KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, mewakili Gubernur H. Sugianto Sabran, menyampaikan materi tentang Potensi Konflik Sosial 2024 di Rapim Polri Tingkat Polda Kalteng Tahun 2024. Acara tersebut berlangsung pada Kamis (7/3/2024) di Ballroom Seruyan 2 Hotel M Bahalap, Kota Palangka Raya.
Dalam pemaparannya, Katma F. Dirun mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin memicu konflik sosial di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Pertama, dia menyoroti Persaingan Sumber Daya Alam, khususnya terkait pertambangan dan kehutanan, yang bisa memicu konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Kedua, dia membahas Isu Agraria dan Tanah, yang sering menjadi sumber konflik terkait kepemilikan lahan pertanian. Ketiga, Katma menyebutkan tentang Potensi Konflik Etnis dan Agama yang bisa muncul akibat perbedaan etnis dan agama di wilayah tersebut. Terakhir, ia menyoroti Kesenjangan Sosial dan Ekonomi sebagai faktor penting dalam memicu ketegangan sosial.
Selanjutnya, Katma menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan potensi konflik sosial. Dia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Peningkatan edukasi, dialog, serta pembinaan kemampuan berkomunikasi dan berdamai juga dianggap penting untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Pada akhirnya, Katma menekankan perlunya kesadaran akan potensi konflik sosial sebagai langkah awal untuk memperkuat resiliensi masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis antar berbagai kelompok di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warga.
Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang potensi konflik sosial di Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Ini menunjukkan pentingnya peran serta semua pihak dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di suatu wilayah. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments