KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional berencana mengundang perusahaan swasta besar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan bahan makanan, pendanaan, atau bentuk lainnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang memberikan komitmen untuk mendukung program besar yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, peluang kerja sama masih terbuka lebar.
"Kalau ada swasta yang ikut, tentu kita berterima kasih karena itu meringankan beban kita," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).
Dalam waktu dekat, Badan Gizi Nasional akan mengumumkan pembukaan kemitraan program MBG melalui situs resmi mereka. Diharapkan pengumuman ini dapat menarik minat pihak swasta untuk berkontribusi mendukung program tersebut.
"Kami akan segera membuka pengumuman. Siapa pun yang ingin bermitra dengan kami bisa mendaftar melalui website. Bentuk dukungannya bebas, karena ini program besar dan semua bentuk bantuan sangat memungkinkan," jelasnya.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun kegiatan komersial seperti penjualan produk. Menurut Dadan, semua pihak diperbolehkan untuk terlibat.
Saat ditanya mengenai potensi pendanaan dari luar negeri, Dadan mengungkapkan bahwa hingga kini pemerintah belum menerima bantuan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program MBG dengan dana mandiri.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri, telah disediakan dana sebesar Rp71 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Dadan menambahkan, uji coba program MBG akan dimulai pada Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia, sementara pelaksanaan program secara penuh dijadwalkan mulai Januari 2025. Tahap awal akan menyasar sekitar 3 juta anak.
Saat ini, data anak sekolah yang menjadi sasaran telah dikumpulkan. Namun, tantangan berikutnya adalah menghimpun data ibu hamil, yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi.
"Satuan pelayanan ini akan melayani sekitar 3.000 porsi per hari. Basisnya adalah data sekolah, karena lokasi sekolah lebih statis secara geospasial. Setelah itu, sasaran akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tiap satuan pelayanan diperkirakan akan mengelola dana sekitar Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, tergantung wilayah," pungkasnya. -red
Foto: Adhi Wicaksono
Comments