KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mewakili Sekretaris Daerah membuka acara Capacity Building dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2023 di Aula Huma Betang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (16/2/2024).
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sri Widanarni, dikemukakan bahwa inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2023 mencapai 2,57% (Year on Year/YoY). Sedangkan pada bulan Januari 2024, inflasi meningkat menjadi 3,40% (YoY).
"Informasi tersebut disampaikan dalam konteks penambahan kota inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Tengah yang mencakup Palangka Raya, Sampit, Kapuas, dan Sukamara pada bulan Januari 2024. Inflasi gabungan kota IHK di Kalimantan Tengah mencapai 0,20% (month to month/mtm)," ungkapnya.
Saat ini, dengan relokasi Ibu Kota Negara ke daerah Kalimantan, diharapkan Kalimantan Tengah dapat memainkan peran penting sebagai penyuplai pangan yang andal untuk mendukung ketahanan pangan nasional di masa depan.
Namun, Sri Widanarni juga menekankan bahwa masih ada tantangan dalam pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Tengah. Ia berpendapat bahwa pengembangan hilirisasi pangan di Provinsi Kalteng perlu diperkuat untuk menambah nilai tambah dari komoditas unggulan seperti beras dan cabai.
Terlebih lagi, Sri Widanarni menyoroti pentingnya pelaporan kinerja TPID sesuai dengan regulasi yang ada. Ia menyebutkan bahwa TPID yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan penghargaan melalui TPID Awards.
Dalam kesempatan ini, ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kompetensi anggota TPID serta menguatkan komitmen mereka dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Di samping itu, Taufik Saleh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, menekankan pentingnya mengendalikan inflasi di daerah tersebut dan menyampaikan harapannya untuk kesuksesan pengendalian inflasi tahun 2024.
Kehadiran berbagai pihak seperti Kepala Dinas TPHP, Kepala Biro Ekonomi, dan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi indikasi pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mengatasi masalah inflasi di Kalimantan Tengah.
Upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tersebut. -red
Sumber : mmc.kalteng
コメント