KALTENG NETWORK, BALI – Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (RAKOR LPKS) resmi dibuka pada Selasa, 15 Oktober 2024 di The Sakala Resort, Nusa Dua. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan dari lembaga pelatihan swasta seluruh Indonesia.
Pembukaan acara dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Agung Nur Rohmad, ST., MM. Dirjen Binalavotas ini didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ir. Ida Bagus Setiawan, ST, M.Si., Sekretaris Jenderal Direktorat Binalavotas, Ibu Memey, serta Direktur Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Bapak Andri Susila, ST, M.Si. Hadir pula dalam acara ini, Ketua Forum Nasional LPKS (FORNAS LPKS), Bapak Rizky Mahendra, MM, yang turut memimpin jalannya diskusi dalam pertemuan ini.
Dalam sambutannya, Bapak Agung Nur Rohmad menegaskan peran strategis Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam menekan angka pengangguran di Indonesia, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, mencapai 7,2 juta orang. Menurut Dirjen Binalavotas, LPKS memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
"Kami berharap LPKS dapat menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan industri, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ungkap Agung.
Salah satu fokus utama dari RAKOR ini adalah pendataan dan pemetaan LPKS di seluruh Indonesia. Pendataan ini akan mengelompokkan LPKS dalam tiga kategori, yaitu "Tumbuh", "Berkembang", dan "Mandiri". Setiap kategori akan mendapatkan dukungan dan intervensi program yang disesuaikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga-lembaga pelatihan tersebut. Upaya ini dilakukan agar setiap LPKS dapat berkontribusi optimal dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Pada sesi diskusi yang dipimpin oleh Ketua FORNAS LPKS, Bapak Rizky Mahendra, isu-isu strategis yang dibahas meliputi inkubasi kewirausahaan, peluang penempatan kerja di luar negeri, dan penguatan LPKS agar menjadi lembaga yang mandiri. Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan Forum Daerah LPKS (FORDA LPKS) di setiap provinsi, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan FORNAS LPKS di tingkat daerah.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat peran LPKS sebagai mitra strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung pencapaian target Strategi Nasional Revitalisasi Pelatihan Vokasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022.
Rizky Mahendra menekankan pentingnya sinergi antara LPKS, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan program-program pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan di pasar kerja. Ia juga menekankan perlunya peningkatan kompetensi wirausaha bagi para lulusan LPKS, sehingga mereka tidak hanya siap menjadi tenaga kerja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Rapat Koordinasi Nasional LPKS ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penguatan peran lembaga pelatihan kerja swasta di Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di tingkat global.-red
Commentaires