KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Rakorgub 2024) bersama para Gubernur dari seluruh Indonesia. Acara tersebut bertempat di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024.
Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pembangunan di berbagai daerah, serta mencari solusi strategis untuk menangani masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan infrastruktur dasar. Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dari hasil pertemuan selama dua tahun dengan para Kepala Daerah, teridentifikasi dua isu utama, yaitu pembangunan infrastruktur keras dan infrastruktur halus.
Momentum Rakorgub ini dianggap penting untuk para Gubernur/Pj. Gubernur dalam bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai isu-isu yang dihadapi di daerah masing-masing. Selain itu, Suharso juga menyoroti target pembangunan infrastruktur keras yang belum tercapai sepenuhnya, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup isu-isu kesehatan seperti penyakit TBC dan kusta, serta masalah stunting yang masih tinggi di beberapa daerah. Upaya peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, juga mengemukakan isu strategis yang dihadapi oleh provinsinya, termasuk dalam hal kemiskinan, stunting, akses terhadap hunian layak, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, 19 Gubernur/Pj. Gubernur dari seluruh Indonesia turut hadir, bersama dengan pimpinan tinggi Kementerian PPN/Bappenas serta Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments