Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menghadiri acara Sabrun Night Run 5K yang digelar di Bundaran Besar Palangka Raya pada Sabtu (7/12/2024). Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan lari malam seperti ini akan diadakan empat kali dalam setahun di berbagai kabupaten di Kalteng mulai tahun 2025. “Kegiatan ini tidak hanya untuk menjalin silaturahmi dan mencari bibit atlet, tetapi juga untuk memperkenalkan bahwa kota-kota di Kalimantan Tengah bukan hanya Palangka Raya,” ujarnya. Gubernur berharap, pelaksanaan Sabrun Night Run di kabupaten-kabupaten lain di Kalteng dapat memberikan dampak positif, terutama dalam pengembangan pariwisata dan UMKM. “Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dari bawah melalui sektor UMKM,” tambahnya. Sugianto juga menyoroti kemajuan pesat Kota Palangka Raya, terutama di bidang pembangunan, dibandingkan enam atau tujuh tahun lalu. Ia pun mengimbau masyarakat Kalteng untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di kawasan Bundaran Besar. Selain itu, Gubernur mengungkapkan rencana pembangunan Rumah Sakit Kelas A di kilometer 26 Kota Palangka Raya yang akan terintegrasi dengan pariwisata dan UMKM. “Dengan adanya rumah sakit ini, masyarakat Kalteng tidak perlu lagi pergi ke provinsi lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya. Acara Sabrun Night Run 5K sebelumnya dibuka oleh Ketua Umum PP Sabran Mania, Bayu Prima SBW. Hadir dalam acara ini Ketua TP PKK Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Dewan Pembina Sabran Mania H Agustiar Sabran, Direktur Utama Bank Kalteng beserta jajaran direksi, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham Golongan II Angkatan I, II, dan III berlangsung khidmat di Aula Sei Kapuas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (7/12/2024). Acara ini diikuti oleh 112 peserta CPNS Kemenkumham yang berasal dari empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selama enam hari pelatihan, peserta mempelajari berbagai aspek penting untuk menjadi ASN yang profesional dan berdisiplin, dengan menggunakan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Ima Kulata, menyampaikan bahwa pelaksanaan Latsar berjalan sesuai rencana. “Peserta menunjukkan komitmen tinggi selama Latsar. Kami berharap kompetensi yang diperoleh dapat mendukung tugas dan tanggung jawab sebagai ASN di Kemenkumham,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, berharap para peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai ASN yang berintegritas. “Ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama Latsar akan menjadi bekal berharga dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Teruslah belajar dan berinovasi,” tuturnya. Penutupan acara ditandai dengan pelepasan tanda peserta, sesi foto bersama, serta pemberian sertifikat kepada seluruh peserta sebagai tanda kelulusan. Diharapkan, para peserta dapat menjadi ASN yang profesional, melayani dengan sepenuh hati, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ivo Sugianto Sabran, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Posyandu se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya, pada Selasa (3/12/2024). Dalam sambutannya, Ivo menyoroti peran strategis Posyandu yang tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa Posyandu juga menghadapi isu-isu penting lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan masalah sosial. Posyandu, menurutnya, memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ivo mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi ini sebagai upaya menyatukan persepsi mengenai pengelolaan Posyandu, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pembinaan Posyandu di semua level pemerintahan dan peningkatan tugas serta fungsi Posyandu yang lebih partisipatif dan inovatif. "Posyandu harus menjadi ujung tombak pelayanan terpadu sekaligus pusat informasi masyarakat. Saya berharap semua pihak terkait dapat terus berkolaborasi dan memberikan dukungan terhadap pengembangan Posyandu di wilayah masing-masing," ujar Ivo. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng, Aryawan, melaporkan bahwa rapat koordinasi ini diikuti oleh 230 peserta. Peserta terdiri dari 30 anggota Tim Pokjanal Provinsi Kalteng dan 200 perwakilan dari OPD kabupaten/kota terkait enam bidang SPM, seperti Dinas PMD, Bappedalitbang, Bagian Organisasi Setda, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, TP-PKK, Dinas Pekerjaan Umum, serta Satpol PP kabupaten/kota. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI. Selain itu, turut hadir para kepala OPD terkait, pejabat administrator, pejabat fungsional tertentu, serta Tim Pokjanal Posyandu Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ibu hamil kerap mengalami perubahan emosi dan lebih rentan terhadap penyakit. Salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi adalah flu dan hidung tersumbat. Namun, sebuah studi terbaru menemukan bahwa flu saat kehamilan dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan autisme. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Melansir Euro News , autisme adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi cara anak berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Autism Spectrum Disorder  (ASD) mengganggu proses perkembangan tersebut. Salah satu faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko autisme adalah infeksi selama kehamilan, seperti flu. Temuan ini telah didukung oleh penelitian ekstensif pada model hewan dan manusia. Meskipun demikian, infeksi seperti flu selama kehamilan belum dapat dipastikan sebagai penyebab langsung autisme. Studi menunjukkan bahwa infeksi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi risiko ASD. Risiko Autisme Akibat Flu Selama Kehamilan Dr. Ian Lipkin, direktur Pusat Infeksi dan Imunitas di Universitas Columbia, menjelaskan bahwa ibu hamil dengan demam, titer antibodi tinggi terhadap virus herpes simpleks tipe 2, atau influenza memiliki risiko lebih tinggi melahirkan anak dengan ASD. Penelitian Lipkin menekankan pada kasus flu yang terkonfirmasi di laboratorium, bukan hanya berdasarkan survei atau catatan medis. “Penelitian ini menemukan bukti bahwa flu yang terkonfirmasi laboratorium, terutama dengan gejala parah, berkaitan dengan peningkatan risiko ASD,” ujar Lipkin kepada Euronews Health . Meski temuan ini tidak mengejutkan, ia menegaskan bahwa faktor lingkungan selama kehamilan memang bisa memengaruhi perkembangan janin. Menurut para peneliti, risiko autisme bukan disebabkan oleh virus itu sendiri, melainkan oleh respons imun ibu hamil dan peradangan yang terjadi akibat infeksi. Bagaimana Infeksi Selama Kehamilan Berdampak pada Perkembangan Janin? Peneliti mencoba memahami dampak infeksi terhadap perkembangan janin melalui studi model hewan. Dr. Irene Sanchez Martin dari Laboratorium Cold Spring Harbor di AS melakukan penelitian berbasis tikus untuk mengkaji bagaimana peradangan selama kehamilan memengaruhi perkembangan saraf janin. Penelitiannya menunjukkan bahwa aktivasi kekebalan ibu (MIA) selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf pada janin, yang menyerupai ciri-ciri autisme pada manusia. Meski tikus tidak memiliki autisme, perubahan perilaku tertentu yang diamati dianggap mirip dengan gejala gangguan saraf, termasuk autisme dan skizofrenia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa defisit perkembangan lebih sering terjadi pada embrio jantan dibandingkan betina. Meski model tikus tidak sepenuhnya mewakili manusia, Sanchez Martin menilai temuan ini membantu mengungkap hubungan antara peradangan dan risiko autisme. “Peradangan adalah faktor yang terkait dengan masalah ini,” jelas Sanchez Martin. Dr. Lipkin menambahkan bahwa kadar sitokin, yang meningkat akibat peradangan, sering ditemukan pada ibu yang melahirkan anak dengan ASD. Penelitian ini membuka wawasan baru tentang bagaimana respons kekebalan selama kehamilan dapat memengaruhi perkembangan janin dan risiko autisme. Meski belum ada kesimpulan final, temuan ini memperkuat pentingnya menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. -red Foto: Pixabay

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional berencana mengundang perusahaan swasta besar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis  (MBG). Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan bahan makanan, pendanaan, atau bentuk lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang memberikan komitmen untuk mendukung program besar yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, peluang kerja sama masih terbuka lebar. "Kalau ada swasta yang ikut, tentu kita berterima kasih karena itu meringankan beban kita," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12). Dalam waktu dekat, Badan Gizi Nasional akan mengumumkan pembukaan kemitraan program MBG melalui situs resmi mereka. Diharapkan pengumuman ini dapat menarik minat pihak swasta untuk berkontribusi mendukung program tersebut. "Kami akan segera membuka pengumuman. Siapa pun yang ingin bermitra dengan kami bisa mendaftar melalui website. Bentuk dukungannya bebas, karena ini program besar dan semua bentuk bantuan sangat memungkinkan," jelasnya. Kerja sama ini juga mencakup dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) maupun kegiatan komersial seperti penjualan produk. Menurut Dadan, semua pihak diperbolehkan untuk terlibat. Saat ditanya mengenai potensi pendanaan dari luar negeri, Dadan mengungkapkan bahwa hingga kini pemerintah belum menerima bantuan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program MBG dengan dana mandiri. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri, telah disediakan dana sebesar Rp71 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini. Dadan menambahkan, uji coba program MBG akan dimulai pada Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia, sementara pelaksanaan program secara penuh dijadwalkan mulai Januari 2025. Tahap awal akan menyasar sekitar 3 juta anak. Saat ini, data anak sekolah yang menjadi sasaran telah dikumpulkan. Namun, tantangan berikutnya adalah menghimpun data ibu hamil, yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi. "Satuan pelayanan ini akan melayani sekitar 3.000 porsi per hari. Basisnya adalah data sekolah, karena lokasi sekolah lebih statis secara geospasial. Setelah itu, sasaran akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tiap satuan pelayanan diperkirakan akan mengelola dana sekitar Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, tergantung wilayah," pungkasnya. -red Foto: Adhi Wicaksono

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Dinkes Prov. Kalteng) menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Puskesmas Pelayanan Prima  bagi tenaga kesehatan di kabupaten/kota. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Neo Palangka Raya pada Senin (2/12/2024) ini dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Fery Iriawan, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kabid Kesmas, Kepala Dinas Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas sumber daya dan layanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses informasi, edukasi, dan fasilitas kesehatan untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dalam upaya kesehatan. “Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, diperlukan pengelolaan puskesmas yang baik dan SDM yang profesional, khususnya dalam berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien, serta mitra di puskesmas,” ungkapnya. Ia menambahkan, sering kali terdapat ketidakpuasan dari penerima layanan kesehatan. Karena itu, kemampuan komunikasi menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan. Komunikasi dianggap sebagai kunci sukses dalam memberikan layanan. “Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Namun, sering kali puskesmas belum mampu memenuhi harapan pasien sepenuhnya. Pelayanan prima berarti menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan melalui layanan terbaik, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka merasa puas. Pelayanan seperti inilah yang dikenal sebagai pelayanan yang memuaskan,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepuasan pasien merupakan cerminan kualitas layanan kesehatan. Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, seperti kebersihan dan waktu tunggu yang lama, sering kali menjadi kendala dalam memanfaatkan layanan medis. Diperkirakan sekitar 27-30% pasien mengeluhkan masalah tersebut. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI tahun 2016, tingkat kepuasan pasien minimal harus mencapai 95%, dan pelayanan yang tidak mencapai angka ini dianggap belum memenuhi standar. “Karena itu, pelatihan komunikasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan prima. Dengan demikian, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap puskesmas dapat terus meningkat,” tutupnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sebentar lagi masa jabatan pasangan  Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo akan berakhir. Namun keduanya terus kompak melakukan percepatan pembangunan strategis, terutama program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu program strategis dan mendesak saat ini adalah meningkatkan Desa Berlistrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).  Selain itu, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, dengan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik).   Dalam wawancara dengan awak media di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Barito Utara pada Minggu (13/10/2024), Sugianto Sabran menjelaskan bahwa salah satu alasan belum terealisasinya pemerataan jaringan listrik di Kalimantan Tengah adalah karena luasnya wilayah Kalteng, kondisi geografis yang khas, serta infrastruktur di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau.   “Kondisi kelistrikan di Kalteng sebetulnya sudah surplus terkait dengan daya listrik, namun kendalanya adalah kondisi geografis, dimana infrastruktur ke daerah terpencil sangat terbatas sehingga akses listrik dari PLN masih sulit untuk menembus daerah terpencil” ucapnya.   Sugianto menambahkan bahwa rasio desa berlistrik di Kalimantan Tengah sekitar 87,52%, yang berarti ada 370 desa dari total 1.571 desa yang belum mendapatkan akses listrik dari pemerintah. Selain itu, rasio elektrifikasi mencapai sekitar 94,14%, yang menunjukkan bahwa sekitar 47.416 keluarga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah masih belum mendapatkan akses listrik.   Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membuat terobosan dan inovasi untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pedesaan. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, ditargetkan pada tahun 2026 semua desa di Kalimantan Tengah akan 100% teraliri listrik, baik melalui PLN maupun dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).   “Perlu upaya percepatan, tahun 2026 terlalu lama, kita tidak bisa berharap dan menunggu program nasional. Dengan perhitungan yang cermat, dan dibarengi kenaikan APBD yang signifikan, saya telah mencanangkan program Kalteng Menyala  , yang saya targetkan di akhir tahun 2024 semua desa mendapat akses listrik, dan anggaran telah kita siapkan untuk itu sebesar 432 milyar” beber Sugianto bersemangat.   Menjawab pertanyaan dari awak media mengenai teknis pelaksanaannya, Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan bahwa program "Kalteng Bercahaya" diimplementasikan dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membangun infrastruktur listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT), yaitu PLTS.   “Implementasinya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan  memberikan bantuan atau hibah kepada masyarakat, dimana akses PLN belum bisa masuk dalam dua atau tiga tahun ke depan. Bantuan PLTS untuk tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih 20.711 rumah tangga di 186 Desa di seluruh Kalimantan Tengah. Didalam anggaran perubahan tahun ini juga,  mengakses lagi sekitar 25.000 keluarga di 184 Desa” timpalnya.   Sebagai hasilnya, listrik akan menjangkau seluruh desa, termasuk wilayah terpencil, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Sugianto Sabran menegaskan, “Program 'Kalteng Menyala' akan mengurangi ketimpangan sosial antara masyarakat desa dan kota. Meski mereka tinggal di Bumi Tambun Bungai yang sama, mereka seharusnya mendapatkan pelayanan dan kualitas hidup yang setara.” Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Kalimantan Tengah, Vent Crisway, menjelaskan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga akan dilakukan melalui program pemasangan listrik baru. Program ini bertujuan untuk membantu rumah tangga yang belum menikmati listrik meskipun PLN sudah menjangkau daerah tersebut, terutama bagi mereka yang kurang mampu.   “Keluarga tidak mampu ini, belum bisa menikmati listrik meskipun sudah ada jaringan PLN. Untuk itu bapak Gubernur menginstruksikan, agar membantu rumah tangga tidak mampu ini, untuk bisa menikmati  listrik. Untuk tahun 2024 ini , telah dianggarkan untuk membantu  kurang lebih di 5.500 rumah tangga  yang belum menerima akses PLN dan dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu” beber Vent.   Sebagai tambahan informasi, dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), setiap rumah yang mendapatkan bantuan listrik dari PLN akan mendapatkan spesifikasi daya sebesar 900 watt, dengan tiga titik lampu, satu stop kontak, serta sertifikat laik operasi dari lembaga berwenang. Selain itu, setiap rumah juga akan diberikan token listrik senilai 200 ribu rupiah. Ke depannya, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan dapat menikmati akses listrik yang memadai, baik dari PLN maupun pembangkit lainnya, sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program "Kalteng Bercahaya" bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat luas. Selama masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, banyak terobosan baru yang telah lahir melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. - red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan himbau Pemerintah Daerah (Pemda) lewat Dinas Kesehatan untuk tunjang lengkapi fasilitas pada Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang berada di desa-desa wilayah Seruyan. Ketua sementara DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kurang lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana pada Puskesmas di beberapa kecamatan masih saja menjadi keluhan masyarakat di wilayah setempat. "Kurangnya fasilitas ini kerap menjadi keluhan masyarakat khususnya di beberapa Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan yang ada," kata Zuli Eko Prasetyo. Menurutnya, Fasilitas penunjang ini harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) guna memaksimalkan bidang kesehatan, yang mana ini merupakan visi pembangunan yang digadang-gadangkan. "Selain fasilitas yang kurang, kerap aduan masyarakat itu mengatakan kurangnya tenaga kesehatan. Ini sudah menjadi masalah yang harus segera diatasi," ungkapnya. "Bicara tentang pelayanan berarti kita menyingung Tenaganya, kalo tenaganya sendiri kurang artinya pelayanannya belum maksimal," pungkasnya. -red Foto: Kalteng Pos

