KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tanggapan terkait permintaan DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp 598 triliun pada APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan bahwa aspirasi dari anggota DPR adalah hal yang biasa dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
"Saya selalu mendengar aspirasi, dan nanti kita lihat di rapat," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR.
Rapat tersebut membahas Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Badan Anggaran DPR RI terkait Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar, Said Abdullah, menyampaikan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 598 triliun. Said menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut tidak berasal dari peningkatan defisit.
"Sebanyak Rp 598,9 triliun itu dari belanja pusat dari Komisi I sampai XI. Usulannya Rp 598,9 triliun, tanpa menambah defisit," kata Said.
Dalam rapat yang sama, Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji kemungkinan permintaan tersebut. Dia menekankan pentingnya menjaga kesepakatan mengenai rentang defisit, meskipun banyak aspirasi yang diterima.
"Tentu kami akan melihat dari sisi ruang fiskal dan tetap menjaga postur yang disepakati di Komisi XI dan Panja A tadi. Namun, banyak sekali aspirasi yang masuk ke kami," ucap Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran sebesar Rp 598,9 triliun tersebut merupakan hasil komunikasi antara masing-masing komisi di DPR dengan kementerian atau lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerjanya. Namun, Isa tidak merinci kebutuhan belanja tambahan yang diajukan oleh komisi-komisi DPR dengan K/L terkait. -red
Comentarios