Pemprov Kalteng Gelar Rakor SPI KPK, Siap Lawan Korupsi dengan Aksi dan Inovasi

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK RI pada tahun 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas hasil survey tersebut dan menyusun rencana aksi tindak lanjutnya. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi leading sector area intervensi SPI KPK.

Dalam sambutannya, Inspektur Pembantu II Diana menyampaikan pentingnya pelaksanaan SPI untuk mendorong transparansi, keadilan, dan kebersihan dalam pelayanan publik. Dia juga menyoroti capaian Pemprov Kalteng pada SPI KPK tahun 2023 yang masuk dalam kategori rentan, sehingga menjadi perhatian bersama untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan.

Plt. Inspektur Pembantu Khusus Alfian mengajak peserta rapat untuk tidak hanya menyusun rencana aksi, tetapi juga menciptakan inovasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat untuk mengedukasi publik tentang layanan yang diberikan dan menolak praktik suap, pungli, dan gratifikasi. Dia juga memberikan contoh inovasi yang telah diimplementasikan oleh beberapa instansi.

Kepala Diskominfosatik Provinsi Kalteng, Agus Siswadi, menegaskan kesiapan Dinasnya untuk memfasilitasi publikasi inovasi tersebut, dengan menyarankan agar konten iklan mencakup kearifan budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat.

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyatakan komitmen Pemprov Kalteng untuk menindaklanjuti hasil SPI KPK 2023 dengan menyusun rencana aksi yang efektif. Dia juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama dari seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan implementasi rekomendasi hasil SPI secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Kalimantan Tengah dalam mengatasi permasalahan integritas dalam pelayanan publik.

Langkah-langkah yang diambil, seperti menyusun rencana aksi dan menciptakan inovasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat, merupakan upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai instansi terkait juga menjadi modal penting dalam mencapai perubahan positif di lingkungan Pemprov Kalteng. -red

Sumber : mmc.kalteng