( Foto : mmc.kalteng)
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng, telah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa (28/11/2023).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo mengungkapkan bahwa telah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik dari tingkat nasional maupun daerah, yang telah diimplementasikan. Dia menyoroti kebijakan subsidi pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Jamsostek, Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya. Semua ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dengan peningkatan pendapatan dan daya beli.
Dalam upaya mewujudkan penanganan kemiskinan yang terkoordinasi dengan baik di Kalteng, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menekankan beberapa poin. Pertama, melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk merumuskan perencanaan yang lebih efektif, terutama dalam pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kedua, mengintegrasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng, terutama yang berhubungan langsung dengan individu atau keluarga sasaran. Untuk kegiatan yang bersifat tidak langsung, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan lebih diprioritaskan.
Ketiga, sesuai dengan INPRES No. 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah, terutama Bupati/Walikota, diinstruksikan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, menyusun program dan kegiatan pada RKPD, serta mengalokasikan anggaran pada APBD, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.
Terakhir, berdasarkan arahan terbaru Wakil Presiden RI, pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Data BNBA P3KE diharapkan dapat digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem secara lebih tepat sasaran, dan sinergi serta kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial juga harus ditingkatkan.
Dalam laporan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan isu utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan kolaborasi nasional untuk penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng, mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Tujuannya adalah mengetahui dan mengevaluasi kendala dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran, lintas sektor, dan memberikan penjelasan terkini terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Analis Kebijakan Ahli Madya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI, Nur Budi Handayani, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wakil Bupati serta Pj. Bupati/ Pj. Walikota se-Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kementerian/Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, Para Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng yang terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan Provinsi Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait.
Kegiatan ini memberikan wadah yang baik untuk evaluasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan efektivitas program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah.
Sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, juga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam menanggulangi kemiskinan. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments