Search Results

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Pransang, menghadiri kegiatan Pembahasan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) pada Kamis pagi, 20 Juni 2024. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan PTLRHP ini diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Sekretaris Daerah se-Kalimantan Tengah, dengan BPK sebagai pemimpin kegiatan. Rapat ini bertujuan agar seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dapat segera menindaklanjuti setiap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ada di masing-masing daerah. Diharapkan langkah ini dapat mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah-daerah tersebut. Kabupaten Katingan berupaya untuk meraih keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dalam kegiatan PTLRHP ini menunjukkan komitmen mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Nila pengolaan uang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting bagi suatu daerah karena merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Katingan, sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Kalimantan Tengah, tentu berkeinginan untuk terus meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerahnya. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., bertindak sebagai Inspektur dalam Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Acara ini diadakan di Halaman Kantor Bupati Katingan dan dihadiri oleh Forkimda Kabupaten Katingan, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Katingan, serta seluruh peserta apel dan tamu undangan lainnya pada Kamis (20/6/2024). Dalam sambutannya, Pj. Bupati Katingan mengucapkan, "Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1445 H / 17 Juni 2024 M," kepada seluruh umat Muslim yang merayakan. Beliau berharap agar hikmah dari Hari Raya Idul Adha dapat diambil dengan baik, sehingga tercipta sikap dan perilaku siap berkorban demi kemajuan bangsa dan negara, serta untuk membangun solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Katingan yang kita cintai. Apel Gabungan ini merupakan momentum penting bagi ASN untuk membangun hubungan antar organisasi dan membangkitkan kembali semangat pengabdian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini diperlukan arahan-arahan yang menekankan pada upaya membangkitkan semangat ASN khususnya di Kabupaten Katingan agar kembali kepada prinsip dasar KORPS Pegawai Negeri. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan harapan masyarakat, bangsa, dan negara untuk berada di garis depan dalam pembangunan. Oleh karena itu, ASN harus mampu memenuhi harapan tersebut dan menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Di akhir sambutannya, Pj. Bupati Katingan mengharapkan agar semua ASN menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas. Meskipun ada keterbatasan, dengan semangat dan niat untuk melaksanakan pengabdian terbaik, hasilnya pasti akan membawa manfaat bagi diri kita, daerah, dan bangsa yang kita cintai, ujar Saiful. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Tim dari Dislutkan Provinsi Kalteng, yang dipimpin oleh Sekretaris Dislutkan Nita Fera, disambut oleh Kepala Diskan Kabupaten Seruyan, Halidah, di aula Diskan Kabupaten Seruyan. Halidah mengapresiasi kunjungan ini dan berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi mengenai sinergi program antara Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan, khususnya di sektor perikanan. Kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang dilakukan pada hari Jumat, 21 Juni 2024. "Saat ini kami fokus memperbaiki data di sektor perikanan, terutama untuk mengidentifikasi potensi perikanan Kabupaten Seruyan. Fokus kami saat ini adalah pendataan dan peningkatan sumber daya manusia," ujar Halidah. Beberapa program yang direncanakan oleh Diskan Kabupaten Seruyan antara lain budidaya tambak bandeng, penanaman mangrove, penggemukan dan pembenihan kepiting, operasional Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, rapat koordinasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta pengolahan dan pemasaran hasil tambak bandeng. "Kami berharap Pemprov Kalteng dapat memfasilitasi dan bekerja sama sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai target serta tepat sasaran," tambah Halidah. Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, H. Darliansjah, dalam kesempatan berbeda menyatakan bahwa kolaborasi dan komitmen sangat penting dalam menjalankan program dan kegiatan menghadapi tantangan global. "Pemprov Kalteng siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan serta stakeholders terkait agar mereka bisa melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mendukung keberhasilan sektor perikanan Kalimantan Tengah," tutup Darliansjah. