Foto: Abdul Kadir
KALTENGNETWORK, SAMPIT- Kalangan Dewan meminta agar Pemkab saat ini fokus pada penanganan drainase dan menjadikannya salah satu perioritas program.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, terkait dengan datangnya musim penghujan saat ini.
Kadir pun menekankan bahwa dalam program prioritas daerah, ada beberapa hal yang sangat penting, mendasar, dan mendesak untuk segera dilakukan terutama masalah infrastruktur.
"Program prioritas pada infrastruktur ini sudah sangat mendesak, sudah seharusnya masuk dalam perencanaan program pada Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. Terutama masalah drainase yang sudah banyak rusak dan tersumbat,” kata Abdul Kadir, Selasa (19/11).
Kadir pun menyampaikan permasalahan banjir ini selalu melanda Kabupaten Kotim setiap tahunnya. Kondisi yang berulang kali ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat, maka dari itu, masalah banjir dan drainase ini harus segera diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Terlebih lagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Bandara H Asan Sampit telah memprediksi bahwa pada bulan November dan Desember 2024 mendatang Kabupaten Kotim di proyeksikan sudah memasuki puncak musim hujan.
"Karena tidak berfungsi dengan maksimalnya drainase ini menyebabkan banjir disebagian tempat di Kota Sampit. Bahkan dengan hujan intensitas rendah saja bisa menyebabkan banjir, apalagi hujan dengan intensitas tinggi," ucapnya
Selain masalah drainase, Kadir juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan infrastruktur yang dapat memberikan stimulus ekonomi.
Fraksi Golkar melihat adanya perlambatan ekonomi dan keluhan dari masyarakat terkait kondisi usaha mereka yang sedang sulit. Pemerintah daerah harus memperhatikan hal ini, terutama dengan sisa waktu kerja 2,5 bulan di tahun 2024.
"Karena dari hasil pengamatan kami dilapangan, telah terjadi perlambatan ekonomi dan keluhan masyarakat atas kondisi usaha mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah ditengah sisa masa kerja 2,5 bulan kedepan dalam tahun 2024," tutupnya. -red
Comments