Search Results

Dokumentasi : Istimewa KALTENGNETWORK, JAKARTA - Dalam ajang bergengsi ASEAN Youth Conference 2024 yang berlangsung di Jakarta pada 20-22 November 2024 yang lalu, Tefilla Miryam Indra Putri bersama timnya ‘ASEAN Economic Community Pillar’ berhasil meraih penghargaan Best Essay  dan Best Working Paper . Karya tersebut akan diajukan kepada Sekretariat ASEAN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi terkait program ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Konferensi yang mengundang sekitar 80 pemimpin muda dan penggerak perubahan dari negara-negara ASEAN serta komunitas internasional ini, menjadi wadah diskusi bagi para pemuda untuk membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat kerja sama multilateral di seluruh negara anggota ASEAN. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghasilkan visi kolektif pemuda ASEAN pada pilar-pilar utama kerja sama ASEAN, yang kemudian akan disampaikan kepada Sekretariat ASEAN sebagai kontribusi konkret pemuda dalam mendukung agenda solidaritas, keberlanjutan, persatuan, kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Tefilla Miryam Indra Putri berperan sebagai Leader sekaligus Mentor  pada Pilar Ekonomi ASEAN dalam konferensi ini. Ia bersama timnya berhasil menciptakan gagasan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi kawasan ASEAN saat ini. Dalam esai yang mereka tulis, Tefilla dan tim menggarisbawahi bahwa meskipun kawasan ASEAN telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga GDP growth yang positif, langkah proaktif tetap diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga daya saing kawasan dan memastikan masa depan ekonomi ASEAN yang tangguh serta siap menghadapi tantangan global. Esai mereka juga menawarkan solusi dengan membangun sebuah platform bisnis terintegrasi yang mendorong kolaborasi lintas negara ASEAN, khususnya di kalangan pengusaha muda. Gagasan ini bertujuan untuk mengubah pendekatan ekonomi yang bersifat silo menjadi lebih internasional dan terhubung. Dengan target implementasi pada tahun 2027, platform ini diharapkan mampu membantu pengusaha muda ASEAN menciptakan pendapatan yang berkelanjutan serta meningkatkan pasar ASEAN secara signifikan. “Visi ini kami harapkan dapat diterima sebagai langkah strategis yang dapat mendorong ASEAN menuju ekosistem ekonomi yang lebih inovatif, seperti halnya keberhasilan Silicon Valley  yang menjadi pusat inovasi global. Kami percaya bahwa dengan semangat keberanian dan inovasi, ASEAN dapat membangun ekosistem uniknya sendiri,” jelas Tefilla. Selain penghargaan yang diraih, konferensi ini juga dihadiri oleh pembicara tingkat tinggi dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, organisasi pemuda, hingga praktisi dari tiga pilar utama ASEAN. Melalui forum ini, para delegasi tidak hanya mendapat kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam, tetapi juga memperluas wawasan dan jaringan mereka untuk pengembangan pribadi maupun profesional. Dokumentasi : Istimewa Penghargaan Best Essay  dan Best Working Paper yang diterima Tefilla Miryam Indra Putri dan timnya menjadi bukti bahwa peran pemuda dalam memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan kawasan sangatlah penting. Harapannya, gagasan yang mereka hasilkan dapat diimplementasikan dan membawa dampak positif bagi ASEAN di masa depan. - red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) melaporkan perkembangan banjir di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari BPBD Kabupaten/Kota per 11 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Banjir ini melanda satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Katingan. Detail Wilayah dan Dampak Banjir Kota Palangka Raya Banjir telah terjadi sejak 23 November 2024 dan masih berlangsung hingga hari ke-19, meliputi empat kecamatan: Jekan Raya, Bukit Batu, Pahandut, dan Sebangau. Dampaknya: 18 kelurahan/desa terdampak 8.229 KK/28.514 jiwa terdampak 3 KK mengungsi 3.905 rumah dan 66 fasilitas umum terendam Kabupaten Pulang Pisau Banjir mulai 26 November 2024 (16 hari), melanda Kecamatan Jabiren, khususnya Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa. Dampaknya: 158 KK terdampak 158 rumah dan 3 fasilitas umum terendam Kabupaten Kapuas Banjir berlangsung sejak 28 November 2024 (14 hari), mencakup empat kecamatan: Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Timpah, dan Mantangai. Dampaknya: 27 kelurahan/desa terdampak 8.300 KK/22.629 jiwa terdampak 4.783 rumah dan 272 fasilitas umum terendam Kabupaten Kotawaringin Timur Banjir terjadi sejak 6 Desember 2024 (6 hari) di Kecamatan Mentaya Hilir, meliputi tujuh desa/kelurahan. Dampaknya: 95 rumah dan 18 fasilitas umum terendam Kabupaten Katingan Banjir berlangsung sejak 9 Desember 2024 (3 hari) di Desa Tumbang Bulan, Kecamatan Mendawai. Dampaknya: 14 KK terdampak, namun tidak ada rumah maupun fasilitas umum yang terendam Status Darurat Kepala BPBPK Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyebutkan bahwa beberapa kabupaten telah menetapkan status darurat bencana banjir, yaitu Kabupaten Lamandau, Murung Raya, dan Kapuas. Ia berharap masyarakat tetap waspada dan pemerintah daerah dapat terus melakukan evaluasi serta penanganan lebih lanjut. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Banama Tingang Makmur (Perseroda) Tahun 2024 di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (12/12/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur PT Banama Tingang Makmur, H. Hasanuddin Noor. Hasanuddin memaparkan bahwa bisnis yang saat ini dikelola PT Banama Tingang Makmur meliputi Hotel Dandang Tingang, Pujasera, dan Pengelolaan Kapal Bantu. Ia juga mengungkapkan rencana bisnis jangka menengah 2025–2029, yaitu pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta menjalin kemitraan strategis untuk mendukung bisnis perusahaan. “WIUPK ini merupakan prioritas yang ditawarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalteng. Lokasinya berada di Kabupaten Murung Raya dengan luas 21.450 hektare. Wilayah ini sebelumnya adalah area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III yang kontraknya telah dihentikan oleh pemerintah,” jelas Hasanuddin. Ia menambahkan bahwa WIUPK tersebut mencakup dua blok, yaitu Blok Kohong dan Blok Telakon. Analisis menunjukkan bahwa kedua blok tersebut memiliki cadangan batubara jenis medium volatile hard coking coal  dengan kandungan vitrinit sangat tinggi (>90%) dan nilai RoMax  antara 1,2%–1,3%. Menanggapi hal tersebut, Wagub Kalteng, H. Edy Pratowo, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengelolaan WIUPK oleh PT Banama Tingang Makmur. “Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya. Selain itu, Wagub juga menyoroti pentingnya pembaruan dan pengembangan Hotel Dandang Tingang agar dapat bersaing dengan hotel-hotel baru yang lebih modern. “Hotel ini merupakan salah satu hotel tertua yang memiliki nilai sejarah. Dengan lokasi yang strategis dan halaman yang luas, Hotel Dandang Tingang bisa menjadi daya tarik jika kualitasnya ditingkatkan sehingga lebih nyaman bagi para tamu,” ungkapnya. Dalam rapat tersebut, turut hadir Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng selaku Komisaris PT Banama Tingang Makmur, M. Katma F. Dirun, para kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng, dan notaris. -red Foto: mmc.kalteng

Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timas di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Periode 2015-2022 KALTENG NETWORK, JAKARTA - Pengusaha tambang Harvey Moeis menghadapi tuntutan hukuman 12 tahun penjara atas dugaan korupsi terkait penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area tambang PT Timah (Persero) Tbk (TINS). Jaksa membacakan tuntutan tersebut dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Senin malam, 9 Desember. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi masa tahanan," ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain hukuman penjara, Harvey diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama satu tahun. Jaksa juga menuntut Harvey untuk membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, uang tersebut akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama enam tahun. "Jika uang pengganti yang dibayar kurang, maka sisanya akan dihitung sebagai tambahan masa hukuman penjara," tegas jaksa. Harvey dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam dakwaan, Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin disebut bekerja sama dengan pihak lain untuk memurnikan timah hasil tambang ilegal dari wilayah tambang milik PT Timah, sebuah BUMN. Sebagian keuntungan dari kerja sama ini diduga dialokasikan seolah-olah sebagai dana CSR (corporate social responsibility). Jaksa menyatakan Harvey dan Helena Lim meraup keuntungan sebesar Rp420 miliar dari kasus ini. Harvey juga didakwa melakukan pencucian uang dengan mentransfer dana ke Sandra Dewi dan asisten pribadinya, Ratih Purnamasari, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jaksa mengungkapkan, hasil tindak pidana tersebut juga digunakan untuk membeli 88 tas mewah, 141 perhiasan untuk Sandra Dewi, properti, sewa rumah mewah di Melbourne, serta kendaraan seperti MINI Cooper, Porsche, Lexus, dan Rolls-Royce. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp300 triliun, yang menjadi faktor pemberat dalam tuntutan terhadap Harvey Moeis. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, secara resmi membuka Seminar Nasional Blue Print Kalteng 2045 di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Senin (9/12/2024). Dalam sambutannya, Edy Pratowo menekankan pentingnya seminar ini sebagai langkah awal penyusunan Blue Print Tata Wilayah Provinsi Kalteng 2025-2045. Dokumen tersebut akan menjadi peta jalan yang memberikan panduan teknis untuk mengembangkan wilayah Kalimantan Tengah selama dua dekade mendatang. “Blue Print ini juga mencerminkan visi dan semangat kolektif kita untuk memastikan potensi daerah dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ungkapnya. Edy berharap, melalui diskusi dan kolaborasi produktif, seminar ini mampu melahirkan gagasan inovatif dan solusi yang dapat diterapkan guna membangun Kalimantan Tengah yang bermartabat, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang strategis demi percepatan pembangunan. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan selama 20 tahun mendatang, menyusun kerangka kerja strategis yang komprehensif dan visioner, serta mendorong pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal untuk mendukung inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan. “Rekomendasi dari seminar ini diharapkan menjadi dasar penyusunan Blue Print Kalteng 2045, yang tidak hanya sebagai panduan teknis tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Leonard. Ia juga menyoroti peluang besar yang muncul akibat penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, termasuk bagi Kalteng. Namun, ia mengingatkan perlunya langkah strategis dan sinergi antardaerah untuk mengantisipasi berbagai tantangan. “Kami optimis, melalui diskusi konstruktif, kita dapat merumuskan strategi efektif untuk memaksimalkan manfaat IKN sekaligus mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan,” tambahnya. Seminar ini dihadiri narasumber dari pusat, seperti Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI Tri Dewi Virgiyanti, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari, serta unsur Forkopimda Provinsi Kalteng. Hadir pula Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. M. Katma F. Dirun, Pj. Bupati, Pj. Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, ormas, dan organisasi keagamaan. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Provinsi Kalteng Tahun 2024 di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, pada Senin (9/12/2024). Dalam sambutan yang mewakili Plt Sekretaris Daerah, Sri Widanarni menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional. “Program yang dibiayai melalui DAK ini diupayakan agar selaras dengan program nasional yang dibiayai APBN maupun program daerah yang didanai APBD. Dengan demikian, pembangunan di daerah dapat berlangsung lebih berkesinambungan dan menghasilkan manfaat yang lebih optimal,” jelasnya. Sri Widanarni menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pengelolaan prasarana bidang jalan yang dibiayai oleh DAK. Hal ini dilakukan agar prasarana jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai kebutuhan. “Kita berharap Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan ini dapat digunakan secara terarah, optimal, efektif, dan efisien,” tutupnya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Tito Purnomo dari Balai Jalan Nasional Provinsi Kalteng, Yolanda dari Bidang Jalan PFID Kementerian PU, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Shalahuddin, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalteng Rody Pandung, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Mitra Kerja Strategis untuk Pemerintah Daerah, dalam acara yang berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Senin (9/12/2024). Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan TAPAKSIAPI  (Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas), sebagai bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk pejabat pemerintahan, penyuluh antikorupsi, dan perwakilan masyarakat sipil. Rahmawati menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada KPK RI atas penghargaan tersebut. "Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen di BPSDM Kalimantan Tengah dalam mendukung pencegahan korupsi melalui pembangunan integritas di lingkungan pemerintahan. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam mendukung misi integritas. "Dukungan mereka memberikan arahan dan kebijakan yang jelas untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pembangunan integritas," tambahnya. Acara TAPAKSIAPI  tahun ini mengangkat tema "Bersama Wujudkan Indonesia Antikorupsi," yang menyoroti pentingnya sinergi berbagai pihak dalam membangun budaya integritas di berbagai sektor. Rahmawati menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung visi Indonesia bebas korupsi. "Apresiasi ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas serta memperkuat kemitraan dengan lembaga antikorupsi seperti KPK RI," pungkasnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (9/12/2024). