Search Results

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, telah menetapkan enam fraksi untuk periode 2024-2029 melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi. Ketua Sementara DPRD Kotim, Rinie Anderson, menyatakan bahwa penetapan fraksi ini dilakukan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik dalam pemilihan legislatif sebelumnya. Beberapa partai politik bergabung untuk membentuk fraksi bersama. Enam fraksi yang terbentuk adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN yang bergabung dengan Demokrat dan Perindo, serta Fraksi Nasdem yang bergabung dengan PKS. Rinie berharap fraksi-fraksi ini dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Penetapan fraksi ini adalah langkah lanjutan setelah pelantikan anggota DPRD Kotim periode 2024-2029. Selanjutnya, DPRD akan mengirim surat kepada PDIP, Golkar, dan Gerindra, yang meraih suara terbanyak, terkait penetapan pimpinan definitif DPRD Kotim. Setelah itu, akan dibentuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pengurus Fraksi PDI Perjuangan dipimpin oleh Parimus dengan Muhammad Hafid sebagai sekretaris dan Rinie Anderson sebagai bendahara. Fraksi Gerindra diketuai oleh Rambat dengan Andi Lala sebagai wakil ketua dan Langkap sebagai sekretaris. Fraksi Golkar dipimpin oleh Abdul Kadir, sementara Fraksi PKB diketuai oleh Muhammad Abadi. Fraksi PAN dipimpin oleh Dadang Siswanto dengan anggota dari Demokrat dan Perindo, sedangkan Fraksi Nasdem dan PKS yang bergabung dipimpin oleh Suprianto dari PKS dengan Pardamean Gultom dari Nasdem sebagai sekretaris. -red Foto: Antara News

KALTENG NETWORK, PALANGAK RAYA - Dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada perayaan puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan serta pembukaan rekening simpanan pelajar untuk siswa SLB se-Kalimantan Tengah. Acara tersebut berlangsung di Aula SLB Negeri 2 Palangka Raya pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan pesan tertulis dari Gubernur yang menekankan pentingnya literasi dan edukasi keuangan sebagai bentuk utama perlindungan konsumen. Namun, ia juga menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan perlu diimbangi dengan akses yang lebih luas terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan bagi masyarakat. Untuk mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di seluruh Indonesia, OJK bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menginisiasi GENCARKAN dengan tema "Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045". Wagub juga menyebutkan bahwa inklusi keuangan berperan penting dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan perkembangan ekonomi yang lebih luas. Wagub menegaskan bahwa literasi keuangan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman keuangan yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka. Ia juga menyoroti bahwa literasi keuangan dapat membantu mencegah kejahatan keuangan di dunia digital, seperti pinjaman online ilegal dan judi online. Ia berharap kegiatan ini dapat membekali pelajar di Kalimantan Tengah dengan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola keuangan demi masa depan yang lebih sejahtera. Sementara itu, Kepala Bagian Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Fajar Purnama, menjelaskan bahwa GENCARKAN adalah gerakan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data statistik tabungan simpanan pelajar periode Januari hingga Juni 2024, diketahui bahwa masih banyak pelajar di Kalimantan Tengah yang belum memiliki akses ke lembaga jasa keuangan, terutama produk tabungan. Ia berharap kegiatan literasi keuangan yang dilaksanakan secara serentak ini dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Selain itu, ia berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara sekolah dan Bank Kalteng, sehingga bisa bersinergi dan berkolaborasi secara aktif untuk meningkatkan pemahaman pelajar terkait sektor jasa keuangan, agar mereka lebih cerdas dalam mengelola keuangan, merdeka secara finansial, dan terhindar dari aktivitas keuangan ilegal. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, Direktur Utama Pemasaran dan Bisnis PT Bank Kalteng, Marjuki, Wakil Kepala SLBN 2 Palangka Raya, Agus Rianto, serta para guru, murid, dan orang tua murid. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Dinkes Prov. Kalteng) mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Penerapan Public-Private Mix (PPM) serta ekspansi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Swiss-BelHotel Danum Palangka Raya pada Kamis, 22 Agustus 2024. