Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Djoko Poerwanto dan jajarannya mendapatkan apresiasi dari Komisi III DPR RI atas kinerja dan inovasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Kalteng dinilai berhasil menciptakan dan menjaga keamanan di wilayah Kalteng, terutama saat Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 lalu. "Kami mengapresiasi Bapak Kapolda dan jajarannya yang telah menjaga situasi kamtibmas tetap aman sehingga Pileg dan Pilpres dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif," ujar Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya pada Senin (15/7/2024). Penghargaan ini diberikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja reses masa persidangan V tahun 2023-2024 yang diadakan di Ballroom Batuah Hotel Mercure, Kota Pangkalan Bun pada Senin (15/7). Hal ini disambut baik oleh Kapolda Kalteng Irjen Djoko Poerwanto bersama Wakapolda dan jajaran kepolisian yang hadir. "Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalteng ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan bisa membangkitkan semangat seluruh personel untuk terus bekerja lebih baik," jelas Irjen Djoko. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Djoko menjelaskan bahwa setiap personel dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. Oleh karena itu, kami dari kepolisian bersama instansi terkait menciptakan berbagai strategi guna menjaga stabilitas kamtibmas agar tetap aman dan nyaman," terangnya. Selain itu, Kapolda juga memaparkan berbagai inovasi yang diinisiasi oleh personel Polda Kalteng untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penanganan stunting. Beberapa inovasi tersebut antara lain pemberian bantuan sosial, bakti religi, dan inisiatif bhabinkamtibmas seperti Gledekan Layang Taktis (layanan angkut terbatas dan gratis), Bhambang Beriman (bhabinkamtibmas Madurejo sambang memberi manfaat), Jumping (jamu Polri anti stunting), Saringan bu bhabin (sambang patroli perairan bu bhabin), serta Awat pak bhabin (tolong pak bhabin). -red Foto: Detik

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah tips kepada masyarakat untuk mengatasi modus penipuan terkait salah transfer pinjaman online (pinjol) ilegal. "Mengacu pada data pengaduan Satgas PASTI, terdapat modus penipuan yang sedang marak, yaitu korban menerima transfer dana dari pinjaman online ilegal meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman," ujar Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, di Palangka Raya, Kamis. Ia menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil jika menghadapi modus penipuan tersebut, antara lain dengan tidak menggunakan dana yang diterima dari penipu tersebut. "Korban juga tidak perlu melakukan transfer balik ke nomor rekening penipu," tambahnya. Selanjutnya, disarankan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank terkait transfer dana yang tidak jelas, serta segera mengajukan pemblokiran atas dana tersebut (bukan blokir rekening). "Jika dihubungi atau diteror oleh penipu atau debt collector, jangan takut dan panik. Sampaikan bahwa kita tidak menggunakan dana yang ditransfer tersebut dan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada pihak tersebut," ujarnya lagi. Primandanu Febriyan Aziz juga menekankan agar masyarakat mengabaikan telepon dari penipu atau debt collector, bahkan jika perlu dapat memblokir nomor kontak tersebut. Kemudian, kumpulkan bukti berupa tangkapan layar percakapan WA, nomor HP, dan nomor rekening terkait penipu, dan segera laporkan kepada Satgas PASTI melalui email: satgaspasti@ojk.go.id, untuk tindak lanjut dan dasar pemblokiran. OJK mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin marak. Masyarakat yang menemukan tawaran investasi dan pinjaman online ilegal juga dapat melaporkannya ke kontak resmi OJK melalui WhatsApp di 081-157-157-157, email waspadainvestasi@ojk.go.id, atau kontak resmi OJK di nomor 157. -red Foto: Hermawan

KALTENG NETWORK, SAMARINDA - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Inspektorat Daerah se-Kalimantan mengikuti Workshop Pelaksanaan Telaahan Sejawat Ekstern (TSE) dengan APIP se-Kalimantan di Hotel Mercure Samarinda pada 18 Juli 2024. Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Agustina Arumsari, yang juga Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dalam sambutannya menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), APIP diminta untuk melakukan mitigasi risiko untuk mendukung MRPN. Hingga tahun 2024, jumlah APIP di seluruh Indonesia mencapai 18 ribu orang yang tersebar di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. "Dengan potensi sebesar itu, diharapkan dapat membantu perbaikan tata kelola pemerintahan dan menjadi pengawal dalam pembangunan nasional sesuai amanat Presiden RI," ujar Agustina. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Iskandar, sebagai Ketua Komite Telaahan Sejawat Ekstern (TSE), menyampaikan bahwa sesuai Perka BPKP Nomor 8 tahun 2023 tentang Penilaian Kapabilitas APIP, APIP wajib meningkatkan kemampuan dan kapabilitas untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. TSE adalah salah satu alat untuk mengukur kapabilitas APIP. "APIP memiliki tugas sebagai assurance serta penjaminan mutu dan kualitas. Oleh karena itu, pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek pengawasan intern," jelas Iskandar. Lebih lanjut, Iskandar menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi, menyamakan persepsi, dan mempersiapkan TSE sebagai bentuk peningkatan mutu, kapabilitas, dan kualitas APIP, sehingga mampu melaksanakan mitigasi MRPN di masa depan. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyambut baik workshop TSE yang dilaksanakan oleh AAIPI. Menurutnya, TSE adalah penilaian ekstern yang harus dilakukan oleh tim penilai yang memiliki kualifikasi memadai dari APIP lain agar penilaian objektif dan independen. "APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng harus ditelaah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar dan penerapan kode etik oleh auditor. Selain itu, APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng juga harus menelaah APIP Inspektorat Daerah Provinsi lain untuk melihat best practice pengawasan yang bisa diterapkan di Provinsi Kalteng sesuai dengan kebutuhan daerah," ungkap Saring. Saring juga berpesan kepada Tim TSE Inspektorat Provinsi Kalteng, Hari Setiawan dan Novilia Marta Putri, yang mengikuti workshop agar berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dengan Inspektorat daerah lain, serta fokus pada perbaikan dan peningkatan efektivitas serta kualitas pengawasan intern di Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng. Sehingga, hasil TSE nanti dapat meningkatkan kecakapan dan ketelitian APIP dalam praktik profesional. Workshop selama dua hari ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP se-Kalimantan, Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan, serta beberapa narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan BPKP RI. -red

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Penjabat Bupati Katingan Saiful melantik sebanyak 11 pejabat eselon II di Halaman Kantor Bupati setempat, di Kasongan, Kamis (18/7/2024) pagi. Hariawan yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian Eka Suryadilaga sebelumnya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya Kalpin sebelumnya Staf Ahli bidang Hukum Pemerintahan dan Politik dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraha dan Pariwisata. Kemudian Ganti Yapman sebelumnya Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dilantik mensuduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pimanto sebelumnya menjabat Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran dilantik menjadi Staf Ahli bidang Hukum Pemerintahan dan Politik. Berikutnya George Helpin Edwar Doddy sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilantik menjadi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Lalu, Yodihel yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Andrey Natanael sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan. Sedangkan, Robertus Pamuriyanto sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial. Pada posisi lain, Robi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan dan Peringatan dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Henni sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Dalam arahannya, Saiful meminta kepada pejabat yang telah dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan profesional. "Perhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bertugas, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesan Saiful. -red Foto : Penjabat Bupati Katingan Saiful melantik sebanyak 11 pejabat eselon II di Halaman Kantor Bupati setempat, di Kasongan, Kamis (18/7/2024).

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Tarian daerah, Karungut, Sakepeng, Manyipet dan Pawai Budaya merupakan jati diri masyarakat Kabupaten Katingan. Di tengah kemajuan jaman dan teknologi sekarang ini, budaya daerah cenderung tidak lagi dikenali masyarakat. Maka dari itu, Penjabat Bupati Katingan Saiful menekankan kepada generasi muda untuk proaktif melestarikan budaya daerah. Salah satunya melalui even Festival Budaya Bumi Penyang Hinje Simpei (FBPHS) yang diselenggarakan setiap tahun. Saiful menyebut, salah satu untuk melestarikan, menjaga, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap generasi muda melalui event-event budaya. Melalui festival budaya diharapkan sebagai upaya strategis melestarikan kebudayaan untuk generasi muda di masa kini dan masa yang akan datang, dengan melakukan berbagai lomba. "Pelaksanaan FBPHS sebagai upaya pengembangan seni budaya di Katingan, sehingga nilai kekayaan dan keragaman budaya daerah dapat dilestarikan dalam rangka memperkaya nilai historis budaya Dayak yang cenderung semakin menurun dan kurang dikenal," kata Saiful dalam sambutannya saat membuka kegiatan FBPHS tahun 2024 di Lapangan Sport Center Kasongan, Rabu (17/7/2024) malam. Ia berharap semua pihak, baik panitia penyelenggara dan dan peserta lomba dari kecamatan dapat melaksanakan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, jujur dan menampilkan kemampuan maksimal. "Junjunglah tinggi sportifitas. Setiap perlombaan pasti ada menang ada kalah. Itu merupakan hal yang wajar terjadi. Tapi saya ingatkan yang paling penting adalah semangat bertanding dan tali silaturahim," demikian Saiful. -red Foto : Penjabat Bupati Katingan, Saiful memukul Katambung sebagai simbol dimulainya Festival Budaya Bumi Penyang Hinje Simpei tahun 2024.

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Wajah dunia pendidikan di Kabupaten Katingan belum begitu mempesona. Masih terdapat kekurangan fasilitas penunjang untuk memaksimalkan jalannya roda pembelajaran. Salah satunya ketersediaan perangkat untuk pelaksanaan Assessmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang patut untuk ditingkatkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Katingan, Feriso menyebut ada sekitar 100 institusi pendidikan yang belum mampu menjalankan ANBK secara mandiri. Jumlah itu gabungan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Bumi Penyang Hinje Simpei. Kendala demikian terjadi di sekolah-sekolah yang ada di wilayah bagian utara dan selatan, seperti wilayah Kecamatan Katingan Hulu, Bukit Raya, Petak Malai, Katingan Kuala dan Mendawai. "Kalau untuk perangkat komputer maupun laptop untuk ANBK kita mendapat dukungan penuh. Namun, yang juga menjadi kendala masalah jaringan telekomunikasi yang tidak ada di wilayah tertentu," ungkap Feriso di Kasongan, Rabu (17/7)2024). Siasat yang diambil pihak Dinas Dikbud setempat, dengan mengarahkan peserta didik sekolah yang terkendala, ke sekolah lain terdekat yang dapat menjalankan ANBK. Feriso juga mengakui bahwa kondisi itu mempengaruhi upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Hal ini harus kita lakukan, mengingat kita harus memenuhi ketentuan dari pusat. Apalagi, tidak semua pelajar kita dapat menguasai teknologi komputer dengan baik saat mengikuti ANBK. -red Foto : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Feriso

KALTENG NETWORK, JAKARTA - Puluhan 'zombie' berkeliaran di Stasiun LRT Jakarta dalam acara bertema "Train to Apocalypse: No Way Out". Acara ini menghadirkan pengalaman unik dan seru, di mana pengunjung tidak hanya disuguhkan adegan jumpscare, tetapi juga harus menjalankan misi penyelamatan diri dari serangan zombie. Para zombie ini tersebar di tiga stasiun: Pegangsaan Dua, Pulomas, dan Stasiun Velodrome. Selain simulasi serangan zombie, acara ini juga menawarkan berbagai kegiatan menarik lainnya seperti permainan virtual reality (VR) yang membawa pengunjung ke dunia apokaliptik, pembacaan tarot untuk menambah suasana mistis, photobooth untuk mengabadikan momen, serta pembuatan kostum bagi yang ingin tampil total dalam acara ini. Wahana "Train to Apocalypse" berlangsung Senin-Jumat pukul 13.00 - 22.00 WIB dengan tiket seharga Rp75 ribu dan Sabtu-Minggu pukul 12.00 - 22.00 WIB dengan tiket seharga Rp100 ribu.

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Micin atau monosodium glutamate (MSG) banyak digunakan sebagai penyedap rasa dalam masakan. Micin memberikan rasa umami yang menambah kelezatan makanan. Namun, meskipun membuat masakan lebih enak, banyak orang berpendapat bahwa micin adalah racun berbahaya yang dapat menyebabkan kebodohan. Benarkah demikian? Penambahan micin pada makanan telah lama digunakan, tetapi hingga kini masih menuai kontroversi. Selain diduga membuat otak lemot, micin juga dianggap memicu masalah kesehatan lainnya, termasuk kanker. Bagaimana faktanya? Micin pertama kali ditemukan oleh Kikunae Ikeda, seorang profesor kimia dari Universitas Tokyo, pada tahun 1908. Rasa gurih micin diperoleh dari proses pengolahan rumput laut. Seiring waktu, produksi micin kemudian dilakukan secara massal dengan proses pengolahan canggih di pabrik. Micin terdiri dari molekul garam natrium yang dikombinasikan dengan air dan asam amino L-glutamat. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih yang mirip dengan umami dari rumput laut. Asam glutamat dalam micin membuat sel-sel saraf otak lebih aktif sehingga menciptakan sensasi gurih yang nikmat saat makan. Hal ini membuat makanan terasa lebih lezat dan bisa membuat ketagihan. Asam glutamat sebenarnya bisa diproduksi secara alami oleh tubuh dan juga terdapat secara alami dalam beberapa makanan segar seperti tomat dan keju. Ini menunjukkan bahwa micin sebenarnya aman dikonsumsi. FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat) menyatakan bahwa MSG aman digunakan sebagai campuran makanan. Keputusan FDA ini juga disepakati oleh World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), serta Kementerian Kesehatan RI. Menurut Discover Magazine, micin memiliki reputasi buruk karena sindrom restoran China yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Sebuah surat tentang 'sindrom restoran Cina' yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine pada tahun 1968 memicu kekhawatiran tentang konsumsi MSG. Sindrom ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Ho Man Kwok. Ia melaporkan merasa mati rasa di bagian belakang lehernya dan berbagai kelemahan umum setelah makan di restoran China di Amerika Serikat. Ia menyebutkan kemungkinan penyebabnya adalah MSG yang ditambahkan dalam makanan. Sejak itu, muncul berbagai gejala yang diduga terkait dengan tambahan MSG dalam makanan, termasuk sakit kepala, berkeringat, mual, dan nyeri dada. Namun, klaim ini sering dikaitkan dengan perilaku rasis terhadap etnis China. Faktanya, pada tahun-tahun tersebut MSG sangat populer di AS. Saking populernya, pada tahun 1969 Amerika Serikat memproduksi 58 juta pon MSG per tahun dan menambahkannya ke berbagai makanan. -red

KALTENG NETWORK, MURUNG RAYA - Penari Tari Pedalaman dari Murung Raya yang meraih juara 1 di Festival Budaya Isen Mulang 2024 akan tampil di Jember Fashion Carnaval (JFC) yang akan berlangsung pada 2-4 Agustus 2024. Hal ini diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon, saat bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam kunjungan kerja yang juga bertujuan untuk bekerjasama dengan pusat penelitian kopi dan kakao Kabupaten Jember. Pertemuan berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Kamis (11/7). “Kemarin Tari Pedalaman Murung Raya berhasil meraih juara 1 di Festival Isen Mulang. Tari tersebut benar-benar menggambarkan kebudayaan masyarakat Murung Raya dan saya berharap hal ini bisa ditampilkan di Jember Fashion Carnaval,” ujar Pj Bupati Hermon. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Jember, KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman, menyambut baik usulan Pj Bupati Murung Raya. “Saya sempat melihat dan membaca tentang Festival Kebudayaan Isen Mulang di Palangkaraya kemarin. Acara tersebut sangat luar biasa karena menampilkan banyak budaya dan suku yang ada di Kalimantan Tengah. Saya juga mengucapkan selamat kepada Kabupaten Murung Raya yang meraih juara 2 pada kegiatan tersebut,” katanya. Selain itu, Wabup Jember juga mengungkapkan kekagumannya terhadap keberagaman dan keunikan budaya di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Murung Raya, dan mengundang Penari Tari Pedalaman yang meraih juara 1 di Festival Budaya Isen Mulang 2024 untuk tampil di JFC. “Saya dengan terbuka mengundang dan berharap Penari Tari Pedalaman dari Kabupaten Murung Raya ini bisa tampil di acara JFC nanti,” tambahnya. -red Foto: Pemprov Murung Raya