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, GUNUNG MAS - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Edy Pratowo, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Gunung Mas pada Jumat, 21 Juni 2024. Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu Untuk Menuju Kabupaten Gunung Mas Maju dan Sejahtera” dengan subtema “Dengan Semangat Hari Jadi ke-22 Kabupaten Gunung Mas, Kita Wujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing”. Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur, Wagub menyatakan bahwa peringatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan, serta bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memajukan pembangunan serta perekonomian daerah. “Kerjasama dan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan yang semakin berat, seperti globalisasi dan digitalisasi, ancaman krisis pangan, Ibu Kota Negara (IKN), hingga bonus demografi. Kita juga harus mempersiapkan generasi muda kita agar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter unggul, sehingga mampu menghadapi tantangan apapun dan membawa kemajuan serta kesejahteraan daerah,” ujarnya. Wagub juga menekankan pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya percepatan penurunan angka stunting melalui revitalisasi Posyandu sebagai garda terdepan. “Di era digitalisasi yang pesat ini, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang efisien, responsif, profesional, dan transparan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus segera mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat,” tambahnya. Selain itu, Wagub mengingatkan bahwa pada 27 November 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas khususnya, dan Provinsi Kalimantan Tengah umumnya, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada tersebut agar dapat melahirkan pemimpin daerah yang terbaik,” tutupnya. Acara tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Gunung Mas Herson B Aden, Forkopimda setempat, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta tokoh agama, adat, dan masyarakat. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si, yang diwakili oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Jonianto, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Bappedalitbang lantai II Kasongan pada Rabu (19/6/2024). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil evaluasi program KLA di Kabupaten Katingan selama tahun 2023 dan 2024, serta merancang rencana kegiatan KLA untuk tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam memenuhi klaster dan mencapai indikator yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026. Selain itu, pertemuan ini bertujuan membangun komitmen bersama dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan untuk mencapai indikator dan menyediakan bukti dokumen pendukung KLA di Kabupaten Katingan. Dalam kesempatan tersebut, Jonianto menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi KLA tahun 2024 ini merupakan momentum strategis untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan evaluasi pencapaian indikator KLA di Kabupaten Katingan. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Pelaksanaan rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan kegiatan tahun 2025 dan evaluasi penilaian KLA tahun 2023, guna penajaman, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap pencapaian indikator dalam lima klaster KLA sampai dengan tahun 2023. “Kita berharap dapat meraih predikat madya dalam penilaian KLA Kabupaten Katingan tahun 2024, sebagai wujud kepedulian terhadap anak di Kabupaten Katingan,” ujar Jonianto. Rapat koordinasi KLA ini merupakan forum untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian indikator pada lima klaster dalam penilaian mandiri dan tiga pembuktian dokumen secara partisipatif dan terpadu, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaring saran, masukan, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan terkait prioritas dan sasaran yang ingin dicapai dalam KLA di Kabupaten Katingan ke depan, yang akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan Kabupaten Katingan. -red Foto : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah mengadakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada 20 Juni untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Instansi Vertikal, serta pada 21 Juni untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah. Ketua KI Kalimantan Tengah, Agus Triantony, saat membuka acara pada Kamis (20/6/2024), menyampaikan bahwa Monev tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menekankan pentingnya konsolidasi, komunikasi, dan hubungan baik yang akan mempengaruhi data yang disampaikan kepada masyarakat. "Saya berharap melalui kegiatan ini, Badan Publik yang cukup informatif bisa menjadi lebih informatif, dan yang sudah informatif bisa menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini seharusnya menjadi patokan bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal sebagai Badan Publik untuk melayani informasi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008," ujarnya. Kadiskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah meraih penghargaan kategori Pemerintah Provinsi Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik selama dua tahun berturut-turut. "Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menunjukkan peningkatan, begitu juga di tingkat Pemerintah Provinsi banyak yang sudah informatif," ungkapnya. Agus Siswadi menambahkan bahwa pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2024, baik di tingkat Nasional yang diikuti oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah, telah rutin dilaksanakan setiap tahun. "Kami sebagai PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan PPID Lembaga Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah atas segala kinerja, usaha, dan inovasi dalam berkolaborasi untuk menyajikan informasi yang sederhana, aktual, dan up to date guna memenuhi kewajiban kita dalam menyajikan informasi publik kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KI Kalimantan Tengah Linggarjati, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Kalimantan Tengah Ngismatul Choiriyah, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Katriana, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Kalimantan Tengah Anita Fransiska, serta Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Erwindy. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, membuka Diskusi Publik menjelang Pilkada 2024 dengan tema "Mengawal Pilkada Serentak Kalteng 2024" di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Kamis, 20 Juni 2024. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakannya, Wagub menyatakan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus disambut dengan suka cita. "Melalui Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin terbaik untuk keberlanjutan dan kemajuan pembangunan di daerahnya," katanya. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA di era digital dan media sosial, yang dapat memecah belah masyarakat. "Saya meminta semua pihak untuk tidak terpengaruh atau terprovokasi oleh hal tersebut. Peran pers, khususnya anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sangat strategis dalam menangkal dan mengklarifikasi hoaks serta mengedukasi masyarakat untuk selalu Saring Sebelum Sharing," tambahnya. Wagub juga mengimbau masyarakat Kalimantan Tengah untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak pada 27 November 2024. "Satu suara kita akan menentukan masa depan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan," ujarnya. Ketua PWI Pusat, Hendry CH Bangun, menekankan pentingnya diskusi publik ini untuk memastikan Pilkada sukses dan menghasilkan pemimpin yang akan memajukan daerahnya. "Partisipasi masyarakat akan tinggi jika pers melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan informasi penting seperti tahapan Pilkada dan rekam jejak calon," katanya. Ketua PWI Kalteng, M Zainal, menyatakan bahwa diskusi publik ini menunjukkan kepedulian PWI Kalteng sebagai pers dan warga Kalteng agar Pilkada berjalan aman dan lancar. "Dengan diskusi ini, diharapkan semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya Pilkada Serentak 2024 yang harus berjalan lancar, damai, dan tentram, sehingga aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan usaha swasta dapat berjalan kondusif, serta terpilih pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah," katanya. Acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Ketua KPU Kalteng Sastriadi, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, serta mahasiswa se-Kota Palangka Raya. -red Foto : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dengan berkembangnya era digital, masyarakat nontunai di Indonesia tumbuh semakin cepat. Mereka lebih memilih transaksi digital daripada menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Transaksi digital tidak hanya