KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, pada Kamis (30/11/2023).
Edy Yusuf, yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara anggota dan pengurus FKDM di Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
Edy menyebutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi FKDM, membahas isu faktual di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, serta mencari solusi dalam penanganan dan pencegahan konflik.
"Pencegahan Dini adalah langkah krusial untuk menghindari konflik, terutama di daerah yang rentan konflik. Data dan informasi dianggap sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan konflik. Tugas FKDM bersama Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan di wilayah masing-masing," ujarnya.
Edy juga menyoroti potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, seperti konflik agraria, konflik perkebunan, dan konflik SARA, yang bisa menjadi gangguan terhadap Kamtibmas selama Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden, menyatakan bahwa peran FKDM sangat penting sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan data dan informasi. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan.
"Kami mendukung dan siap memfasilitasi keberhasilan kegiatan semacam ini, karena dapat memperkuat hubungan antara Badan Kesbangpol se Kalimantan Tengah dan Mitra Pemerintah," ungkapnya.
Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan dari beberapa instansi, termasuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur Intelkam Polda Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Pengurus dan Anggota FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta Anggota PUSKOMIN Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini menunjukkan upaya serius dari pihak berwenang untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik di Kalimantan Tengah, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Meningkatnya pemahaman dan sinergi antara FKDM di berbagai daerah dapat menjadi kunci dalam mencegah serta menangani konflik yang mungkin timbul. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments