KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik rencana reforma agraria yang diusung oleh ketiga pasangan peserta Pilpres 2024, menyebutnya sebagai sekadar retorika belaka. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, menilai bahwa rancangan reforma agraria yang termaktub dalam visi-misi paslon tersebut tidak konsisten dan justru bertentangan dengan program pembangunan yang mereka usung.
Dalam konferensi pers pada Senin (11/12), Dewi menyatakan bahwa agenda reforma agraria yang diusung oleh para kandidat terkesan sebagai upaya untuk menarik dukungan dari petani dan masyarakat pedesaan, tanpa adanya konsistensi yang mendasar.
KPA juga menyoroti sejumlah agenda pembangunan dalam visi-misi paslon yang dianggap kontraproduktif terhadap reforma agraria, khususnya terkait keberlanjutan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 160 dan 190 tahun.
Dewi menambahkan bahwa ketiga paslon masih belum menempatkan reforma agraria sebagai landasan utama dalam program pembangunan nasional di sektor agraria dan pedesaan. Dia menegaskan bahwa mandat mengenai keadilan dan kedaulatan agraria bagi seluruh masyarakat sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960. Para kandidat diingatkan untuk memiliki visi-misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat guna mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa terhadap sumber agraria.
Dewi menilai bahwa, terpilihnya siapapun nantinya, Indonesia masih memiliki tugas besar dalam sektor reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah. KPA mendorong ketiga paslon Capres-Cawapres untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat.
Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi transformasi sosial yang memperkuat posisi masyarakat di pedesaan dan menciptakan relasi baru antara sektor pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, dan industri yang saling mendukung. -red
Comments