Melalui Hadirnya Sekolah Rakyat, Pemerintah Percaya Dapat Tekan Kemiskinan Ekstrim Hingga 0%

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 dikeluarkan pemerintah resmi sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Lebih dari empat puluh kementerian dan lembaga negara diminta untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan menurunkan kemiskinan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan, menurut inpres ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa Inpres tersebut memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan nasional untuk mengakhiri kemiskinan. Salah satunya melalui program unggulan Inpres, Sekolah Rakyat.

Usai acara Halalbihalal Rabu (9/4) di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Gus Ipul mengatakan, "Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak."

Pemerintah menargetkan untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum hingga 5% pada 2029, kata Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah program unggulan yang ditetapkan dalam Inpres 8/2025 dan bertujuan untuk menghentikan mata rantai kemiskinan melalui metode pendidikan.

Saat ini, program telah mencapai tahap finalisasi, yang mencakup rekrutmen guru, seleksi siswa, persiapan kurikulum, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Gus Ipul menyatakan bahwa persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung yang diusulkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kemensos sedang merancang nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan untuk mendukung pelaksanaan program ini. MoU dijadwalkan ditandatangani pada akhir April atau awal Mei 2025.

Selain pemerintah daerah, ada banyak kementerian dan lembaga lain yang membantu mengelola sekolah rakyat. Ini termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP),

Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk dibuka, tersebar di daerah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta daerah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Tujuannya adalah setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyatakan bahwa tenaga pengajar Kemensos akan mempekerjakan guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kita memperioritaskan guru yang belum penempatan, tetapi mereka sudah mengikuti PPG,” katanya.

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah berusaha memastikan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar pernyataan, tetapi menjadi tindakan nyata melalui pendekatan kolaboratif dan program konkret seperti Sekolah Rakyat. -red

Foto : Arsip Kemensos