KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B Aden, menggantikan Sekretaris Daerah dalam membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi untuk tahun 2024. Rakor ini diselenggarakan di Hotel Best Western Palangka Raya pada Senin (22/4/2024).
Dalam sambutannya yang dibacakan atas nama Sekretaris Daerah, Herson menjelaskan bahwa peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bertujuan untuk mengurangi kontrol langsung pemerintah pusat terhadap daerah, terutama kabupaten/kota, serta untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Herson menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh GWPP di daerah tidak dimaksudkan untuk menambah beban pengawasan, melainkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan, dan kemudian mencari solusi bersama-sama serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembinaan dan perbaikan.
Ia juga menyoroti bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki 46 jenis tugas dan wewenang yang langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Herson menambahkan harapannya agar setiap unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan tugas GWPP memperhatikan dengan seksama sub-indikator dan bukti-bukti yang dibutuhkan, sesuai dengan panduan pelaksanaan dekonsentrasi GWPP. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP berjalan optimal dari segi anggaran dan kinerja, serta mencapai peran GWPP yang berkinerja baik.
Rakor ini merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tugas GWPP. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan solusi-solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
Selama Rakor ini, tampak kehadiran berbagai pejabat dan ahli terkait, seperti Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Azis Zulficar Aly Yusca, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, anggota tim perangkat GWPP, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Kalimantan Tengah, dan seluruh civitas akademika dari perguruan tinggi negeri/swasta di Kalimantan Tengah. -red
Comentarios