KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Mei 2024.
Total anggaran untuk IKN pada tahun ini mencapai Rp 40 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, alokasi anggaran APBN untuk IKN mencapai Rp 72,5 triliun. Dengan anggaran besar ini, Sri Mulyani berharap IKN bisa mulai digunakan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-79.
"Tahun ini, dari Rp 40 triliun baru dibayar Rp 5,5 triliun, terutama untuk pembangunan kawasan IKN, istana, Kemenko dan kementerian lain, tower rusun ASN, pertahanan dan keamanan, tapak menteri dan RS IKN, jalan tol, jembatan, bandara VVIP, serta penyempurnaan bendungan Sepaku," jelasnya.
Selain itu, anggaran non-infrastruktur, termasuk pengamanan operasional OIKN, mencapai Rp 2 triliun.
Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang HUT RI ke-79. Berbagai proyek yang dipersiapkan untuk upacara mencapai sekitar 82% dan ditargetkan fungsional, termasuk Kantor Presiden.
"Untuk infrastruktur IKN, terutama yang dikelola Kementerian PUPR, baik dari air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, batch pertama sudah mencapai 82%," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/6/2024).
Diana menambahkan bahwa Kementerian PUPR menargetkan semua proyek tahap pertama bisa fungsional dan mulai dimanfaatkan pada akhir Juli. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa Kantor Presiden bisa ditempati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024. -red
Foto : CNBC Indonesia
Comments