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dengan kehadiran langsung Presiden RI, Prabowo Subianto. Mendagri Tito Karnavian membuka rakor dengan menyampaikan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi tahunan (y-on-y) pada November 2024 dibandingkan November 2023 tercatat sebesar 1,55%, meskipun inflasi bulanan (m-to-m) dari Oktober ke November mengalami kenaikan 0,3%. Tito menyebutkan bahwa angka ini adalah yang terendah dalam sejarah inflasi Indonesia. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi mekanisme rakor inflasi yang dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, rakor ini adalah inovasi besar dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Ia mengajak untuk melanjutkan langkah ini dengan menekankan pentingnya swasembada pangan secara menyeluruh. Prabowo menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam hal pangan dan harus memproduksi sendiri kebutuhan seperti benih dan teknologi. Ia juga menggarisbawahi bahwa inflasi yang terkendali di bawah 3% merupakan pencapaian baik yang harus dijaga bersama. Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa inflasi November 2024 secara m-to-m tercatat 0,30%, y-on-y sebesar 1,55%, dan y-to-d (tahun kalender) sebesar 1,12%. Ia menjelaskan bahwa inflasi yang rendah, stabil, dan sesuai target adalah kondisi terbaik untuk perekonomian. Amalia juga menyebutkan delapan provinsi dengan inflasi y-to-d pada rentang 2,5 ± 1%, yaitu Aceh, Maluku, Bali, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada awal Desember 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan. Daging ayam ras dan bawang merah menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan harga di 10 wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatera. Di sisi lain, harga beras mengalami penurunan 0,08% pada awal Desember dibandingkan November 2024, yang berdampak pada berkurangnya jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan harga beras. Wakil Gubernur Edy Pratowo, seusai mengikuti rakor, menyampaikan bahwa inflasi tahun kalender Kalteng menurut BPS tercatat sebesar 0,55%, menjadikan provinsi ini berada di urutan ketujuh inflasi terendah secara nasional. “Ini menunjukkan inflasi kita terkendali, aman, dan bagus. Namun, kita tetap harus waspada, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, agar stok kebutuhan pokok mencukupi,” ungkap Edy. Rakor ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, perwakilan instansi vertikal, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/571/2024 yang dikeluarkan pada 6 Desember 2024. Informasi ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, H. M. Katma F. Dirun, melalui sambungan telepon pada Minggu (8/12/2024). Katma menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP dilakukan melalui proses Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Desember 2024. Penetapan ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang diterbitkan pada 4 Desember 2024. Sebelumnya, pada 5 Desember 2024, Dewan Pengupahan Provinsi telah mengadakan rapat untuk membahas perhitungan kenaikan UMP dan UMSP Tahun 2025. Rekomendasi hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur pada 6 Desember 2024, yang akhirnya menetapkan keputusan terkait. UMP Kalimantan Tengah tahun 2025 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, kenaikan UMP tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5% dari UMP tahun sebelumnya. Dengan demikian, UMP 2025 ditetapkan sebesar Rp3.473.621,04, yang merupakan hasil penjumlahan dari UMP tahun 2024 sebesar Rp3.261.616,00 dengan kenaikan Rp212.005,04. Untuk UMSP, penetapan dilakukan sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. UMSP berlaku untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik, risiko kerja, atau kebutuhan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding sektor lain. Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah sepakat menetapkan dua sektor utama dalam UMSP 2025, yaitu: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan  (khusus sub sektor perkebunan kelapa sawit) dengan upah sebesar Rp3.480.000,00 per bulan. Sektor pertambangan dan penggalian  dengan upah sebesar Rp3.500.000,00 per bulan. Penetapan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. -red

KALTENG NETWORK, JAKARTA - Polisi Berhasil Ungkap Jaringan Internasional Perdagangan Manusia Polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau mail order bride . Sebanyak sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan berawal dari informasi yang diterima penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengenai lokasi penampungan korban di kawasan Pejaten dan Cengkareng. "Di dua lokasi tersebut, kami berhasil mengamankan empat wanita WNI, termasuk satu korban yang masih di bawah umur. Para korban ini berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat," ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12). Dari dua lokasi tersebut, polisi melakukan pengembangan dan menangkap sembilan