KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 dalam kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode I, bersama tiga provinsi lainnya. Besaran insentif yang diterima oleh Provinsi Kalteng sebesar Rp. 5.734.723.000,-.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo serta Kepala Daerah lainnya pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas pemberian insentif ini, yang diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi. Tito juga mengucapkan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan dan berharap penghargaan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan inflasi di Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menjelaskan bahwa inflasi daerah bergerak dalam sasaran inflasi 2,5% ±1%. Pada Juli 2024, inflasi year-on-year di Kalimantan dan Jawa menjadi yang terendah, sementara di Sumatera dan Maluku-Papua masih tinggi. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 5,65 persen, dan terendah di Bangka Belitung sebesar 0,8 persen. Inflasi tahunan (YoY) Provinsi Kalteng tercatat sebesar 1,3 persen, di bawah target nasional 2,1 persen.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alf Jerman, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan memberikan apresiasi kepada daerah yang telah bekerja dengan baik, serta memotivasi daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, setelah menerima penghargaan, menyatakan bahwa insentif fiskal dari pemerintah pusat merupakan bukti komitmen serius dalam mengendalikan inflasi. Keberhasilan ini, menurutnya, adalah hasil kerja keras pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dan Ketua TPID, H. Nuryakin, menambahkan bahwa upaya pemerintah daerah dan TPID menyasar penyelesaian masalah hidup masyarakat dengan program seperti pasar murah, pasar penyeimbang, bansos, tanam sakuyan lombok, dan pemanfaatan pekarangan. Nuryakin juga menyebut bahwa Kalteng pernah berada di posisi tiga besar inflasi tertinggi di Indonesia, yang mendorong TPID bekerja keras menemukan pola pengendalian inflasi yang tepat.
Nuryakin menekankan bahwa inflasi harus didiagnosis dengan benar untuk menemukan penyebab dan langkah-langkah penanganan yang tepat, yang membutuhkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan kondisi yang ada. -red
Foto: mmc.kalteng
コメント