KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 serta Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI). Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (17/02/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang dalam sambutannya menyoroti kesiapan moda transportasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Ia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi mulai 28 Maret 2025, sementara arus balik diperkirakan pada 7 April 2025.
Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan (Januari 2025 dibandingkan Januari 2024) mencapai 0,76%, sedangkan inflasi bulanan (Januari 2025 dibandingkan Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatat deflasi -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun -8,08%.
Faktor utama penyebab deflasi ini adalah pemberian diskon 50% untuk pelanggan listrik di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025. Sementara itu, sektor makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami kenaikan harga sebesar 1,94%, yang dinilai masih dalam batas wajar. Sektor lain seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,60%), pendidikan (0,01%), serta kesehatan (0,40%) juga menunjukkan tren positif, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap stabil.
Mitigasi Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025
Menanggapi persiapan angkutan Lebaran, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, terutama karena perayaan Idul Fitri (31 Maret–1 April 2025) berdekatan dengan Hari Raya Nyepi (29 Maret 2025). Penerapan WFA ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di titik-titik rawan seperti penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Nyepi.
Dudy juga mendorong dukungan terhadap program mudik gratis, penyediaan rest area, serta pengawasan terhadap daerah rawan kecelakaan dan kemacetan. Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat selama Idul Fitri cenderung lebih tinggi dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga perlu persiapan matang dari berbagai sektor, termasuk transportasi darat, laut, dan udara. Kesiapan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik.
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB, libur nasional Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret–1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban transportasi selama periode tersebut.
Kondisi Inflasi dan Ketersediaan Pangan di Kalteng
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyoroti tren inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama volatile food dan beberapa administered prices. Komoditas yang perlu diwaspadai mengalami lonjakan harga meliputi daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan.
Pada minggu kedua Februari 2025, sembilan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 28 provinsi mencatat penurunan. Komoditas utama yang menyumbang kenaikan IPH di sembilan provinsi tersebut adalah cabai rawit. Secara nasional, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH dibandingkan yang mengalami kenaikan.
Setelah mengikuti rakor, Sahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menyatakan bahwa inflasi di wilayahnya masih terkendali, sementara stok pangan menjelang Ramadan masih mencukupi. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dalam menjaga distribusi pangan agar tetap lancar dan menghindari praktik penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan.
Rakor ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis.
Foto: mmc.kalteng
Comments