakat
Berbagai hal lain yang juga dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat atau memerangi inflasi dan menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, salah satunya adalah menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi. Perlindungan sosial (perlinsos) juga semakin dioptimalkan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Moneter (BPNT) dan juga Kartu Prakerja. “Tentu mobilitas relatif meningkat, sehingga konsumen dalam negeri kembali mengonsumsi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lebih dari 51 persen. Jadi, dengan kembalinya konsumsi dalam negeri tentu akan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia," kata Airlangga.
4. Penguatan dunia usaha di dalam negeri
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk nasional, mendorong pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan dan memperkuat rantai produksi atau supply chain perusahaan nasional. Pemerintah juga mendorong penggunaan muatan lokal atau TKDN. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terus digunakan untuk menggenjot pertumbuhan UMKM, termasuk kebijakan baru di sektor manufaktur berupa KUR alat mesin pertanian (Alsintan). Kemudian transformasi ekonomi terus berlanjut, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan menghasilkan kegiatan yang menyerap tenaga kerja tinggi, terutama implementasi Perpu Penciptaan Lapangan Kerja.
“Kemudian penguatan sumber daya manusia, upaya konversi dan pelatihan lapangan kerja ke depan, antara lain melalui kartu prakerja, melalui berbagai pelatihan yang diadakan khusus untuk menciptakan industri digital,” ujar Airlangga.Selain itu, pemerintah memperdalam sektor keuangan dengan memperketat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Regulasi ini akan mendorong kebijakan terkait penerimaan ekspor (DUS). Pemerintah saat ini sedang mengkaji PP 1/2019 tentang DUS dengan perpanjangan barang, terutama manufaktur dan produk dari sumber daya alam. “Dengan pernyataan di atas, pemerintah telah menstandarkan dan menyiapkan target pertumbuhan 5,3 persen year-on-year untuk tahun 2023, dan hal ini juga didukung oleh berbagai lembaga yang menganggap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai minimal 5 persen.” ratus, " katanya. Agregat.
Comments