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul. Dalam sambutannya, Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah kasus TBC, dengan estimasi 1.060.000 kasus dan tingkat kematian mencapai 141.000 per tahun. Di Kalimantan Tengah, jumlah kasus TBC tahun 2024 menurun signifikan dari 10.689 menjadi 7.803, atau turun sebesar 27% dibanding tahun sebelumnya. Hingga 31 Juli 2024, tingkat penemuan kasus TBC di wilayah tersebut mencapai 41,7%, dan keberhasilan pengobatan TBC SO dan RO masing-masing berada di angka 75,7% dan 53,5%. Namun, capaian pemberian TPT masih rendah, yaitu 11,6%. Suyuti juga menegaskan bahwa untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030, WHO telah menetapkan target global seperti Treatment Coverage (TC) >90%, tingkat keberhasilan pengobatan >90%, dan TPT >80%. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan peningkatan mutu layanan, penemuan kasus, diagnosis, serta pengobatan TBC. Dalam laporan tambahan, Suyuti menyebutkan bahwa di Kalimantan Tengah, 97% puskesmas, 96% rumah sakit pemerintah, dan 75% rumah sakit swasta telah berkontribusi dalam program penanggulangan TBC. Ketua panitia, Ina Pujiani, menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan perencanaan penerapan PPM serta memperluas penerapan TPT guna memperkuat penanggulangan TBC di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini juga mendukung percepatan eliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2030 dan komitmen Indonesia bebas TBC pada tahun 2050. Acara ini dihadiri oleh berbagai peserta, termasuk perwakilan dari Dinkes Provinsi Kalteng, Dinkes Kota Palangka Raya, lintas sektor, organisasi profesi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta organisasi komunitas. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - DPR menunda pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena belum tercapainya kuorum dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa rapat paripurna akan dijadwalkan ulang karena tidak terpenuhinya kuorum. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR telah sepakat untuk membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna hari ini, dengan delapan dari sembilan fraksi menyetujui, kecuali PDIP yang menolak. Pembahasan RUU ini dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam, sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, meskipun DPR tidak mengakomodasi seluruh putusan tersebut. Pengesahan RUU ini dilakukan di tengah gelombang protes besar dari masyarakat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran digelar serentak di beberapa kota, termasuk di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Aparat kepolisian telah bersiaga di depan kompleks parlemen untuk mengantisipasi aksi tersebut. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR dianggap mengabaikan putusan MK. -red Foto: CNN Indonesia

KALTENG NETWORK, JAKARTA - Ribuan pendemo dari gerakan Demo Darurat Indonesia mulai memadati Jalan Gotot Subroto, Jakarta. Mereka datang berkelompok dengan mengenakan atribut dan membawa spanduk. Berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis, menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pantauan CNBC Indonesia di lokasi, massa mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI sekitar pukul 10.20 WIB. Para pendemo terdiri dari berbagai elemen, termasuk komedian seperti Cing Abdel, Mamat Alkatiri, Abdur Asryad, Bintang Emon, Yuda Keling, dan Arie Kriting yang terlihat di depan DPR. Dengan bertambahnya jumlah massa, arus lalu lintas di depan DPR, menuju Slipi, mulai dialihkan karena terjadi kemacetan. Sejumlah petugas kepolisian juga bersiaga di lokasi, dengan terlihatnya pagar beton dan kendaraan taktis di depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto. -red Foto: Muhammad Sabki

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bejo Riyanto meminta agar para petani di Kabupaten Seruyan agar dapat berinovasi dalam mengembangkan sektor pertanian. Dirinya menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, berbagai inovasi serta kreatifitas dari para petani hendaknya terus ditingkatkan, aalah satunya adalah melalui program pemberdayaan tersebut. “Kami berharap agar para petani kita hendaknya terus melakukan inovasi, dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan terhadap para petani tersebut,” katanya. Dirinya menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan dalam hal ini agar bisa terus melakukan upaya peningkatan program yang berorientasi terhadap pemberdayaan petani di kabupaten setempat. “Dengan adanya program tersebut, dimaksudkan untuk bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan para petani, agar bisa lebih memaksimalkan kemampuan mereka dalam mengembangkan sektor pertanian,” pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengkritik langkah DPR yang tiba-tiba membahas revisi UU Pilkada Nomor 10/2016 pada Rabu (21/8). Pembahasan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait syarat Pilkada. Menurut Ujang, tindakan DPR tersebut merupakan pelanggaran konstitusi. “DPR tidak boleh merevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK karena keputusan MK itu final dan mengikat, harus dipatuhi,” kata Ujang dalam pesan suara. Ujang menambahkan bahwa revisi UU Pilkada ini adalah manuver politik dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Ia menduga DPR ingin mengakomodasi Kaesang sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah dengan mengabaikan putusan MK. Menurut Ujang, meskipun politik seringkali penuh drama, politisi yang berintegritas seharusnya tidak memainkan permainan semacam ini. "Politik itu penuh dengan drama dan permainan, tetapi seharusnya, jika politik dijalankan dengan integritas, tidak akan seperti ini," tambahnya. Pada Selasa (20/8), MK mengeluarkan dua putusan terkait Pilkada 2024. Putusan 60 menyatakan bahwa partai atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD masih bisa mengusung calon kepala daerah, asalkan memenuhi syarat perolehan suara sah dari 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih tetap di provinsi tersebut. Sementara putusan 70 menetapkan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak pelantikan. Namun, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyetujui perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, seperti yang diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 UU Pilkada. Syarat usia minimal calon kepala daerah juga dihitung saat pelantikan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, memimpin kegiatan ekspos terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemprov Kalteng tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Rabu (21/8/2024). Dalam paparannya, Saring menjelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saring juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalteng untuk membangun ZI, termasuk penetapan dan pencanangan Unit Kerja. Sejak tahun 2022, telah dibentuk 5 unit kerja berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, dan pada tahun 2023 jumlah tersebut bertambah menjadi 12 unit kerja. Pada tahun 2024, penunjukan 12 unit kerja lainnya dilakukan melalui Surat Wakil Gubernur Kalteng. Selain itu, Saring juga mengungkapkan pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) yang telah diresmikan melalui beberapa Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalteng. TPI bertugas untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plh. Kepala Biro Organisasi Betri Susilawati, Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Adi Fraditha, serta perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, BALI - Pengawasan terhadap aktivitas kelautan dan perikanan sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut. Hal ini sering disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, saat berkunjung ke masyarakat perikanan di Kalteng. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) mengadakan kunjungan studi banding Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ke Provinsi Bali. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Flederick, diterima oleh Kepala Dislutkan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, di Aula Kantor Dislutkan Bali pada Selasa (20/8/2024). Putu menyambut baik kegiatan studi banding ini, menganggapnya sebagai bentuk kerja sama yang baik tidak hanya antar dinas, tetapi juga antara dua provinsi. Ia berharap bahwa Kalteng dapat menerapkan hal-hal positif dari kegiatan ini. Flederick, dalam sambutannya yang mewakili Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, menyampaikan bahwa studi banding ini diikuti oleh tujuh peserta, yang terdiri dari lima orang dari Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng dan dua orang dari POKMASWAS Kalteng. Kegiatan ini diadakan dari tanggal 19 hingga 22 Agustus 2024. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan pengawasan berbasis masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut serta meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan setempat. Sementara itu, Kepala Dislutkan Kalteng, H. Darliansjah, menyatakan bahwa tujuan dari studi banding ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan POKMASWAS dalam perannya sebagai perpanjangan tangan Dislutkan Kalteng di lapangan. Ia berharap bahwa peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan pengawasan di wilayah mereka. Sebagai bagian dari kegiatan ini, rombongan juga mengunjungi POKMASWAS TIRTA SEGRA di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Peringatan hari jadi Kabupaten Seruyan ke 22 dilaksanakan dengan meriah, di umur yang tidak muda lagi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo refleksikan kembali pembangunan yang terjadi di daerah setempat, senin (5/8/24). Zuli Eko Prasetyo menyampaikan, selamat hari ulang tahun kepada kabupaten tercinta, Seruyan. Di umur yang sudah dianggap dewasa ini dirinya berharap daerah ini dapat menunjukkan kemajuan dan kedewasaan yang signifikan. "Saya pribadi dan atas nama lembaga legislatif daerah mengucapkan selamat HUT Seruyan yang ke 22, kami berharap daerah ini bisa berlari sekencangnya dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di kalteng," kata Zuli Eko Prasetyo, kepada awak media. Senin (5/8). Politikus partai berlogokan banteng bermoncong putih itu berharap, pemerintah daerah terus fokus kepada program yang memang dirasakan oleh masyarakatnya. Seperti, kesehatan, pendidikan, dan insfrastruktur yang masih menjadi PR bersama. "Kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ungkapnya. Selanjutnya, pekerjaan yang perlu dan prioritas sekarang ialah perbaikan insfrastruktur jalan. "Jalannya ada cuman kurang bagus, dan ini memang perlu dapat perhatian lebih di seluruh wilayah seruyan," pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Potensi wisata khususnya pantai di Kabupaten Seruyan saat ini dianggap kalah saing dengan sungguhan dan keseriusan kelola tempat wisata yang berada di Kabupaten tetangga, Kotawaringin Timur (Kotim). Hal tersebut membuat kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan memaksa ikut berinovasi dan mendorong sektor pariwisata dengan serius. Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menegaskan, semua pihak baik itu pemerintah daerah maupun pihak swasta harus berupaya untuk memaksimalkan potensi wisata di wilayah setempat, terutama untuk wilayah yang berada di garis pantai Sampit - Kuala Pembuang. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sudah disuguhkan. "Secara garis geografis, Teluk Sampit ke arah Kuala Pembuang itu tidak jauh berbeda. Saat kami berkunjung ke sana kemarin sebenarnya daerah kita punya potensi lebih yang memang belum dimaksimalkan," katanya. Tidak hanya mengomentari, pihaknya juga melakukan reses di daerah Teluk Sampit dengan dihadiri camat setempat dan dinas pariwisata Kotim. Dengan hasil reses bahwa banyak kesamaan antara Sampit dan Kuala Pembuang dalam sektor pariwisata pantainya. Namun kurangnya peran semua pihak menjadikan kendala hingga saat ini. Poltikus Partai yang belogokan banteng bermoncong putih itu menyebutkan, secara kasat mata pantai di Kuala Pembuang memang kalah saing jika disandingkan dengan Sampit. Namun, hal ini merupakan hal positif untuk pihak swasta dalam pembangunan dan kelola yang lebih baik lagi dalam berinvestasi. "Terkait hal ini kita juga masih mengkajinya, karena kita punya potensi dan kesamaan dengan Sampit dengan garis pantai yang sama. Minimal masyarakat merasakan dampaknya," tandasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Arahman sampaikan aspirasi ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Seruyan untuk mencari peluang untuk menambah tenaga kesehatan (nakes) khususnya tenaga dokter. Aspirasi tersebut menurut Arahman bukan tanpa dasar, kurangnya jumlah dokter menjadi salah satu permasalan di Seruyan saat ini, di mana menurutnya, di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kecamatan-kecamatan setempat saat ini masih ada yang membutuhkan tambahan dokter. "Ini memang sudah jadi masalah sedari lama, dokter kita sebenarnya masih kurang dibeberapa puskesmas yang ada di kecamatan," katanya. Dipaparkannya, seperti Puskesmas Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh yang saat ini hanya tersedia satu dokter. Kemudian di beberapa Puskesmas lainnya seperti di Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah juga demikian, juga masih kekurangan nakes. Oleh karenanya, dalam menyikapi masalah tersebut Politikus Partai Demokrat itu mendorong Dinkes Seruyan untuk terus berupaya terus menambah jumlah nakes untuk disebar ke beberapa wilayah. "Dinkes harus mencari peluang untuk menambah nakes, meski sebelumnya pemda membuka formasi tenaga kesehatan melalui seleksi P3K akan tetapi tidak dipungkiri itu masih kurang," tandasnya. -red