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Jalan kaki menjadi salah satu olahraga yang populer di kalangan masyarakat. Namun, untuk mendapatkan manfaat optimal, aktivitas ini perlu dilakukan secara rutin. Kapan waktu terbaik untuk jalan kaki?Jawabannya tergantung pada kebutuhan Anda. Jalan kaki di pagi atau malam hari memberikan manfaat yang berbeda. Berikut ulasannya: Jalan Kaki Pagi Hari Ahli kebugaran Adrian Todd menyatakan bahwa jalan kaki di pagi hari sangat efektif untuk memulai hari dengan produktivitas yang lebih baik. Aktivitas ini juga membantu meningkatkan fokus Anda. Selain itu, paparan sinar matahari pagi membuat tubuh terasa segar hingga malam hari, serta membantu memperbaiki pola tidur karena tubuh cenderung lebih mudah mengantuk di malam hari. Jalan Kaki di Pertengahan Pagi Bagi pekerja kantoran yang sering duduk lama di depan komputer, jalan kaki di pertengahan pagi sangat disarankan. Setelah bekerja beberapa waktu, luangkan sedikit waktu untuk berjalan kaki. "Jalan kaki di pertengahan pagi memberi tubuh kesempatan beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Aktivitas ini lebih menyegarkan dibandingkan bergantung pada kopi," jelas Andrew White, seorang personal trainer bersertifikasi. Jalan Kaki Setelah Makan Siang Waktu lain yang baik untuk berjalan kaki adalah sesaat setelah makan siang. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki beberapa menit setelah makan dapat membantu mengatur kadar gula darah, sehingga mencegah diabetes dan penumpukan lemak. Selain manfaat fisik, orang yang rutin berjalan kaki setelah makan siang cenderung merasa lebih tenang, siaga, bahagia, dan terhindar dari stres. Jalan Kaki Sore Jika Anda kesulitan bangun pagi, jalan kaki sore menjadi alternatif yang ideal. Menurut White, sore hari adalah waktu yang baik untuk menstabilkan tubuh. "Berjalan kaki sore juga bisa menjadi transisi yang efektif dari waktu bekerja ke waktu istirahat, membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks," tambahnya. Jalan Kaki Malam Hari Jalan kaki di malam hari juga memiliki manfaat tersendiri. Aktivitas ini membantu tubuh merasa lebih lelah sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. White menyarankan agar jalan kaki dilakukan sekitar satu jam sebelum tidur untuk hasil yang optimal. -red Foto: pexels

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah berencana mengubah aturan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan memperkenalkan skema baru yang menggabungkan subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ojek online (ojol) tidak akan menerima BBM subsidi karena distribusi subsidi akan difokuskan untuk kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas tarif transportasi. "Subsidi hanya diberikan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti angkot, agar harga transportasinya tetap stabil. Kalau kendaraan angkutan barang berpelat hitam ingin subsidi, ya ubah dulu ke pelat kuning, karena subsidi ini diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak," ujar Bahlil di kediamannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Bahlil juga menegaskan bahwa ojol tidak termasuk penerima subsidi karena dianggap bagian dari usaha pribadi, dan mayoritas pengemudinya dinilai mampu secara ekonomi karena memiliki kendaraan pribadi. "Masa seperti ini disubsidi? Tapi kami akan mengkaji lebih lanjut agar keputusan tetap bijaksana," tambahnya. Ia menyoroti pentingnya penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran, dengan menegur penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan berpelat hitam yang tidak berfungsi sebagai angkutan umum, seperti truk tambang, pengangkut kelapa sawit, atau kendaraan pabrik. Menurutnya, subsidi untuk kendaraan seperti itu tidak sesuai dengan tujuan awal subsidi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan. "Tidak pantas kendaraan berpelat hitam yang digunakan untuk tambang, sawit, atau pabrik mendapatkan subsidi solar atau BBM lainnya," tegas Bahlil. Sebelumnya, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berencana memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM bagi ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa rencana tersebut telah dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Kementerian Perhubungan bersama Deputi Menkomarves dan Pak Luhut telah membahas rencana ini untuk memberikan manfaat bagi ojol. Kita harap ini bisa terlaksana, agar ada harga khusus untuk bahan bakar bagi mereka," kata Budi Karya dalam acara "Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi" yang diadakan oleh Grab Indonesia di Jakarta, Senin (26/8/2024). -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sebuah video pendek yang memperlihatkan dugaan kecurangan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 04, Jalan Pemuda - Gedung Graha Tani, Kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, yang diduga direkam oleh salah seorang saksi, tampak seorang oknum KPPS melakukan tindakan yang mencurigakan, yaitu mencoblos beberapa surat suara untuk salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kejadian itu terjadi saat waktu istirahat sekitar pukul 12.00 siang. Seorang saksi dari pasangan calon merasa curiga karena salah satu anggota KPPS berada terlalu lama di bilik suara. Ketika saksi mendekati anggota KPPS tersebut, diketahui bahwa ia membawa beberapa surat suara. Saksi pun menegur, namun tidak dihiraukan. Karena hal itu, saksi memutuskan merekam tindakan tersebut menggunakan ponsel, yang kemudian tersebar luas. Saat berita ini dibuat, dua anggota KPPS yang terlibat telah dimintai keterangan oleh Bawaslu setempat. Ketua Desk Pilkada Kalteng, HM. Katma F. Dirun, menyampaikan keprihatinannya atas insiden ini dan meminta agar kasus tersebut diusut tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami belum menerima detail kejadian ini. Namun, jika benar, saya sangat prihatin dan menyayangkan tindakan tersebut. Perilaku seperti ini mencederai nilai-nilai demokrasi,” ujar Katma. Katma menambahkan bahwa dalam proses Pilkada, sudah ada mekanisme yang mengatur jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. “Berdasarkan informasi yang kami terima, kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu setempat. Kita tunggu hasilnya. Jika terbukti, pelanggaran tersebut bisa berujung pada pidana, karena semuanya sudah diatur dalam mekanisme yang ada,” tutupnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kominfosantik menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Tata Kelola Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, serta Bimbingan Teknis Proses Bisnis Statistik. Acara berlangsung di Hotel Best Western Palangka Raya pada Kamis (28/11/2024) dan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Agus Siswadi. Dalam sambutannya, mewakili Plt Sekretaris Daerah, Agus menyampaikan bahwa Indonesia kini berada di era revolusi data, di mana keputusan pembangunan memerlukan data yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya. “Data statistik sektoral menjadi pilar penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, namun tantangan di lapangan masih besar,” ungkapnya. Agus menyoroti bahwa beberapa perangkat daerah di Kalteng belum mengajukan rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral dan belum menyusun metadata statistik sektoral secara konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan data antarunit. “Dari hasil evaluasi melalui Indeks Pembangunan Statistik, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral, baik dari aspek regulasi, koordinasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Tantangan ini harus segera diatasi bersama demi terwujudnya Satu Data Indonesia yang sejati,” tambahnya. Kegiatan ini, lanjut Agus, bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sekaligus memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam menjalankan proses bisnis statistik sesuai standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Mari kita jadikan data sebagai aset strategis dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan pengelolaan data di daerah ini,” tutupnya. Sekretaris Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Tuty Sulistyowatie, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, menyelaraskan persepsi, meningkatkan tata kelola jabatan fungsional statistik, serta keterampilan teknis perangkat daerah dalam pengelolaan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia yang berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng serta kepala perangkat daerah di lingkup Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng