KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial (PKS) se-Kalimantan Tengah di Aula Arya Dharma Polda Kalteng pada Kamis (14/12/2023).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini Edy Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menganggap rapat ini sebagai langkah positif dalam menangani konflik sosial di provinsi tersebut. Rapat ini dianggap sebagai platform penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan membahas strategi penanganan konflik di semua tingkatan.
"Saya ingin menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Satuan Tugas PKS dengan lembaga pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, serta semua pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang solid dan terkoordinasi dengan baik menjadi kunci keberhasilan dalam menangani konflik sosial di Kalimantan Tengah," kata Edy Yusuf.
Edy juga berharap agar rapat koordinasi ini dapat memperhatikan faktor-faktor khusus yang terkait dengan konflik sosial di Kalimantan Tengah, seperti masalah sumber daya alam, hak-hak adat, dan isu-isu lain yang relevan dengan situasi di provinsi tersebut. Dengan memahami konteks lokal, strategi penanganan konflik dapat dirumuskan dengan lebih tepat dan efektif.
"Saya ingin menegaskan pentingnya sinergi dengan lembaga terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan lembaga terkait lainnya. Sinergi yang kokoh dengan lembaga-lembaga ini akan memperkuat upaya penanganan konflik sosial, termasuk dalam hal pengumpulan informasi, analisis, dan pelaksanaan tindakan preventif," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menyampaikan bahwa konflik sosial merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Gubernur menekankan bahwa upaya pencegahan konflik sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif dan mengutamakan pendekatan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di Kalimantan Tengah.
Gubernur berharap agar rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas Satuan Tugas Terpadu Penanganan Konflik Sosial. "Melalui rapat koordinasi ini, kita diharapkan dapat saling bertukar informasi dan pengalaman, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mencegah dan menangani konflik sosial untuk menjaga kondisi damai dalam masyarakat," tambahnya. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments