KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengikuti acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2023 yang diadakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Acara tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng pada Senin (15/1/2024).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas konsistensi dalam melaksanakan dan menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.
Gubernur menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penguatan sistem pengawasan, baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawasan eksternal, dianggap sebagai langkah penting dalam melakukan pembenahan.
Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran APIP dan berupaya melakukan konsultasi intensif dengan Aparat Pengawasan Eksternal. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik, efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi.
Wakil Gubernur Edy Pratowo juga menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada lima Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut, Wagub Kalteng menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan memberikan gambaran terhadap kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan tersebut dianggap sebagai bahan masukan dan koreksi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depannya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023. Temuan permasalahan terkait belanja modal menjadi fokus untuk mengevaluasi pengelolaan belanja daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pada akhirnya, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dihadiri oleh Wakil Gubernur, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Utara.
Kehadiran Wakil Gubernur dan pihak terkait dalam acara tersebut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. -red
Sumber : mmc.kalteng
Comments