dilakukan dengan kartu debit atau kredit, tetapi juga melalui e-wallet, QR code, dan perangkat lain yang terhubung dengan internet. Model transaksi ini berkembang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bali, di mana banyak toko dan restoran sudah tidak menerima pembayaran tunai lagi. Menurut studi Visa Consumer Payment Attitudes, 63% konsumen Indonesia sekarang membawa lebih sedikit uang tunai. Selain itu, laporan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada yang mengutip Visa juga menunjukkan bahwa 65% masyarakat merasa transaksi nontunai lebih mudah, 55% menilai tidak ribet, dan 51% mengatakan pembayaran nontunai diterima di mana saja. Studi Visa menyebutkan bahwa Covid-19 dapat mempercepat terciptanya masyarakat non-tunai di Indonesia pada tahun 2026, empat tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya pada tahun 2030. Ketika Bank Indonesia (BI) pertama kali meluncurkan quick response Indonesian standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019, masyarakat belum terlalu familiar dengan teknologi QR code. Namun, pandemi Covid-19 membawa berkah karena kebijakan menjaga jarak aman membuat QRIS menjadi lebih efektif. Masyarakat tidak perlu menggunakan uang tunai, cukup tempelkan gadget ke tanda QRIS, sehingga penularan virus melalui barang bisa diminimalkan. BI mencatat bahwa transaksi QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44% secara tahunan (year on year/yoy). Jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant mencapai 31,61 juta, sebagian besar adalah merchant UMKM. Selain itu, nilai transaksi uang elektronik meningkat 41,70 persen (yoy) menjadi Rp253,39 triliun pada April 2024. Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, banyak kafe, restoran, dan toko ritel yang menerapkan kebijakan wajib nontunai. Beberapa merchant yang menerapkan kebijakan ini termasuk Rejuve, Titik Temu Jenggala, Shilin, Ismaya Group, Donut & Drinks, Nagara Coffee, dan Animo Bakery, yang umumnya berlokasi di Jakarta. Imo Effendi, seorang makeup artist, mendukung gerakan cashless di Indonesia. Namun, ia mengaku masih konvensional karena tiap minggu ia harus mengambil uang tunai di ATM untuk keperluan di pasar tradisional yang belum menggunakan sistem QRIS. Menurut Imo, pembayaran nontunai lebih banyak diterapkan di restoran atau pusat perbelanjaan menengah atas. "Saya pro cashless tapi masih ada sisi konvensional tiap minggu masih ambil uang cash, masih banyak pedagang kaki lima di pasar yang belum pakai QRIS," katanya. Imo juga menceritakan pengalamannya ketika berbelanja di mall, di mana ia sering diminta membayar nontunai. Hal ini tidak mengganggunya karena sudah menjadi kebiasaan di mall high end. Namun, pengalaman berbeda dialami oleh ayahnya yang berjualan buah. Banyak pelanggan ayahnya adalah kaum menengah atas yang lebih suka transaksi nontunai, tetapi ayahnya tidak familiar dengan sistem QRIS, sehingga sering menggunakan metode transfer antar bank yang dikenakan biaya tambahan. "Saya sering ingatin, nanti pelanggannya kabur lho, tapi dia sendiri tidak mengerti. Orang tua mau dipaksa apapun mereka tidak mengerti," ujarnya. -red

KALTENG NETWORK, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengatur regulasi tata niaga dan perdagangan kratom. Kementerian Perdagangan berencana mendata pelaku usaha yang ingin mengekspor kratom, sehingga para eksportir harus mendaftar ke Kementerian Perdagangan. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Kamis, 20 Juni 2024. "Kratom selama ini diekspor bebas dengan kualitas buruk dan harga murah. Rapat tadi memutuskan untuk mengatur tata niaga kratom agar Menteri Perdagangan dapat mengendalikan mutu standar melalui pendaftaran eksportir," kata Zulhas kepada wartawan. Zulhas menjelaskan bahwa saat ini petani kratom bisa melakukan ekspor, namun kualitas dan kuantitasnya tidak terstandarisasi sehingga merugikan petani karena harganya murah. "Sekarang ekspor bebas, banyak yang diekspor dengan harga murah dan kualitas buruk, merugikan petani. Maka dari itu, akan diatur agar terdaftar dan dikendalikan," ujarnya. Meskipun demikian, ia belum bisa memastikan bentuk atau waktu penerbitan aturan teknis yang akan dikeluarkan pemerintah. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa ada tiga hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, terkait tata kelola tanaman kratom karena belum ada standarisasi pengembangbiakan, sehingga banyak kratom yang diekspor memiliki kualitas buruk. Kedua, mengenai tata niaga agar ada aturan main dalam perdagangan ke depan. Ketiga, mengenai penggolongan, di mana menurut Moeldoko, masih terdapat perbedaan pandangan antara BNN dan hasil riset dari BRIN. -red

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perikanan (Diskan) terus berupaya meningkatkan potensi perikanan daerah. Kepala Diskan Kabupaten Seruyan, Halidah, di Kuala Pembuang pada Kamis, menyebutkan bahwa populasi kepiting di wilayah tersebut mulai menurun. "Oleh karena itu, kami perlu menyiapkan program budidaya kepiting untuk mengatasi penurunan populasi," jelasnya. Optimalisasi program budidaya menjadi fokus utama agar potensi sektor kelautan dan perikanan di kabupaten ini dapat dimaksimalkan. "Kami akan menyiapkan program budidaya kepiting ke depannya, karena saat ini populasi kepiting sedang menurun," lanjutnya. Permintaan yang tinggi dan harga yang mahal menyebabkan penangkapan kepiting yang berlebihan, termasuk kepiting yang sedang bertelur. Halidah juga mengakui bahwa meskipun Kabupaten Seruyan memiliki potensi perikanan yang besar, baik ikan sungai maupun ikan laut, termasuk udang laut dan kepiting, penangkapan kepiting yang bertelur menghambat reproduksi dan mengurangi populasi. "Menangkap kepiting yang bertelur sebenarnya dilarang, karena kita harus memberi kesempatan bagi kepiting untuk bereproduksi," jelasnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui Diskan juga berencana mempersiapkan program budidaya, sehingga kepiting bertelur yang ditangkap dapat dibeli dan dibudidayakan oleh dinas perikanan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berencana bekerja sama dengan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Jepara, mengingat mereka telah maju dalam bidang budidaya kepiting. -red

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - Halikinnor menegaskan kepada para kepala dinas bahwa seluruh gaji, tunjangan, dan THR ASN di Kotawaringin Timur harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Halikinnor dalam acara pelepasan PNS yang memasuki masa pensiun di kantor Bupati Kotawaringin Timur pada Rabu, 19 Juni 2024. "Ada laporan bahwa ada dinas yang belum membayar gaji tenaga kontraknya. Untuk itu saya ingatkan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah saya instruksikan agar gaji, TPP, dan insentif tidak boleh terlambat," ujar Halikinnor. Dalam pidatonya, ia juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan gaji sudah diserahkan kepada dinas-dinas terkait. Menurutnya, lebih baik menunda pekerjaan fisik dibanding menunda pembayaran gaji ASN. "Jadi jika masih ada keterlambatan, itu berarti masalahnya ada di dinas terkait atau di BKAD. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai ada keterlambatan. Saya lebih baik menunda pekerjaan fisik atau program lain daripada menunda hak bapak ibu sekalian," ujarnya. Ia juga mengimbau agar tidak ada dinas yang menggeser anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. "Saya ingatkan seluruh perangkat daerah, karena ada dinas yang terlambat bukan karena kesalahan TAPD, melainkan karena ada dinas yang menggeser anggaran," pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, MURUNG RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) baru-baru ini mengikuti kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, hadir Pj Bupati Mura yang diwakili oleh Asisten II Setda Mura sekaligus Plt Kepala Bappedalitbang Mura, Ferry Hardy, beserta pejabat terkait lingkup Pemkab Mura. Ferry Hardy, dalam presentasinya, menyampaikan bahwa sasaran pembangunan Mura pada tahun 2025 meliputi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,66%, Angka Kemiskinan sebesar 5,67%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,01%, berdasarkan target RPD tahun 2024-2026. "Sasaran makro tersebut bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi terkini. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan sinergi dalam mencapai sasaran makro Kab. Mura tahun 2025," ujar Ferry Hardy. Ferry Hardy juga menjelaskan, tema RKPD tahun 2025 adalah Perluasan Akses Layanan Dasar Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Manajemen Pemerintahan. Ia menambahkan bahwa strategi tahun 2025 mengacu pada RPD Mura tahun 2024-2026, meliputi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kinerja Pelayanan Bidang Sosial, Peningkatan Standar Kehidupan Layak, Kolaborasi Percepatan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, dan Optimalisasi Manajemen Kepegawaian. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang Kalteng, pejabat terkait Provinsi, pejabat lingkup Mura, dan tamu undangan lainnya. -red Sumber Foto : Borneo News