Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa 51% zona musim (ZOM) di Indonesia memasuki musim kemarau. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tentang potensi kekeringan meteorologis di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa daerah, seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Ketua Umum Asosiasi Benih & Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, melaporkan bahwa sawah-sawah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terdampak kekeringan, berdasarkan laporan dari jaringan petani AB2TI. Di Karawang, misalnya, sekitar 157 hektare lahan sawah terkena kekeringan, meskipun kontribusi luasannya tidak dapat dipastikan. Dwi Andreas mengungkapkan bahwa sawah tadah hujan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mengalami penurunan produksi sekitar 10-30%. Di beberapa daerah, seperti Klaten, Jawa Tengah, tanaman padi bahkan dijadikan pakan ternak karena kekeringan. Menurut perhitungannya, hingga akhir tahun ini produksi beras diperkirakan akan turun 6-6,5%, setara dengan 1,8-2 juta ton beras. Meski BMKG memprediksi La Nina akan melanda Indonesia saat puncak musim kemarau, Dwi Andreas menegaskan bahwa La Nina tidak akan berdampak pada sawah-sawah di Jawa. La Nina yang biasanya membawa hujan lebat diharapkan menciptakan kemarau basah, namun tidak akan terjadi di Jawa. Dampaknya mungkin dirasakan di luar Jawa, seperti Sumatra dan Kalimantan. BMKG menyatakan bahwa fenomena El Nino telah berakhir dengan kondisi ENSO yang berada pada fase Netral dan berpotensi menuju La Nina mulai Agustus 2024. La Nina diperkirakan akan menggantikan El Nino yang menyebabkan kekeringan dan suhu panas ekstrem di musim kemarau 2023. Meski demikian, BMKG belum secara resmi memastikan apakah Indonesia sudah memasuki fase La Nina atau tidak. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dampak La Nina tergantung pada kekuatannya. Jika La Nina lemah, dampaknya tidak signifikan, namun jika kuat, akan berdampak besar. -red Foto: Hartono Subagio

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, membuka acara Sosialisasi dan Pelatihan Potensi Investasi Regional (PIR) serta Rapat Akhir Penyediaan Peta Potensi di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya pada Rabu (7/8/2024). Membacakan sambutan tertulis dari Sekretaris Daerah, Sri Widanarni menyatakan bahwa investasi adalah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, selain perencanaan investasi yang baik, diperlukan juga promosi dan penyajian data terbaru mengenai karakteristik daerah, potensi investasi, dan data pendukung lainnya. "Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Investasi/BKPM RI telah menyediakan sistem informasi berbasis geospasial untuk potensi dan peluang investasi di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sistem Informasi Potensi Investasi Regional (PIR) ini memuat informasi profil daerah seperti data demografi, komoditas, pendapatan, Upah Minimum Regional (UMR), dan infrastruktur pendukung," ujarnya. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan PIR ini, Sri Widanarni mengajak untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan penyediaan data serta informasi. Ia berharap agar kendala dalam pemutakhiran PIR dapat diminimalisir sehingga pekerjaan berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal dalam menarik investasi di Provinsi Kalteng, khususnya di daerah Kabupaten/Kota. "Semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar, serta mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan investasi, mendukung kemajuan pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah," tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng, Eka Mulyaningrum, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi dan pelatihan PIR ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai PIR kepada pejabat teknis pengembangan potensi daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk melatih calon admin dan operator PIR agar mereka mampu memperbarui data potensi dan peluang investasi daerah secara mandiri. "Tujuan dari penyelenggaraan Rapat Akhir Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyampaikan kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tenaga Ahli Pihak Ketiga, termasuk hasil, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Kami juga menggali data guna menyempurnakan dan memantapkan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi agar output yang dihasilkan maksimal," tutupnya. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/BKPM RI Suhartono, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Kalteng, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator Gelombang I Angkatan I, II, dan III Tahun 2024 di Aula BPSDM Provinsi Kalteng pada Rabu (7/8/2024). Dalam sambutannya, yang mewakili Gubernur, Rahmawati menyampaikan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Administrator bertujuan untuk mencetak pemimpin yang kompeten dalam manajemen kinerja sesuai dengan Standar Kompetensi Administrator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017. "Kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pejabat Administrator antara lain adalah kemampuan untuk menggerakkan seluruh anggota timnya, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, bekerja sama sebagai tim yang solid, menemukan cara-cara kreatif untuk mencapai tujuan organisasi, serta mampu mempengaruhi timnya untuk berkomitmen secara sukarela dalam bekerja sama di bawah kepemimpinan Pejabat Administrator," ujarnya. "Saya berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan ini dalam kegiatan rutin kantor, sehingga tercapai birokrasi yang berdaya saing kompetitif untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah," tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Kalteng, Ima Kulata, menyampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta memiliki kompetensi manajerial. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalteng, Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kalteng, Widyaiswara/Pengajar, serta Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional BPSDM Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan menggelar Pelatihan Penggunaan Website bagi seluruh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, resmi dibuka langsung oleh Kepala Diskominfostandi, Wim di Aula Lantai 2 Bappedalitbang pada Rabu (31/7/2024). Wim menekankan pentingnya website desa sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. "Website desa dapat menjadi jembatan informasi yang efektif, terutama dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan desa, potensi desa, dan layanan publik," ungkap Wim. Melalui pelatihan itu diharapkan pemerintah desa/kelurahan dapat dengan mandiri mengelola website resminya sehingga informasi mengenai potensi desa, program pembangunan, hingga layanan publik dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. "Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perangkat desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan," demikian Wim. Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan menggelar Pelatihan Penggunaan Website bagi seluruh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Diskominfostandi, Wim di Aula Lantai 2 Bappedalitbang pada Rabu (31/7/2024).

