Foto: medcom.id
Labuan Bajo, Kalteng Network - Para pemimpin ASEAN menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Hal itu disampaikan terkait dengan penanggulangan tindak pidana kejahatan berurusan dengan orang (TPPO).
"Kami, negara-negara ASEAN mengakui, meskipun teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, tapi juga menimbulkan risiko dan akibat dari penyalahgunaan teknologi, dalam memfasilitasi kegiatan kriminal transnasional dan terorganisir," Pernyataan Pemimpin ASEAN: Deklarasi Melawan Perdagangan orang yang Disebabkan Penyalahgunaan Teknologi di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Rabu, 10 Mei 2023.
Para pemimpin ASEAN berbagi keprihatinan terkait dengan meningkatnya TPPO yang difasilitasi teknologi di Asia Tenggara dan global. Selain itu, para pemimpin juga mengakui pemberantasan TPPO tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial, pengelolaan perbatasan, penegakan hukum, perlindungan pekerja, serta penghormatan terhadap HAM, serta dampak krisis dan konflik.
ASEAN juga menyepakati perkuat upaya regional mengidentifikasi korban perdagangan dan calon korban. Hal ini akan dilakukan melalui metode berbasis teknologi untuk mencegah kriminalisasi dan penahanan mereka, tunduk pada hukum domestik, serta mendorong pengembangan pedoman identifikasi yang direkomendasikan di tingkat nasional dan perkuat atasi akar penyebab yang menimbulkan dan meningkatkan risiko TPPO akibat penyalahgunaan teknologi.
Disamping itu, ASEAN juga meningkatkan bantuan hukum timbal balik dalam kasus TPPO. Para pemimpin sepakat untuk bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN, Badan PBB, organisasi dan lembaga, media, akademisi dan masyarakat sipil untuk mendorong inovasi, mencegah TPPO yang disebabkan penyalahgunaan teknologi. -red
Comments