( Foto : mmc.kalteng)
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) menerima Penghargaan Reforma Agraria dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI). Gubernur Kalteng menerima penghargaan ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria yang diadakan bersamaan dengan acara Penyerahan Penghargaan Reforma Agraria tahun 2023 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2023.
Menurut Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden, Provinsi Kalteng menerima penghargaan terbaik kedua dalam Kategori Pelepasan Tanah dari Kawasan Hutan untuk periode tahun 2020-2023. Herson menjelaskan bahwa Kalimantan Barat meraih juara pertama, diikuti oleh Kalimantan Tengah dan Riau dalam kategori yang sama. Sementara itu, dalam kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi untuk periode 2015-2023, Kalimantan Selatan meraih juara pertama, diikuti oleh Lampung dan Riau.
Selain itu, dalam Kategori Penataan Akses untuk periode 2021-2023, Jawa Barat meraih juara pertama, diikuti oleh Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Dan dalam Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik untuk periode 2021-2023, juara pertama diberikan kepada Jawa Barat, diikuti oleh Aceh dan Jambi.
Herson menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, akan terus mendukung program Reforma Agraria dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam menyukseskan reforma agraria di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain pemberian penghargaan, acara ini juga mencakup pembahasan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dan dilanjutkan dengan sesi wicara. Rakornas Reforma Agraria tahun 2023 dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara ini juga dihadiri oleh lebih dari 800 peserta secara fisik dan daring, termasuk perwakilan dari 19 Kementerian/Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Kantor Wilayah Pertanahan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Orda Rusita Murniasi turut hadir mendampingi acara ini. -red
Comments