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Tim Indonesia akhirnya meraih medali pertama di Olimpiade Paris 2024. Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis tunggal putri yang dikenal dengan panggilan Jorji, berhasil memenangkan medali perunggu. Prestasi ini juga membuatnya mengibarkan bendera merah putih saat prosesi pengalungan medali di Paris, Prancis, pada Senin (5/8/2024). Meraih medali Olimpiade adalah impian tertinggi para atlet, mengingat ajang olahraga terbesar dan tertua di dunia ini hanya diadakan setiap empat tahun sekali. Menurut Euro News, medali emas Olimpiade Paris tidak sepenuhnya terbuat dari emas. Dengan berat 529 gram, medali ini hanya mengandung enam gram emas atau sekitar 1,3% dari total berat, sementara sisanya adalah perak murni. Bagian emas hanya merupakan lapisan di atas inti perak. Hingga Olimpiade Stockholm 1912, medali emas hampir seluruhnya terbuat dari emas. Namun, setelah Perang Dunia I, kandungan emas dalam medali berkurang sejak Olimpiade 1920 di Antwerp karena kebijakan penghematan. Meskipun begitu, medali perak masih sepenuhnya terbuat dari perak, sedangkan medali perunggu adalah campuran tembaga, timah, dan seng. Semua medali Olimpiade Paris 2024 dihiasi dengan potongan besi dari kerangka asli Menara Eiffel yang diletakkan di tengah medali, menampilkan logo Paris 2024. Menurut Oxford Economics, nilai medali emas Olimpiade Paris diperkirakan sebesar US$1.027 atau sekitar Rp 16,7 juta, berdasarkan nilai pasar emas 24 karat dan perak murni per gram saat ini. Medali perak bernilai US$535 (sekitar Rp 8,6 juta) dan medali perunggu US$4.60 atau sekitar Rp 75.000. Perhitungan ini tidak termasuk elemen besi Menara Eiffel yang tak ternilai harganya. Potongan besi ini diambil dari Menara Eiffel selama proyek renovasi dan modernisasi, kemudian diawetkan oleh pihak berwenang. Keputusan untuk memasukkan elemen ini dalam medali Olimpiade dibuat oleh komite atlet yang dipimpin oleh legenda biathlon Prancis, Martin Fourcade. Desain medali Paris 2024 dikerjakan bersama Chaumet, rumah perhiasan dan jam tangan mewah Prancis yang sudah berusia lebih dari dua abad. Oxford Economics juga memperkirakan nilai medali emas Olimpiade akan meningkat seiring waktu, bisa mencapai sekitar €1.500 (Rp 26,3 juta) pada tahun 2032, saat Australia menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas di Brisbane. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimuddin, memastikan bahwa hak-hak warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan akan dipenuhi oleh pemerintah. Jaminan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 17 Tahun 2024. "Regulasi ini menjadi payung hukum untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pengerjaan pembangunan dapat berjalan seiring dengan proses pembebasan lahan," kata Alimuddin di Penajam, Sabtu (3/8) lalu seperti dikutip dari Antara. Menurutnya, pembebasan lahan kini tidak lagi mengikuti regulasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) karena ada hak-hak warga yang tidak terakomodasi dalam aturan tersebut. Sementara itu, Perpres 75/2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah mengakomodasi hak-hak warga yang terdampak pembangunan. Hak-hak tersebut meliputi tanah, bangunan, dan tanaman. Semua hak warga ini dijamin untuk diberikan penggantian kerugian. Alimuddin menambahkan bahwa pemerintah pusat juga telah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Tim ini terdiri dari komponen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Badan Pertanahan Nasional. Tim terpadu ini fokus mempercepat pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, serta lahan milik warga yang termasuk dalam area pembangunan jalan tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Sebagai contoh, warga terdampak pembangunan pengendali banjir di Kelurahan Sepaku mencakup 21 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan 2,24 hektar, sementara warga di Kelurahan Pemaluan yang terdampak pembangunan tol seksi 6A dan 6B mencakup 55 KK dengan luas lahan 44 hektare. Lahan yang dibebaskan ini merupakan aset dalam penguasaan (ADP) sehingga proses pembebasannya didasarkan pada Pepres Nomor 75 Tahun 2024. "Tim terpadu dipimpin oleh Otorita IKN. Pembayaran penggantian kerugian kepada warga terdampak pembangunan juga dilakukan langsung oleh OIKN," ujar Alimuddin. -red

