KALTENG NETWORK, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berhasil meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Proaktif dengan capaian Produk Dalam Negeri Tertinggi untuk kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Kalteng, Suharno, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dalam acara Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2024.
Acara ini bertema "Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045," dan diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, pada Kamis (10/10/2024). Rapat ini dibuka oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan.
Sebagai latar belakang, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) harus membentuk UKPBJ yang bertugas mendukung pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing.
Selain itu, Pasal 74A juga mengamanatkan bahwa K/L/Pemda wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) yang bertindak sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM PBJ dan mendorong kematangan UKPBJ menuju level Proaktif (Level 3), LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM mengadakan Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan PBJ 2024.
Suharno, usai menghadiri rapat, menyatakan bahwa fokus pertemuan ini adalah transformasi tata kelola SDM dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta UKPBJ guna membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Tujuan utamanya adalah mempromosikan transformasi tata kelola SDM dalam rancangan kebijakan, sistem, dan ekosistem pengadaan, meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, serta menyediakan platform untuk berbagi regulasi dan kebijakan terbaru,” ujar Suharno.
Suharno berharap bahwa melalui rakor ini, dapat terjalin sinergi antar komponen yang terlibat dalam pengadaan pemerintah, sehingga proses pengadaan nasional dapat dioptimalkan.
Rapat ini diikuti oleh sekitar 560 peserta, baik secara langsung maupun daring. Selain itu, berbagai penghargaan juga diberikan untuk menghargai keunggulan dalam manajemen pengadaan.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah dari berbagai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Deputi LKPP yang terkait dengan strategi, kebijakan, transformasi digital, pengembangan SDM, serta hukum dan penyelesaian sengketa. -red
Comentarios