KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Selama satu dekade masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah membangun banyak infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) saja, pemerintahannya telah menginvestasikan sebesar Rp 1.855 triliun. Namun, apa dampak dari pembangunan tersebut terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?
Menurut Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, ada tiga aspek penting yang menunjukkan dampak positif pembangunan ini. Pertama, peningkatan jumlah tenaga kerja. Kedua, penurunan tingkat pengangguran secara konsisten, dan ketiga, penurunan angka kemiskinan serta kemiskinan ekstrem yang terus terjadi selama sepuluh tahun terakhir.
"Pembangunan infrastruktur yang besar dan masif memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Susiwijono, Senin (7/10/2024).
Ia menambahkan bahwa setelah terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021, jumlah orang yang bekerja kembali meningkat secara signifikan pada 2022 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja bertambah sebanyak 3,6 juta orang, lebih tinggi dari penambahan tahun 2023 yang mencapai 3 juta orang.
Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia turun menjadi 4,8% pada 2024, lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Susiwijono juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,83%, mendekati target pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta KPPIP Kemenko Perekonomian, selama 10 tahun Jokowi menjabat, berbagai infrastruktur telah dibangun. Ini termasuk 2.432 km jalan tol, 5.999 km jalan nasional, 125.904 meter jembatan, 11 pelabuhan laut, 20 bandara, dan 7 proyek kereta api.
Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah juga membangun 53 bendungan, jaringan irigasi baru seluas 1,2 juta hektare, rehabilitasi irigasi seluas 4,6 juta hektare, serta 1.371 embung. Di sisi lain, pengembangan industri hilir juga didukung melalui pembangunan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Sorong, Papua, serta lebih dari 100 kawasan industri.
Selama 8 tahun pelaksanaan PSN (2016-2024), pemerintah telah menyelesaikan 210 proyek dengan total investasi sebesar Rp 1.855 triliun. Menurut Susiwijono, proyek-proyek PSN ini telah berhasil menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp 3.344 triliun selama periode 2016-2023, berdasarkan studi dari LPEM UI.
Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun dalam APBN 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk layanan dasar, pangan, rumah susun, pendidikan, dan infrastruktur digital. Pemerintah juga akan terus mendorong pembiayaan kreatif, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). -red
Foto: Sekretariat Presiden
Comments