KALTENG NETWORK, MURUNG RAYA - Anggota DPRD Murung Raya, Heriyus M Yoseph dan Bebie, hadir langsung dalam karnaval budaya yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten Murung Raya, Sabtu (3/8). Menurut Heriyus, karnaval budaya ini bukan hanya sebagai sarana promosi budaya, tetapi juga sebagai wadah bagi seniman dan budayawan untuk terus berinovasi, berkreasi, dan memperkenalkan kearifan lokal serta menarik wisatawan lokal maupun luar daerah. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan karnaval budaya ini yang bertujuan untuk mengangkat budaya lokal, sebagai sarana promosi budaya, serta sebagai wadah bagi seniman dan budayawan untuk terus berinovasi dan memperkenalkan kearifan budaya, serta menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah,” ujar Heriyus. Politis PDIP Mura ini berharap seni budaya di Murung Raya dapat terus dilestarikan, mengingat potensi budaya di daerah ini sangat beragam. “Sehingga generasi penerus tidak kehilangan jati diri, dan dapat mempertunjukkan berbagai kesenian yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak Kabupaten Murung Raya,” jelasnya. Anggota DPRD Murung Raya, Bebie, menambahkan bahwa sebagai bentuk dukungan, dirinya dan Heriyus M Yoseph memberikan hadiah tambahan untuk juara favorit I dan II. “Selain hadiah yang disediakan pemerintah dengan berbagai kategori, kami juga menambahkan hadiah untuk juara favorit I dan II,” ujar Bebie, seraya mengajak seluruh masyarakat Murung Raya untuk terus melestarikan budaya tradisional. “Potensi budaya di Murung Raya sangat beragam, sayang jika tidak dilestarikan, karena ini adalah peluang kita untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang dapat mengangkat derajat daerah kita,” tambahnya. Karnaval budaya diikuti oleh 58 peserta yang terdiri dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 10 peserta dari kecamatan dan umum, serta tujuh dari kategori sekolah. -red Foto: Pro Kalteng

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk memperbaiki fasilitas bagi aparatur kecamatan dan desa guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota DPRD Seruyan, Bejo Rianto, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas tersebut untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. “Peningkatan fasilitas bagi aparatur desa dan kecamatan harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik,” ujar Bejo. -red

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - Rapat kerja yang diadakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) setempat menghasilkan empat poin penting terkait isu pungutan liar (pungli), termasuk jual beli kursi di sekolah. "Hasil rapat kerja Komisi III dengan Disdik Kotim hari ini akan dijadikan surat edaran untuk semua satuan pendidikan," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Mariani pada Senin, 5 Agustus 2024. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah serta dua Sekolah Dasar (SD) yang dilaporkan ada indikasi pungli. Kesimpulan pertama rapat kerja tersebut adalah melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan dana BOS-P di semua satuan pendidikan di Kotim. Kedua, mendorong optimalisasi keberadaan komite sekolah dan meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan sarana prasarana pendidikan di sekolah. "Kami tegaskan agar tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, begitu juga jual beli kursi sekolah yang sudah disepakati untuk dibatalkan. Pihak komite diharapkan kreatif dalam pendanaan sekolah, misalnya melalui CSR," ujar Mariani. Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pemenuhan ketersediaan SDM di tingkat pengawas, disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan di Kotim. "Terakhir, melarang semua satuan pendidikan di Kotim untuk menjual buku dan LKS di sekolah," tandasnya. -red Foto: Dewip

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mendapatkan Penghargaan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 dalam kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode I, bersama tiga provinsi lainnya. Besaran insentif yang diterima oleh Provinsi Kalteng sebesar Rp. 5.734.723.000,-. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo serta Kepala Daerah lainnya pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024). Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas pemberian insentif ini, yang diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi. Tito juga mengucapkan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan dan berharap penghargaan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan inflasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menjelaskan bahwa inflasi daerah bergerak dalam sasaran inflasi 2,5% ±1%. Pada Juli 2024, inflasi year-on-year di Kalimantan dan Jawa menjadi yang terendah, sementara di Sumatera dan Maluku-Papua masih tinggi. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 5,65 persen, dan terendah di Bangka Belitung sebesar 0,8 persen. Inflasi tahunan (YoY) Provinsi Kalteng tercatat sebesar 1,3 persen, di bawah target nasional 2,1 persen. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alf Jerman, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan memberikan apresiasi kepada daerah yang telah bekerja dengan baik, serta memotivasi daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, setelah menerima penghargaan, menyatakan bahwa insentif fiskal dari pemerintah pusat merupakan bukti komitmen serius dalam mengendalikan inflasi. Keberhasilan ini, menurutnya, adalah hasil kerja keras pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dan Ketua TPID, H. Nuryakin, menambahkan bahwa upaya pemerintah daerah dan TPID menyasar penyelesaian masalah hidup masyarakat dengan program seperti pasar murah, pasar penyeimbang, bansos, tanam sakuyan lombok, dan pemanfaatan pekarangan. Nuryakin juga menyebut bahwa Kalteng pernah berada di posisi tiga besar inflasi tertinggi di Indonesia, yang mendorong TPID bekerja keras menemukan pola pengendalian inflasi yang tepat. Nuryakin menekankan bahwa inflasi harus didiagnosis dengan benar untuk menemukan penyebab dan langkah-langkah penanganan yang tepat, yang membutuhkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan kondisi yang ada. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memimpin kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024, yang diadakan di Aula Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada Senin, 5 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyatakan bahwa pengawasan terhadap Kabupaten Barito Utara ini adalah pelaksanaan dari amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki fungsi pengawasan. "Peran utama pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa peran APIP dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah. APIP juga memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Saring menekankan pentingnya implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah, yang menekankan penerapan Manajemen Risiko, seperti pembuatan daftar risiko (risk register) dari setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan paradigma pengawasan yang mengarah pada pengawasan berbasis risiko. "SPIP terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan," jelasnya. Saring juga mendorong Pemkab Barito Utara untuk memperhatikan dan menyelesaikan tindak lanjut dari temuan-temuan, baik dari APIP maupun BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang masih belum diselesaikan, baik berupa temuan administrasi maupun pengembalian. Aspek dan fokus pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Yaser Arafat, mewakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan pengawasan ini. "Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memberikan data dukung dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa," ujarnya. Untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diimbau untuk memaksimalkan kolaborasi dengan APIP Kabupaten Barito Utara, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Sebagai contoh penerapan SPIP dan Manajemen Risiko, Pemkab Barito Utara telah melakukan efisiensi kegiatan perjalanan dinas dan pembentukan tim pelaksana kegiatan, dengan memperhatikan efektivitas pencapaian keluaran maupun hasil dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan setiap Perangkat Daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Diana, beserta tim, Inspektur Daerah Kabupaten Barito Utara, Rakhmat Muratni, beserta Perangkat Daerah yang menjadi objek pengawasan. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Olimpiade, ajang olahraga terbesar di dunia, sedang berlangsung di Paris, Prancis. Acara bergengsi ini diikuti oleh sekitar 10.500 atlet dari berbagai negara yang bersaing dalam 329 nomor pertandingan di 32 cabang olahraga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa karir seorang atlet biasanya singkat karena mereka memerlukan kondisi fisik yang prima untuk terus berprestasi. Namun, atlet berkuda asal Australia, Mary Hanna, menunjukkan bahwa dia masih bisa berkompetisi di usia 69 tahun. Bahkan, dia menjadi atlet tertua yang berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Olimpiade Paris 2024 adalah yang ketujuh bagi Mary Hanna. Meskipun saat ini dia berstatus sebagai atlet cadangan (AP) yang siap menggantikan jika ada cedera, dia tetap terdaftar sebagai peserta resmi. Mary Hanna memulai debut Olimpiadenya di Atlanta pada tahun 1996, meskipun dia belum pernah meraih medali. Sementara itu, atlet tertua yang benar-benar bertanding di Olimpiade Paris 2024 adalah Antonio Jiménez dari Spanyol yang berusia 65 tahun. Dia berkompetisi dalam cabang olahraga berkuda. Antonio Jiménez sebelumnya sudah berpartisipasi dalam Olimpiade Sydney 2000 dan Athena 2004. Meskipun tidak memiliki medali perorangan, dia membantu tim Spanyol meraih medali perak dalam cabang olahraga berkuda beregu di Athena. -red Foto: Antonio Jiménez