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menunda tiga agenda rapat paripurna yang telah dijadwalkan. Penundaan ini terjadi karena Penjabat Bupati Seruyan yang seharusnya mengambil keputusan tidak dapat hadir, dan rapat hanya dihadiri oleh Asisten III. Penundaan ini menyebabkan tertundanya pengambilan keputusan penting terkait dengan anggaran daerah, program pembangunan, dan revisi peraturan daerah. Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menyatakan bahwa kehadiran Penjabat Bupati sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan validitas keputusan yang diambil dalam rapat paripurna. Penundaan ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat dampaknya pada perencanaan dan implementasi kebijakan daerah. Diharapkan rapat paripurna dapat segera dijadwalkan ulang dengan kehadiran Penjabat Bupati untuk memastikan kelangsungan pemerintahan yang efektif di Kabupaten Seruyan. -red

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2025 kepada DPRD setempat pada Senin, 15 Juli 2024. "Seperti yang sudah kita agendakan, pihak eksekutif secara resmi menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025," kata Halikinnor. Rancangan KUA dan PPAS ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan ke-2 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kotim, Rinie. Ia menjelaskan bahwa penyampaian rancangan KUA dan PPAS ini merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran daerah tahunan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. "Dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun 2025 ini, tentu akan mempengaruhi ketersediaan anggaran dalam APBD. Mengingat APBD adalah pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah, ini akan berdampak pada capaian kinerja ekonomi daerah," tambahnya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa prinsip disiplin anggaran. Pertama, pendapatan yang direncanakan harus merupakan perkiraan yang rasional dan dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran. Kedua, pengeluaran harus didukung dengan kepastian adanya penerimaan yang cukup, dan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan tanpa anggaran yang tersedia atau mencukupi dalam APBD. Ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan melalui rekening kas umum daerah. "Berdasarkan penjelasan tersebut, perkiraan sementara pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.776.956.577.512. Namun, perkiraan ini belum termasuk dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana alokasi umum, serta dana desa yang bersumber dari APBN," pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Kalteng yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng pada Selasa (16/7/2024). Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng H. Abdul Razak. Dalam sambutannya, Abdul Razak menjelaskan bahwa agenda rapat kali ini adalah untuk mendengarkan tanggapan, penjelasan, dan jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalteng. Dalam pidato tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wagub H. Edy Pratowo, disampaikan bahwa Pemprov Kalteng telah menyusun Naskah Akademik dan Kajian Investasi terkait Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Kalteng. Hal ini bertujuan untuk memberikan justifikasi penyertaan modal dan memastikan bahwa investasi tersebut memiliki potensi keuntungan yang sepadan dengan risiko yang ada. "Selain itu, untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai peruntukannya serta dilakukan dengan efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemampuan Bank dalam ekspansi bisnis, kami melakukan audit keuangan dan audit aset yang telah tertuang dalam Laporan Keuangan," ujar Wagub. Terkait dengan Raperda Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalteng Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, disampaikan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terakhir Pemprov Kalteng melakukan penyertaan modal kepada Perusda Banama Tingang Makmur sesuai dengan PERDA Nomor 9 Tahun 2019. Ditemukan adanya selisih dalam pelaporan setoran modal antara tahun 2014 dan 2019, sehingga diperlukan pencatatan dan pengakuan dalam Laporan Keuangan Pemprov Kalteng. Selanjutnya, mengenai Raperda tentang RPJPD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2045, Wagub menegaskan bahwa dokumen RPJPD ini wajib disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Proses penyelarasan ini telah ditempuh melalui berbagai kegiatan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Ranperda RPJPD Provinsi Kalteng tahun 2025-2045 mencakup lima sasaran visi, antara lain mengatasi masalah ketertinggalan pembangunan di kawasan hutan, meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), serta mengusulkan wilayah adat dan hutan pendidikan. Solusi yang ditawarkan melalui tiga misi transformasi adalah: transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan adaptif; transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global; serta transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, Wagub menyampaikan bahwa masalah tata batas provinsi maupun antar kabupaten/kota selama ini menjadi salah satu kendala dalam pembangunan di Kalteng. Namun, Pemprov Kalteng selalu peduli dan berharap dengan adanya kepastian tata batas, akan tercipta pemerataan pembangunan di daerah sehingga tidak ada lagi kesenjangan. -red Foto: mmc.kalteng