KALTENG NETWORK, KALTENG NETWORK - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah, Hj. Sunarti, hadir dalam rapat Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Polda Kalimantan Tengah pada Rabu (6/11/2024).
Rapat yang berlangsung secara hybrid ini bertujuan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan berbagai langkah pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan.
"Saat ini Indonesia telah melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi dengan mendistribusikan 60.000 pompa air guna memastikan keberlanjutan pangan. Selain itu, Presiden meningkatkan alokasi pupuk hingga 100% dan menghapus utang petani serta nelayan yang macet selama 10 tahun," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar bantuan pupuk ini tidak dipolitisasi, dan masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP untuk bisa membelinya.
"Presiden bermimpi besar untuk mencapai swasembada pangan karena dunia kini menghadapi kelaparan, sementara Indonesia dihadapkan pada tantangan iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas kementerian.
"Kami bersyukur diskusi kami sebelum pelantikan di Istana Negara kini terwujud. Terima kasih kepada Pak Menko yang telah menjembatani kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa. Kedua kementerian ini ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan," katanya.
Yandri menekankan pentingnya kerja sama ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa.
"Jika kita membangun desa, negara juga akan terbangun. Kami ingin desa-desa yang potensial tidak hanya menjadi penonton dalam program ketahanan pangan dan gizi," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, H. Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga dan kementerian untuk mencapai swasembada pangan.
"Dengan arahan Presiden dan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. TNI, Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Bulog, hingga kepala desa, bupati, dan gubernur harus bersatu untuk mencapai ketahanan pangan dan Indonesia Maju," jelasnya.
Polda Kalimantan Tengah juga turut mendukung program ketahanan pangan nasional dengan membuka rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus). Program ini bertujuan merekrut personel dengan keahlian di bidang yang mendukung swasembada pangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat.
Hj. Sunarti menyambut baik arahan para menteri dan menyatakan kesiapan Dinas TPHP Kalimantan Tengah untuk bersinergi dengan Polda Kalimantan Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan di wilayahnya.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Dinas TPHP Kalimantan Tengah dalam memperkuat sektor pangan dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah," tutupnya. -red
Foto: mmc.kalteng
Comments