Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Di suatu Sabtu siang (16/11/2024) yang syahdu. Saya berhikmat secara tekun. Berdiskusi secara serius soal kepenulisan dan berbagai hal yang terkait dengan itu. Saya tidak sendiri. Terdapat lebih dari 200 orang mahasiswa se-Palangka Raya dan sekitarnya turut membersamai acara kami melalui ruang diskusi virtual berbasis platform Zoom. Nama acaranya: “ Intenational Writing Class, from idea to ink ”. Adalah kawan-kawan mahasiswa dari Ekonomi Syariah FEBI IAIN Palangka Raya yang meminta saya menjadi pembicara utama dalam acara yang juga diikuti oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di China, Korea, dan Thailand. Barulah saya paham kemudian, mengapa panitia melabelkan acara ini dengan embel-embel international . “Kami mau menjadi hebat seperti mas Pir, nih.. hehe..” ucap Swandy, salah seorang panitia tersebut. Tanpa banyak tanya ini dan itu, saya langsung setuju membersamai mereka. Termasuk soal honor. Terlintas pun tidak di benak saya. Musababnya, saya terkesima dan luluh seketika mendengar semangat dari kaum muda Palangkaraya untuk berubah dan menjadi hebat. Di saat yang bersamaan pikiran saya menerawang jauh ke negeri Paman Sam. Negeri adidaya Amerika Serikat yang menjadi barometer kehebatan dunia sedang ‘panas-panas’-nya saat itu. Mereka baru saja memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden baru, yaitu Donald Trump dan JD. Vance. Uniknya, slogan yang menghantarkan pasangan pemimpin ini menjadi pemenang adalah: “Make America Great Again (MAGA)”. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira berbunyi: menjadikan negara Amerika hebat kembali. Tentu saja kata kunci menjadi hebat itu setali tiga uang dengan niatan panitia acara IAIN Palangka Raya tadi. Fenomena apakah ini? Kata saya dalam hati. Adakah memang dunia sekarang sedang bergerak ke arah yang penuh dengan kehebatan? Ataukah, memang saat-saat ini adalah momen terbaik bagi seluruh elemen bangsa di seluruh dunia untuk berubah menjadi hebat? Uniknya, Kamis (27/11/2024), warga kota Palangkaraya juga akan memilih pemimpin baru. Dan, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mendapatkan data tentang siapa saja kandidat para calon walikota Palangka Raya itu. Ada Bapak Dr Rojikinnor, M. Si. dan Ibu Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P. sebagai pasangan calon (paslon) nomor urut 1. Ada pula Bapak Fairid Naparin, S.E yang berpasangan dengan Bapak Ir. H. Achmad Zaini, M.P. sebagai paslon nomor urut 2. Semua pasangan calon tampak hebat-hebat. Ada gelar akademis yang melekat di depan dan/atau belakang nama mereka. Meski begitu, hanya satu kandidat yang memiliki gelar akademis berbeda. Bapak Doktor Rojikinnor adalah pembeda itu. Gelar Doktor beliau adalah gelar tertinggi dan termashyur di dunia akademis. Yang saya tahu dan pahami, mereka yang menyandang gelar Doktor mampu berpikir tidak hanya secara sistematis dan terstruktur, tetapi juga menguasai daya nalar yang implikatif. Saya ingat, setahun yang lalu. Saat itu Profesor Terry sebagai pembimbing disertasi doktoral saya bersabda: Selalu pikirkan apa implikasi dari temuan penelitian S3 kita. Begitu kira-kira kalau saya terjemahkan ucapannya ke dalam bahasa Indonesia. Implikasi dan dampak kemudian menjadi dua hal yang sangat erat kaitannya bagi para lulusan doktoral. Tidak mengherankan kemudian, kalau para lulusan doktoral selalu berpikir dan bertindak untuk menghasilkan dampak yang positif bagi perubahan. Lalu, bagaimanakah nasib warga kota Palangka Raya setelah pemilihan kepala daerah ini? Tentu saja harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan, kalau mereka yang muda sudah memiliki kesadaran akan pentingnya perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, tampaknya semesta akan merestui kota cantik Palangka Raya bergerak seirama dengan dunia untuk menuju kota yang hebat. Pir Owners, Ph.D adalah novelis dan pakar komunikasi lulusan Victoria University Melbourne, Australia dapat dihubungi di Instagram @pirowners. -Pir Owners

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengadakan podcast bertema "Kesiapan Desk Pilkada Kalteng, Jelang Pilkada Serentak 27 November 2024"  pada Senin, 25 November 2024. Podcast ini menghadirkan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, M. Katma F. Dirun, yang juga Ketua Desk Pilkada Kalteng, sebagai narasumber. Acara ini digelar di Gedung Smart Province (GSP) Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng dan disiarkan langsung melalui kanal Instagram serta YouTube resmi Dinas Kominfosantik. Katma menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng bertanggung jawab mendukung berbagai kegiatan pemilu, termasuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut meliputi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di daerah. Lebih lanjut, Katma menguraikan tugas utama Desk Pilkada, yakni memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab membiayai seluruh rangkaian kegiatan Pilkada melalui APBD masing-masing daerah. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pilkada sebagai momen suksesi kepemimpinan setiap lima tahun sekali. Menurut Katma, Desk Pilkada berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi bersama unsur Forkopimda untuk membentuk tim terpadu yang menjamin kelancaran Pilkada. Ia mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak memilih tetapi dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, termasuk bergabung dengan partai politik atau tim sukses calon tertentu. Pemerintah rutin mengingatkan ASN agar bersikap netral melalui surat edaran. Katma juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalteng telah menyalurkan anggaran hibah sebesar lebih dari 757 miliar rupiah untuk Pilkada 2024. Ia berharap masyarakat memanfaatkan anggaran besar ini dengan menciptakan Pilkada yang berkualitas dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Meski masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet di wilayah blankspot dan keterbatasan aliran listrik di beberapa desa, Katma memastikan hal tersebut tidak akan menghambat kelancaran Pilkada. Untuk mengatasi masalah blankspot, akan digunakan metode komunikasi lama seperti Handy Talkie (HT), sedangkan kendala listrik dapat diatasi dengan genset tambahan. Katma juga mengimbau Sekda kabupaten/kota agar terus melakukan sosialisasi pentingnya netralitas ASN. Hal ini bertujuan menjaga profesionalisme dan menghindari keberpihakan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkada. Di akhir, Katma mengajak masyarakat Kalteng untuk menggunakan hak pilih dengan bijak. “Mari berbondong-bondong ke TPS, pilihlah sesuai hati nurani, dan jangan golput. Masa depan Kalimantan Tengah ada di tangan kita. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kalteng ke arah yang lebih baik,” tutupnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Petai adalah bahan makanan yang sering ditemui dalam hidangan Indonesia. Bagi penggemarnya, petai sangat menggugah selera berkat aroma khasnya. Tanaman asli Asia Tenggara ini dikenal kaya akan vitamin, mineral, polifenol, fitosterol, flavonoid, dan antioksidan. Manfaatnya beragam, mulai dari membantu menjaga kadar gula darah hingga melancarkan pencernaan. Namun, petai juga sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, termasuk gangguan saluran kemih hingga gagal ginjal akut. Apakah benar petai bisa menyebabkan penyakit ginjal? Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI), dr. Inggrid Tania, membenarkan bahwa konsumsi petai berlebihan dapat memicu gangguan ginjal. Ia mengingatkan pentingnya mengonsumsi petai secara bijak. "Petai bisa menyebabkan kerusakan ginjal jika dimakan setiap hari dan dalam jumlah berlebihan. Namun, jika hanya sesekali dalam jumlah banyak, efeknya biasanya hanya kembung atau produksi gas yang meningkat," jelasnya, dikutip dari detikcom  (25/11/2024). Batas Aman Konsumsi Petai Bagi yang gemar makan petai, dr. Inggrid menyarankan batas konsumsi maksimal. "Kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi karena sedikit orang yang tahan makan petai setiap hari dalam jumlah banyak. Batas maksimalnya adalah tiga sendok makan penuh per hari," tambahnya. Dengan konsumsi yang terkontrol, petai tetap bisa dinikmati tanpa membahayakan kesehatan. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pilkada serentak 2024 akan berlangsung besok, Rabu (27/11), di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan sebanyak 1.557 pasangan calon akan bertarung dalam Pilkada kali ini, terdiri dari 103 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota. Sebanyak 37 di antaranya merupakan calon tunggal, dengan rincian 1 paslon gubernur dan wakil gubernur, 31 paslon bupati dan wakil bupati, serta 5 paslon wali kota dan wakil wali kota. Daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 203.657.354 orang, yang terdiri dari 101.645.993 laki-laki dan 102.011.361 perempuan. Para pemilih ini akan menggunakan hak pilih di 435.296 TPS di seluruh Indonesia. Komposisi pemilih mencakup 52.318.841 (25,69 persen) generasi Z, 67.731.281 (33 persen) milenial, 55.069.832 (27,04 persen) generasi X, 25.799.756 (12,67 persen) baby boomer, dan 2.737.644 (1,34 persen) pre-boomer. Untuk pemilih pemula di bawah 30 tahun, jumlahnya mencapai 61.108.169 (30,01 persen). Sementara itu, jumlah pemilih disabilitas tercatat 951.812 (0,47 persen). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dan menghindari golput. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar, tetapi persatuan bangsa tetap yang utama. "Gunakan hak suara Anda pada Rabu, 27 November, untuk menentukan pemimpin masa depan di daerah masing-masing," tegasnya. -red Foto: CNN Indonesia

K ALTENGNETWORK, SERUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mengusulkan agar pemerintah daerah memanfaatkan bangunan kosong di lantai dua pusat perbelanjaan Kuala Pembuang sebagai lokasi Mall Pelayanan Publik (MPP). Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Zulkipli Khaidir, menyampaikan bahwa area lantai dua yang saat ini tidak digunakan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan MPP, terutama karena berdekatan dengan Pasar Saik. "Apakah memungkinkan bangunan kosong di lantai dua tersebut dialihfungsikan menjadi Mall Pelayanan Publik? Harapannya, pemerintah daerah dapat merespons usulan ini dengan baik demi kemudahan masyarakat kita," ujarnya belum lama ini. Menurut politisi muda dari PDI-Perjuangan ini, bangunan lantai dua yang kosong tersebut bisa dijadikan sebagai fasilitas MPP, sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang terpusat satu pintu. “Apakah alih fungsi itu bisa atau tidak, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kita koordinasi bersama pemerintah daerah dan dinas terkait. Tentunya selain mempermudah masyarakat, nantinya juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi,” pungkasnya. - red

KALTENGNETWORK, KUALA PEMBUANG - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bahrun Abbas menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan pada Senin, 25 November 2024. Agenda rapat ini adalah Peresmian Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Seruyan Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk masa jabatan 2024-2029, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Seruyan. PAW ini mengangkat Citra Yudha DJ. Itam dari Partai Gerindra, menggantikan Mistius. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, serta dihadiri oleh Wakil Ketua I, anggota DPRD lainnya, Forkopimda, dan kepala perangkat daerah. Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada Citra Yudha DJ. Itam atas pengambilan sumpah/janjinya sebagai anggota DPRD. Atas nama pribadi, pemerintah, dan masyarakat Seruyan, ia berharap Citra Yudha dapat bekerja sama dan berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dari daerah pemilihannya. Pj Sekda juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan kewajiban konstitusional dengan baik sehingga sidang paripurna PAW dapat terselenggara dengan cepat. Ia optimistis bahwa dengan kelengkapan anggota DPRD saat ini, kinerja DPRD akan semakin produktif dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Seruyan. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, turut mengucapkan selamat atas pengangkatan Citra Yudha DJ. Itam. Ia berharap pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD dapat berjalan berkesinambungan melalui PAW ini. Menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Seruyan.- red sumber: infopublik.id

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Ketua DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah, Zuli Eko Prasetyo, menekankan bahwa banyak sektor yang dapat diandalkan untuk memacu perekonomian kabupaten tersebut. "Seruyan memiliki banyak sektor potensial, salah satunya adalah perikanan yang hingga kini banyak menopang perekonomian keluarga," kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Rabu. Oleh karena itu, DPRD terus mendorong pemerintah kabupaten untuk memacu perkembangan sektor perikanan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Dinas ini diminta untuk lebih proaktif dalam memahami kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya dalam sektor perikanan. "Saat ini, banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan budi daya perikanan di Kecamatan Seruyan Hilir," tuturnya. Menurut Zuli Eko, saat ini sebagian masyarakat di kecamatan tersebut sudah membudidayakan berbagai jenis ikan seperti ikan nila, bandeng, dan lainnya. "Pemerintah kabupaten seharusnya mendukung inisiatif ini dengan menyiapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Melihat potensi perikanan ini, saya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memaksimalkan segala potensi yang ada, termasuk budi daya perikanan agar benar-benar dimaksimalkan," pinta politisi PDI Perjuangan ini. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendukung upaya pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memaksimalkan potensi daerah dengan mengoptimalkan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menyatakan bahwa sangat disayangkan jika sentra IKM tidak dimanfaatkan dengan maksimal, karena hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. “Ketika kami melakukan reses, kami melihat bahwa sarana dan prasarana di Sentra IKM di Desa Sungai Undang sudah memadai, bahkan peralatan kecil pun sudah tersedia. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika tidak difungsikan. Kami menyambut baik upaya pemerintah untuk kembali memaksimalkan Sentra IKM,” kata Zuli Eko Prasetyo pada Kamis (18/7). Menurut Zuli Eko Prasetyo, sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, beroperasinya sentra IKM akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. “Pada intinya, ketika Sentra IKM beroperasi, maka akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat, terutama di Desa Sungai Undang dan sekitarnya, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, baik itu nelayan laut, sungai, maupun darat,” tambahnya. -red

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak (PUA) di Kabupaten Seruyan pada Kamis, 18 Juli 2024, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Jalan Kuala Pambuang-Telaga Pulang Nomor 2 Pematang Panjang. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Yuyun Wahyudi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Provinsi Kalteng, serta Kuat Soebroto Edy Kuncara, Kabid Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Seruyan. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah di bawah usia 18 tahun rentan terhadap kesulitan akses pendidikan, kesehatan, potensi kekerasan, dan kemiskinan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh anak yang dinikahkan, tetapi juga anak yang dilahirkan, yang berisiko terjebak dalam kemiskinan dan gizi buruk antar generasi. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, Junaidi, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan memberikan pencerahan kepada siswa-siswi di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023, angka perkawinan anak di Kecamatan Seruyan Hilir Timur cukup tinggi, yakni 470 dari 1.330 Pasangan Usia Subur (34,81%). Faktor penyebabnya antara lain putus sekolah, kenakalan remaja, pengaruh narkoba, dan masalah ekonomi. "Pemerintah Daerah Seruyan berkomitmen untuk terus mendorong program pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa," ujar Junaidi. Camat Seruyan Hilir Timur, Ustadin Antoni, menyatakan bahwa sosialisasi ini penting untuk mengedukasi masyarakat, terutama pelajar, mengenai dampak negatif Perkawinan Usia Anak (PUA). "Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelajar, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak," katanya. Yuyun Wahyudi menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak yang masih marak di kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. "Diharapkan sosialisasi ini memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi peserta mengenai pentingnya pencegahan Pernikahan Usia Anak serta dampak dan bahayanya bagi remaja, serta hubungannya dengan penurunan kasus stunting di Kalimantan Tengah," pungkasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Seruyan Hilir Timur, Ketua TP PKK Seruyan Hilir Timur, kepala sekolah dan guru pendamping, 100 siswa/siswi SLTA dan SLTP Seruyan Hilir Timur, Duta Genre, dan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Desa Pematang Panjang di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dikenal sebagai pusat kerajinan produk olahan dari purun. Purun ( Lepironia articulata ) adalah tanaman semak yang biasanya tumbuh liar di lahan basah atau rawa gambut yang sering tergenang air. Desa ini telah lama mengembangkan usaha kerajinan purun secara turun-temurun, menghasilkan berbagai produk dari tanaman tersebut. Kerajinan ini menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat setempat, yang umumnya dikelola sebagai usaha rumah tangga oleh anggota keluarga. Prosesnya melibatkan banyak tahapan, mulai dari pengeringan hingga penggilingan purun agar menjadi pipih dan siap dianyam. Produk purun juga sering dipromosikan dalam berbagai kegiatan promosi daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Perhatian pemerintah daerah terhadap perajin purun, seperti