KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mengusulkan tiga skema sebagai opsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, mengungkapkan bahwa skema pertama membutuhkan anggaran sebesar Rp2,8 triliun.
“Terdapat tiga skema, dengan besaran anggaran masing-masing sebesar Rp2,8 triliun, Rp3,6 triliun, dan Rp8,2 triliun,” ujar Togar usai rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).
Ia menjelaskan bahwa skema pertama disebut sebagai "opsi cukup," di mana tunjangan hanya diberikan kepada dosen ASN yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) satuan kerja Kemendiktisaintek dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerima remunerasi.
Sementara itu, skema kedua memiliki cakupan yang lebih luas dibanding skema pertama, dengan tambahan penerima manfaat dari kalangan dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang belum sepenuhnya menerima hak mereka.
Pada skema ketiga, tunjangan akan diberikan kepada seluruh dosen ASN, yang jumlahnya mencapai 81 ribu orang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek pada tahun 2025.
"Anggaran ini akan digunakan untuk membayar tukin kepada 33.957 dosen ASN yang sebelumnya sempat tertunda," ujar Lalu Irfani usai rapat.
Dengan demikian, Kemendiktisaintek masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp5,7 triliun agar seluruh dosen ASN dapat menerima hak mereka secara penuh.
Sebelumnya, para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek telah melayangkan protes karena tidak menerima tukin sejak tahun 2020. Protes ini dikoordinasikan oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI), yang telah melakukan aksi simbolik dengan mengirimkan karangan bunga ke kantor Kemendiktisaintek di Jakarta pada Senin (6/1).
ADAKSI juga berencana menggelar aksi besar-besaran di Jakarta pada awal Februari sebagai bentuk tuntutan terhadap hak mereka yang belum dipenuhi. Selain itu, aksi serupa juga akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Januari. Anggun, perwakilan ADAKSI, mengungkapkan bahwa organisasi ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. -red
Comments