KALTENG NETWORK, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menjadi tanda tanya besar. Banyak yang mulai memperkirakan mega proyek ini akan berakhir mangkrak. Hal ini terkait dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta masalah pembiayaan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa investor asing belum masuk ke IKN karena pembangunan tahap I masih fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Desain kami adalah menyelesaikan lingkaran I (KIPP IKN) terlebih dahulu, baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur di lingkaran I belum sepenuhnya selesai, sehingga investor asing belum bisa melakukan investasi di IKN. Saat ini, percepatan pembangunan sedang dilakukan.
Pernyataan ini berbeda dengan optimisme pemerintah sebelumnya yang mengklaim bahwa investor dari Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan akan berinvestasi di IKN. Namun, tanpa adanya investor, pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun, dengan Rp 89,4 triliun dari APBN, Rp 123,2 triliun dari BUMN, dan Rp 253,4 triliun dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dana APBN akan digunakan untuk prioritas pembangunan seperti jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden, dan kantor wakil presiden.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan Rp 4,8 triliun APBN. Angka ini merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN yang sebesar Rp 39,8 triliun, dengan kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 36,5 triliun. Serapan dana infrastruktur baru mencapai Rp 2,8 triliun per 30 April 2024.
Pada tahun 2023, dana yang dihabiskan adalah Rp 27 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun. Total anggaran yang akan terserap jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah Rp 72,3 triliun. Oleh karena itu, diperkirakan sisa dana APBN sebesar Rp 17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis tahun depan.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak terbengkalai atau terancam mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih sesuai rencana, dan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.
Pembangunan di Istana Negara di IKN sudah mencapai 80%, baik pembangunan interior maupun eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli pembangunan akan rampung dan persiapan upacara kemerdekaan akan dimulai. "Pembangunan di sini kira-kira pertengahan Juli sudah siap dan akan mulai persiapan untuk 17 Agustus," kata Jokowi.
Bahlil menegaskan bahwa proyek-proyek di IKN juga melibatkan investasi lokal. "Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung sarana prasarana juga sudah hampir jadi. Itu semua adalah investasi, dalam negeri, di luar APBN," tutupnya. -red
Comments