tersangka dengan peran berbeda. MW alias M (28), seorang WNI yang tinggal di China, bersama BHS alias B (34) dan NH (60) bertugas memalsukan identitas korban. Sementara itu, LA (31), Y alias I (44), AS (31), RW (34), H alias CE (36), dan N alias A (56) berperan sebagai sponsor yang mencari serta menampung calon pengantin perempuan di Indonesia. Wira menjelaskan, para tersangka menipu korban melalui surat perjanjian pernikahan dalam bahasa asing yang tidak dipahami korban. "Surat ini mengikat korban untuk menikahkan pria asing dengan wanita Indonesia," ungkapnya. Selain itu, identitas korban yang masih di bawah umur diubah agar tampak seperti orang dewasa. Para tersangka meraup keuntungan antara Rp35 juta hingga Rp150 juta per korban. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti paspor, ponsel, KTP, foto pernikahan, dan surat keterangan belum menikah. Sembilan tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 6 juncto Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. -red Foto: Ilustrasi

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025, naik dari saat ini 11%. Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Presiden Prabowo menjelaskan alasan kenaikan PPN tersebut. Pertama, menurutnya, pemberlakuan PPN 12% di tahun 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga wajib dilaksanakan. Kedua, kenaikan ini akan diterapkan secara selektif dan hanya berlaku untuk barang-barang mewah. "PPN adalah Undang-Undang, jadi harus dilaksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah," ujar Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka, Sabtu (7/12/2024). Ia juga menekankan bahwa barang kebutuhan pokok tetap dilindungi, dan pemerintah telah mengambil langkah sejak akhir 2023 untuk tidak memungut pajak tertentu demi melindungi rakyat kecil. Sebelumnya, pertemuan antara perwakilan DPR RI dan Presiden Prabowo di Istana Negara membahas penerapan PPN 12% yang direncanakan mulai Januari 2025. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, menyampaikan tiga poin utama dari diskusi tersebut: PPN 12% akan dikenakan secara selektif hanya untuk barang-barang mewah. Barang kebutuhan pokok dan layanan langsung kepada masyarakat tetap dikenai PPN 11%. Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan bersama sejumlah menteri lainnya untuk mengkaji usulan dari masyarakat dan DPR terkait penurunan pajak pada kebutuhan pokok tertentu sebagai insentif. Dasco menambahkan, usulan DPR untuk menurunkan pajak terhadap kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada masyarakat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, M. Katma F. Dirun, melepas rombongan jamaah umrah Pemprov Kalteng di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, pada Sabtu (7/12/2024). Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Katma menegaskan bahwa manasik umrah  adalah tahap penting untuk mempersiapkan jamaah dalam melaksanakan ibadah mulia ini. "Melalui manasik, jamaah akan diberikan pemahaman mendalam tentang tata cara pelaksanaan umrah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam," ujarnya. Katma menyampaikan bahwa ibadah umrah merupakan keinginan yang didambakan oleh setiap muslim. "Setiap langkah dalam ibadah ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam. Umrah adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa, mendekatkan diri kepada Allah, serta mengikuti jejak para sahabat Nabi," tambahnya. Ia juga mengingatkan agar perjalanan umrah ini dimanfaatkan sebagai momen introspeksi diri. "Jagalah sikap saling menghormati dan tolong-menolong dalam kelompok, sehingga pengalaman ini menjadi berharga dan bermakna," tuturnya. Menurut Katma, keberangkatan jamaah umrah dari Kalteng menjadi kebanggaan, tidak hanya bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga seluruh warga Kalimantan Tengah. "Ini menunjukkan tingginya kesadaran umat Islam di daerah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya. Ia berharap keberangkatan jamaah ini membawa berkah dan kebahagiaan. "Semoga Allah SWT memudahkan, melancarkan, dan menjaga keselamatan para jamaah, serta menerima seluruh ibadah mereka," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kota Palangka Raya, H. Supiani, mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama ibadah umrah. "Jaga kesehatan agar dapat beribadah dengan nyaman. Luruskan niat, jaga kebersamaan, kekompakan, serta nama baik daerah kita," pesannya. Acara pelepasan ini juga dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kota Palangka Raya H. Nur Widiantoro, Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng Ahmad Pahruka, Komisaris PT Charis Berkah Abadi Ustadz Ahmad Farkan, Direktur Utama Travel Umrah PT Charis Berkah Abadi Palangka Raya Ustadz H. Muhammad Noor, serta para jamaah umrah dari PT Charis Berkah Abadi Palangka Raya. -red Foto: mmc.kalteng