KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (nataru), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia Kalimantan Tengah mengadakan High Level Meeting di Aula Betang Hapakat, lantai IV Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah pada Jumat (8/12/2023). Acara ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.
Wakil Gubernur, saat membacakan sambutan tertulis dari Gubernur, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada November 2023 mengalami kenaikan Year On Year (YoY) dari 2,56 persen pada November 2022 menjadi 2,86 persen pada November 2023. Adapun inflasi Bulan Ke Bulan November 2023 juga mengalami kenaikan dari 0,17 persen pada bulan sebelumnya menjadi 0,38 persen.
"Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi di akhir tahun 2022, namun sepanjang tahun 2023, kondisinya terus membaik. Inflasi gabungan pada bulan November 2023 mencapai 2,58 persen (YoY), menurun jauh dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6,32 persen (YoY). Sehingga Kalimantan Tengah termasuk delapan dari 10 Provinsi se-Indonesia dengan tingkat inflasi terendah," ungkapnya.
Wakil Gubernur menekankan bahwa dengan mendekati perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru), mobilitas masyarakat kemungkinan akan meningkat, berdampak pada peningkatan permintaan beberapa komoditas, terutama dalam kelompok transportasi. Oleh karena itu, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Satgas Pangan diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menjaga agar tidak terjadi kenaikan atau lonjakan harga menjelang nataru. Langkah-langkah tersebut mencakup informasi dari Ketua TPID Kabupaten/Kota mengenai kondisi harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi yang telah dan akan dilakukan, pemantauan terhadap stok barang kebutuhan pokok, stabilisasi melalui operasi pasar, dan pengembangan sentra produksi komoditas tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Selain itu, Wakil Gubernur juga meminta TPID untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan menaikkan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut. Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya komunikasi efektif dan himbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, guna mengontrol ekspektasi inflasi agar tetap terkendali.
Sekretaris Daerah selaku Ketua TPID Provinsi Kalimantan Tengah, H. Nuryakin, menyampaikan bahwa TPID Provinsi telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk pengecekan ke pasar dan sentra produksi untuk memastikan ketersediaan stok dan harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya lainnya mencakup operasi pasar dan/atau pasar murah sesuai harga acuan pemerintah, serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Magfur, menyatakan bahwa hingga bulan November, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengendalikan inflasi pada tingkat yang relatif rendah, menggambarkan prestasi yang luar biasa mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti.
Kehadiran unsur Forkopimda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tim TPID Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Kalteng dalam acara tersebut.-red
Sumber : mmc.kalteng
Comments