KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Istana merespons kritik yang dilayangkan oleh sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo, terutama terkait tindakan yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh warga negara.
Menurut Ari, di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau membuat petisi adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Kritik dianggap sebagai suatu bentuk "vitamin" yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi, serta perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam konteks demokrasi.
Namun, Ari juga menyoroti bahwa di masa politik menjelang pemilu, seringkali muncul pertarungan opini dan strategi politik partisan. Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa pertarungan opini harus tetap berada dalam koridor perdebatan yang sehat.
Beberapa akademisi, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), telah menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. UGM bahkan telah mengeluarkan petisi yang menyatakan keprihatinan mereka atas dugaan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara oleh sejumlah instansi di berbagai tingkat.
Respon dari Istana menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan penekanan akan pentingnya kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa diskusi dan pertarungan opini tetap berlangsung dalam koridor yang bermartabat dan konstruktif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. -red
Sumber Foto : CNN Indonesia
Commenti