Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ahmad Pahruka, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Bina Spiritual Tahun 2024. Acara yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini berlangsung di Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, pada Selasa (9/7/2024). Dalam sambutannya, Ahmad Pahruka menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan lembaga agama dan keagamaan sebagai langkah konkret untuk memperkuat dan mengembangkan peran serta eksistensi lembaga tersebut dalam membangun umat. "Untuk membangun umat, diperlukan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga agama dan keagamaan," ujarnya. Ia menambahkan, sinergi ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi regulasi tentang Tanda Daftar Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah serta Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah. Pahruka juga menyebutkan, upaya meningkatkan kualitas organisasi dilakukan dengan meningkatkan pemahaman beragama, kualitas kerukunan beragama, serta fasilitas sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan. Selain itu, peningkatan pemahaman pengurus lembaga/organisasi tentang peraturan dan regulasi penting agar pedoman dan pendaftaran organisasi kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi manajemen organisasi keagamaan. Selain itu, kegiatan ini akan terus dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi aktif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta daerah dan negara. "Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk semakin cerdas dan berakhlak guna mewujudkan Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) dalam keberagaman," tegasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual Eka Dyan Satya Hadi melaporkan bahwa tema kegiatan sosialisasi ini adalah "Penguatan Sinergisitas antara Pemerintah dan Lembaga Keagamaan." Kegiatan ini diikuti oleh Kesra Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dengan total peserta sebanyak 80 orang. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. -red Foto : mmc.kalteng

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penyusunan pemilih di lokasi khusus, Kamis (4/7/2024) malam di OAK Coffe Kasongan (dokumentasi : istimewa) KALTENG NETWORK, KASONGAN -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penyusunan pemilih di lokasi khusus, Kamis (4/7/2024) malam di OAK Coffe Kasongan. Rakor tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024. PLH Ketua KPU Kabupaten Katingan, Opi Monita menjelaskan, dalam pelaksanaan pemilihan tidak semua masyarakat Katingan pada kondisi yang mudah untuk memilih, karena kondisi tertentu. "Kegiatan ini untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa memilih di tempat asalnya. Dengan demikian warga yang bersangkutan dapat memilih di TPS lokasi khusus," jelas Ovi Monita. Disebutkan, ada beberapa tempat yang membutuhkan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi khusus, seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan perusahaan perkebunan maupun perusahaan tambang. "Dalam menentukan TPS lokasi khusus, tahapan awal yaitu pejabat yang berwenang di memberikan data pemilih kepada KPU Katingan, untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum disetujui," imbuh dia. Di tempat yang sama, Asisten I Setda Katingan, Hariawan mewakili Pj Bupati Katingan, Saiful mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tentu berkeinginan agar masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. "Upaya KPU ini patut kita apresiasi sebagai langkah penting menyalurkan gak suara masyarakat. Harapan kita bersama membuat Pilkada bisa berjalan dengan aman, nyaman dan damai," kata Hariawan. -red

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemetaan TPS Khusus serta Pemutakhiran Data Pemilih di Lokasi Khusus pada Kamis, pukul 19.00 WIB di Caffe OAK Kasongan, Jl. Tjilik Riwut. Kegiatan ini diadakan sebagai persiapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024. Acara ini berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Bab XII Pasal 179 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, serta merujuk Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Hariawan, mewakili Penjabat Bupati Katingan Saiful, turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Hariawan menyatakan, "Pemilihan Presiden orangnya jauh di sana, tapi karena ini Pemilihan Bupati dan orangnya ada di sini, oleh karena itu diharapkan ayo kita sama-sama berkumpul bersama-sama bagaimana membuat Pilkada, Pilbupati ini bisa berjalan dengan damai, aman, dan nyaman. Akhirnya akan terpilih dua orang Bupati dan Wakil Bupati Katingan yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Katingan ke depan." Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemetaan TPS Khusus serta Pemutakhiran Data Pemilih di Lokasi Khusus ini juga dihadiri oleh unsur Forkominda seperti Polres Katingan, Dandim 1019 Katingan, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Bawaslu, serta berbagai OPD seperti Kesbangpol, Disdukcapil, Disnakertran, Diskominfo, Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, BPBD, Kabag Pem, serta berbagai unsur perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Katingan seperti PT. AUS, PT. KDP, Dwima Grup, PT. SBK, PT. BDK, PT. PKP, PT. PEAK, PT. PSAM, PT. BHL, serta PWI Katingan. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (8/7/2024). Dalam konferensi pers, Jokowi menyatakan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global telah menyebabkan anomali cuaca yang memicu berbagai bencana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. "Kita tahu pada 24 Mei 2024 terjadi bencana tanah longsor yang dahsyat di Provinsi Enga, Papua Nugini. Pada bulan Oktober 2023, juga terjadi gempa bumi di Afganistan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi," ungkapnya. Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. "Karena itu, hari ini kita akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Papua Nugini dan Afganistan," jelasnya. Menurut Jokowi, bantuan yang dikirimkan ke Papua Nugini senilai Rp 18 miliar, terdiri dari obat-obatan, makanan tambahan, hingga paket kebersihan. Sedangkan bantuan yang dikirimkan ke Afganistan bernilai Rp 17,5 miliar, terdiri dari 10 jenis bantuan. "Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Papua Nugini dan Afganistan, serta membantu mereka bangkit kembali," ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi berpesan kepada delegasi misi kemanusiaan untuk menjaga amanah dengan baik. Ia juga mengingatkan agar delegasi menjaga keselamatan selama bertugas dan kembali dengan selamat ke tanah air.- red Foto : CNBC Indonesia

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembiayaan anggaran untuk menutupi tambahan defisit sebesar Rp 609,7 triliun akan didukung melalui penggunaan tambahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun. Dengan demikian, penerbitan surat berharga negara (SBN) akan tetap lebih rendah, yaitu sebesar Rp 214,6 triliun. "Kami memperkirakan pembiayaan anggaran untuk menutupi tambahan defisit sebesar Rp 609,7 triliun akan didanai melalui penggunaan tambahan SAL sebesar Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap rendah," ujar Sri Mulyani. SAL ini berhasil dikumpulkan pada periode 2022-2023 dan akan digunakan pada situasi saat ini, di mana suku bunga tinggi dan rupiah mengalami tekanan. "Kami bisa menjaga agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak, sehingga kami bisa menjaga daya saing dari hasil (yield) SBN kita," tambahnya. Sri Mulyani menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan penggunaan tambahan SAL sebesar Rp 100 triliun kepada DPR, dari yang semula Rp 51 triliun yang tertera dalam UU APBN. Dengan strategi ini, pemerintah tidak perlu masuk ke pasar secara besar-besaran dan dapat menjaga kinerja SBN pemerintah. Sri Mulyani juga memperkirakan defisit APBN tahun 2024 akan membengkak menjadi Rp 609,7 triliun, atau 2,7% dari PDB. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata (DTW) pada Sabtu, 6 Juli 2024 di M-Bahalap Hotel Palangka Raya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandra Sari, melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Agung Catur Prabowo, menyatakan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola kawasan sekitar Daya Tarik Wisata. “Pengembangan Desa Wisata menjadi strategi populer dalam memajukan sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu melatih SDM agar menjadi lebih andal, berwawasan luas, kreatif, dan berpengetahuan,” jelasnya. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, Adi Riswandi, menambahkan bahwa pelatihan ini juga memberikan pemahaman tentang pemasaran digital dalam kepariwisataan. "Kami mengundang narasumber dari Tim Ide Creative Jakarta dan atourin.com untuk memberikan materi mengenai pemasaran digital, cara membuat paket wisata yang menarik dan layak dijual, serta meningkatkan kompetensi dalam mempromosikan destinasi dan daya tarik wisata secara profesional," kata Adi. "Harapan kami, dengan adanya kolaborasi antara stakeholder bidang Pariwisata khususnya desa wisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah akan meningkat, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya. Pelatihan yang berlangsung pada 6-7 Juli 2024 ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari Pengelola Desa Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pelaku usaha pariwisata dari 14 Kabupaten/Kota. Sebagai informasi, di akhir kegiatan ini, terbentuk 14 desa wisata, 4 operator tur, 1 museum, dan 1 resor yang telah beralih ke digital dan berhasil terdaftar di marketplace atourin.com. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Diskominfosantik Prov. Kalteng), Agus Siswadi, menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kalteng, Agnes Widiastuti, beserta jajaran di Ruang Kerja Kadis Kominfosantik Prov. Kalteng pada Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama dalam Kolaborasi Sistem Statistik Nasional. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, meminta dukungan dari Diskominfosantik Kalteng terkait surat dari Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B67/03000/PS.200/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Undangan Peserta Walidata Tingkat Daerah pada Kolaborasi Sistem Statistik Nasional. Agnes Widiastuti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari, yaitu Rabu dan Kamis, pada 10-11 Juli 2024 di The Stones Hotel-Legian Bali. Kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme cost-sharing antara BPS sebagai penyelenggara dan dinas yang menangani urusan statistik (walidata) tingkat provinsi. Dari Diskominfosantik Prov. Kalteng, yang diundang sebagai peserta adalah Plt. Kepala Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi, Charly L. Illem, serta Pranata Komputer Ahli Madya, Ari Gunadi Palilu. Dalam kegiatan tersebut, akan diadakan diskusi panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemanfaatan Data Statistik Sektoral pada e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dari Kementerian PANRB terkait Tata Kelola Data Berbasis Arsitektur SPBE untuk Mewujudkan Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Penerapan Interoperabilitas Data Statistik di tingkat Daerah, serta dari Kementerian PPN/Bappenas mengenai Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah. Diskusi panel juga akan menghadirkan Direktur Diseminasi Statistik mengenai Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pemerintah Daerah, dan Deepa Wright (ABS Strategic Partnership Manager, Data Strategy - Statistics Indonesia) tentang Data Stewardship and The National Statistical System in Australia. Diskusi panel akan dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali mengenai Penyelenggaraan Forum Satu Data Bali, serta Kepala Diskominfos Provinsi Bali mengenai Penyediaan Data Statistik Sektoral pada Pemerintah Provinsi Bali. Rangkaian acara akan ditutup dengan Penandatanganan Komitmen bersama terkait Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Agus Siswadi, berkomitmen mendukung urusan statistik sektoral dalam menyusun, mengolah, dan mengumpulkan metadata sektoral untuk keakuratan data statistik, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan statistik sektoral meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral di tingkat provinsi, baik secara elektronik maupun manual, untuk memenuhi kebutuhan data dalam perencanaan daerah dan mengukur kemajuan pembangunan daerah, khususnya di tingkat provinsi. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan gaji untuk Kepala Perwakilan Ombudsman Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi peningkatan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kepala perwakilan Ombudsman di berbagai daerah. Gaji Kepala Perwakilan Ombudsman kini mencapai Rp 18,3 juta, naik dari sebelumnya Rp 11,59 juta sesuai dengan perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017. Selain itu, besaran tunjangan transportasi juga mengalami peningkatan menjadi Rp 2.250.000 dari sebelumnya Rp 1.500.000, kecuali jika kepala perwakilan Ombudsman di daerah sudah diberikan kendaraan dinas. Tak hanya itu, Kepala Ombudsman Daerah juga mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tanggapan terkait permintaan DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp 598 triliun pada APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan bahwa aspirasi dari anggota DPR adalah hal yang biasa dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya. "Saya selalu mendengar aspirasi, dan nanti kita lihat di rapat," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 4 Juli 2024. Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR. Rapat tersebut membahas Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Badan Anggaran DPR RI terkait Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar, Said Abdullah, menyampaikan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 598 triliun. Said menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut tidak berasal dari peningkatan defisit. "Sebanyak Rp 598,9 triliun itu dari belanja pusat dari Komisi I sampai XI. Usulannya Rp 598,9 triliun, tanpa menambah defisit," kata Said. Dalam rapat yang sama, Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji kemungkinan permintaan tersebut. Dia menekankan pentingnya menjaga kesepakatan mengenai rentang defisit, meskipun banyak aspirasi yang diterima. "Tentu kami akan melihat dari sisi ruang fiskal dan tetap menjaga postur yang disepakati di Komisi XI dan Panja A tadi. Namun, banyak sekali aspirasi yang masuk ke kami," ucap Sri Mulyani. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran sebesar Rp 598,9 triliun tersebut merupakan hasil komunikasi antara masing-masing komisi di DPR dengan kementerian atau lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerjanya. Namun, Isa tidak merinci kebutuhan belanja tambahan yang diajukan oleh komisi-komisi DPR dengan K/L terkait. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., didampingi oleh Asisten I Setda Kabupaten Katingan, Hariawan, dan Inspektur Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, mengikuti Asistensi Kinerja Triwulan III secara virtual melalui zoom meeting di Aula BKAD Kabupaten Katingan pada Kamis (4/7/2024). Asistensi kinerja di tingkat pemerintahan bertujuan untuk memastikan para pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan jabatan. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memberikan kesempatan kepada Pemkab Katingan. "Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas asistensi terkait rencana evaluasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli mendatang," ungkap Saiful. Saiful menekankan bahwa masukan dan saran dari calon evaluator sangat berharga untuk meningkatkan kinerja yang telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyebutkan bahwa masukan tersebut masih memerlukan penegasan atau penjelasan lebih lanjut. “Kami berharap pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan ruang lebih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kami telah meminta OPD untuk mencatat semua masukan dengan baik, dengan harapan presentasi pada evaluasi tanggal 9 Juli nanti dapat menunjukkan kinerja kami sebagai Penjabat Bupati di Kabupaten Katingan yang kami cintai,” ujar Saiful. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si, memberikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Ta'awun di Kompleks Kemenag Katingan. Dalam sambutannya, Saiful mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesehatan yang memungkinkan semua hadirin dapat menghadiri acara penting ini. Ia juga mengapresiasi panitia pembangunan masjid dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Kamis (04/07/2024). Saiful menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kejujuran dalam proses pembangunan masjid yang direncanakan seluas 2025 meter persegi. Ia mengingatkan bahwa pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Dalam sambutannya, Saiful juga menekankan pentingnya solidaritas dan saling pengertian antara pengurus dan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan membangun komunikasi yang efektif dan menghindari ego pribadi, Saiful yakin bahwa dukungan masyarakat akan semakin kuat, dan pembangunan masjid dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Selain itu, Saiful menyambut baik rencana Kementerian Agama untuk menciptakan kawasan yang berisi berbagai tempat ibadah, mencerminkan miniatur Indonesia yang toleran dan damai. Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk mendukung proyek ini baik dari sisi moral maupun finansial. Saiful mengakhiri sambutannya dengan harapan agar pembangunan Masjid At-Ta'awun berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam di daerah tersebut. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi demi kelancaran pembangunan dan kemaslahatan bersama. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran bersama kepala perangkat daerah terkait meninjau pembangunan dan kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas B di Hanau, Kabupaten Seruyan, pada Rabu (3/7/2024). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dan fasilitas pendukung RSUD milik Pemprov Kalteng ini dapat selesai sesuai target pada Juli 2024. Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen bahwa kesehatan adalah prioritas utama yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. “Membangun rumah sakit yang berkualitas dengan peralatan modern adalah komitmen kami untuk memperluas layanan kesehatan. Insya Allah Desember 2024, Rumah Sakit Hanau akan beroperasi, dan kami akan mengundang Presiden yang baru untuk meresmikannya,” kata Sugianto saat meninjau. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, H. Shalahuddin, yang mendampingi kunjungan kerja Gubernur, menyatakan bahwa kunjungan ini untuk memastikan Rumah Sakit kebanggaan masyarakat di wilayah barat ini selesai dengan lengkap beserta fasilitas penunjang lainnya. Rumah sakit ini memiliki luas 32.184 m², dengan IGD seluas 4.500 m², gedung penunjang 11.500 m², dan gedung utama 16.000 m². “Rumah sakit di Hanau ini akan dilengkapi dengan Instalasi Rawat Inap (IRNA), VVIP, VIP dan Umum, ruang MEP, ruang isolasi, Kantor ITU, Hemodialisa, CSSD, AHY, ruang bedah, ruang persalinan dan poli. Selain itu, akan ada ruang radiologi, laboratorium medik, rekam medik, ICU, ICCU, PICU, HCU, IGD, ruang jenazah, IPS RS, laundry, gizi, IPAL, power house, GWT dan ruang-ruang lainnya,” jelas H. Shalahuddin. “Selain itu, akan dibangun pula fasilitas penunjang lainnya seperti rumah dinas dokter dan tenaga medis, instalasi pemeliharaan rumah sakit, serta ruang terbuka hijau dan non hijau,” tutupnya. -red Foto : mmc.kalteng