pelatihan, bantuan peralatan, dan promosi produk, berdampak signifikan terhadap peningkatan permintaan pasar. Sunarni mengaku bahwa berkat keuletan dan pembinaan dari pemerintah, perekonomian keluarganya semakin membaik, bahkan cukup untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Omset usahanya tergantung permintaan pasar, terutama saat ada event atau pameran. Harga produk bervariasi tergantung ukuran, bentuk, dan tingkat kesulitan pembuatan, seperti bakul yang dijual seharga Rp40 ribu-Rp45 ribu per buah, dan dompet paduan kulit seharga Rp100 ribu-Rp120 ribu per buah. Plt Kepala Dinas Koperindag dan UKM Seruyan, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya membawa perajin purun untuk mengikuti pelatihan di berbagai tempat seperti Yogyakarta dan Garut, Jawa Barat, untuk meningkatkan kualitas dan variasi produk. Dengan pelatihan ini, diharapkan produk purun dari Seruyan bisa lebih baik dalam pemilihan bahan baku, kualitas, dan variasi, sehingga dapat bersaing di pasar nasional. Produk seperti tas dan dompet berbahan dasar purun yang dipadukan dengan bahan kulit kini semakin diminati karena peningkatan kualitas. -red Foto : Borneo News

KALTENGNETWORK, SAMPIT - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotim terus mendorong pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan iklim investasi di daerah. “Kami harapkan pemkab agar dapat meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah yang tentunya berguna untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kotim, terutama di lingkungan perusahaan atau investor,” kata Sekretaris Fraksi PKB Marudin di Sampit, Jumat (15/11). Menurutnya dalam hal ini perlu peningkatan sinergisitas antara pemerintah daerah, investor atau dunia usaha, serta masyarakat guna meminimalkan gesekan yang dapat menghambat laju pertumbuhan investasi di daerah. Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2025, dengan menambahkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD 2025 sebesar 5 sampai 10 persen. “Hal ini untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi,” ucapnya. Fraksi PKB juga memandang perlu adanya perencanaan ataupun kebijakan belanja APBD 2025 yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengambil langkah strategis terkait kebijakan pendapatan secara terukur sehingga secara bertahap pemulihan ekonomi akan terlihat dan berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah dan menstimulasi struktural guna memulihkan serta meningkatkan daya saing daerah.  Kemudian, pemerintah daerah juga diingatkan agar rancangan APBD tahun anggaran 2025 disusun sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama.  “Agar rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memberi manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. Foto: Marudin

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti keberadaan kebun-kebun tanpa Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai sebagai masalah serius. Abdul Kadir, salah satu anggota Fraksi Golkar, menjelaskan bahwa persoalan ini berdampak langsung pada tata kelola lahan dan penerimaan daerah. "Kehadiran kebun-kebun tanpa HGU mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak swasta. Hal ini tidak hanya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memicu konflik sosial di masyarakat," ujar Abdul Kadir, Sabtu (23/11/2024). Ia menambahkan bahwa kebun tanpa HGU tidak mampu memberikan kontribusi optimal bagi PAD karena tidak memenuhi kewajiban legal dan finansial kepada pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan kebun-kebun tersebut sering menimbulkan gesekan sosial akibat sengketa lahan yang terjadi di masyarakat sekitar. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis. Salah satu usulannya adalah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya untuk menangani persoalan ini. "Kami mendesak pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data secara menyeluruh dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ada. Ini penting untuk memastikan tata kelola lahan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan daerah," tegas Abdul Kadir. Ia juga menekankan pentingnya penanganan yang tegas dan transparan terhadap kebun tanpa HGU, demi melindungi penerimaan daerah dan menjaga keadilan bagi masyarakat lokal yang kerap menjadi pihak paling dirugikan. Fraksi Golkar berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya alam di Kotim. Dengan penanganan yang tepat, potensi konflik sosial dapat diminimalkan, dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. -red Foto: Abdul Kadir