KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan inisiatif pemerintah untuk mempercepat pembangunan sanitasi yang tertinggal dan merencanakan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.
Dalam rangka PPSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Coaching Clinic 1 Implementasi SSK Program PPSP Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, 10 Juni 2026.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
Program PPSP bertujuan untuk menciptakan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan memperluas layanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang komprehensif.
"Pada tahun 2020-2024, program PPSP fokus pada peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Leonard.
Dia menambahkan bahwa arah kebijakan dan strategi Program PPSP untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), meliputi peningkatan kapasitas institusi dalam pengelolaan sanitasi; peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan; pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan kebutuhan daerah; peningkatan perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai akses sanitasi yang aman; serta pengembangan kerjasama dan pola pendanaan.
Leonard juga menjelaskan bahwa Coaching Clinic 1 ini merupakan tahapan Milestone 1 implementasi SSK Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara.
"Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Pokja PPAS provinsi dan pusat terhadap data profil sanitasi wilayah dan usulan kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara. Oleh karena itu, saya harapkan peran aktif Pokja provinsi dan pusat dalam memberikan masukan," ujar Leonard.
Leonard menambahkan bahwa Pokja provinsi harus aktif memantau penjaminan kualitas dokumen SSK dan pengawalan perencanaan program pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memantau proses implementasi program pembangunan sanitasi dan penyehatan lingkungan oleh kabupaten/kota. Penting untuk meningkatkan komitmen dan partisipasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara dalam penganggaran bidang sanitasi dan penyehatan lingkungan dalam APBD kabupaten/kota.
"Pokja Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara harus menindaklanjuti dengan menyiapkan materi advokasi kepada kepala daerah, yang didahului dengan advokasi kepada Sekda dan kepala Perangkat Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati. Serta melakukan penginputan dalam aplikasi Nawasis berdasarkan tahapan milestone dengan mengunggah output kegiatan sesuai proses pendampingan implementasi SSK," tutup Leonard. -red
Sumber : mmc.kalteng
Commentaires