Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Ruang Kerja Bidang Tanaman Pangan, Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa (28/5/2024). Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah, bersama sepuluh anggotanya disambut langsung oleh Sunarti didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan, Irpan Rianto. Kunjungan ini bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi serta berbagi informasi guna menyinergikan program pembangunan pertanian di Kotawaringin Timur, termasuk program Kartu Tani Berkah dan program strategis provinsi di bidang hilirisasi pertanian. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II DPRD Kotim, Juliansyah, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, sebagai acuan penyusunan anggaran sharing APBD Kabupaten dengan APBN dan APBD Provinsi. "Kunjungan ini bertujuan untuk kaji banding dan koordinasi terkait program Kartu Tani Berkah serta menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana penggilingan padi dan pabrik pakan ternak di Kotawaringin Timur," ujarnya. Sunarti menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang proaktif melakukan sinkronisasi program demi tercapainya sinergisitas program pertanian daerah dengan program provinsi. "Program Kartu Tani Berkah adalah terobosan akses pembiayaan bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dan membantu petani yang terkendala biaya untuk penyediaan sarana produksi pertanian. Saat peluncuran Kartu Tani Berkah oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada 2 Mei 2024, disampaikan bahwa Kartu Tani ini diberikan kepada petani berupa uang dalam bentuk tabungan senilai Rp500.000, yang diterbitkan oleh Bank Kalteng," jelasnya. "Manfaat kartu ini bagi pemerintah antara lain adalah inventarisasi database petani yang lebih akurat dan terintegrasi, mengetahui luas lahan pertanian per wilayah, membuat kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen, sehingga dapat menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran," tambahnya. Lebih lanjut, untuk program hilirisasi pertanian, tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun sarana prasarana bangunan pasca panen dan pengolahan hasil padi, berupa satu paket bangunan Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. "Kami berharap dukungan dan pengawasan di tingkat kabupaten, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan Program Strategis Pemprov ini," tutup Sunarti. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung pembangunan pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis di Sampit. "Kami sangat mendukung adanya pabrik ini, terutama karena diproyeksikan akan melayani pengolahan limbah B3 medis di Kalimantan Tengah. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Ketua DPRD. Pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 medis ini merupakan hasil kerja sama antara PT Bumi Resik Nusantara Raya dan Pemkab Kotim melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Hapakat Betang Mandiri. Pabrik pengolahan limbah B3 medis yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama di tempat pembuangan akhir (TPA) Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Sampit, merupakan yang pertama di Kalimantan Tengah. Pabrik tersebut berdiri di atas lahan seluas 3,6 hektare. Pada awal operasinya, pabrik ini akan dilengkapi dengan 2 unit mesin, masing-masing mampu mengolah 3 ton limbah medis setiap hari atau total kapasitas pengolahan 6 ton per hari sesuai analisis kebutuhan Kalimantan Tengah. "Karena pengelolaan ini ditujukan untuk seluruh Kalimantan Tengah, saya rasa lokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km 14 sangat tepat karena merupakan jalan lintas kabupaten," ujarnya. Ke depan, pabrik pengolahan limbah B3 medis ini akan dikembangkan dan meningkatkan kapasitas hingga 12 ton per hari untuk melayani provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pabrik ini kemungkinan juga akan menerima limbah dari wilayah sekitar Kalimantan Tengah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sehingga kapasitas pengolahan dapat mencapai sekitar 12 ton per hari. Selain itu, pengolahan limbah medis di Kotim akan lebih menghemat anggaran. Selama ini, RSUD dr Murjani harus mengirim limbah medis ke Kalimantan Timur dan Bogor dengan biaya yang sangat tinggi. "Semoga dengan adanya pabrik limbah medis di Kotim, tim kita akan menjadi lebih cemerlang dan maju," tandasnya. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemberian izin untuk toko ritel modern di Kotawaringin Timur (Kotim) dituding melanggar aturan. "Antara bundaran Polres hingga Hotel Wella sudah ada 6 outlet dan akan menjadi 7, apakah jarak 3 kilometer layak atau tidak," ujar Meliani Manalu, pengelola Tidar Mart, Kamis, 9 Maret 2023. Meliani menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat yang diadakan oleh DPRD Kotawaringin Timur. Rapat tersebut membahas pemberian izin toko ritel modern yang selama ini mendapat keluhan dari beberapa pihak. Ia menjelaskan bahwa sesuai Perda nomor 4 tahun 2015, minimarket seharusnya buka pukul 10.00 WIB. Namun, kenyataannya, minimarket sudah buka sejak pukul 07.00 WIB. "Bahkan toko-toko kecil rela buka lebih pagi untuk mencari sumber penghasilan," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa ketika Alfamart pertama kali dibuka, hal itu berdampak pada penurunan penghasilan toko masyarakat. "Seharusnya pemerintah memperhatikan ini. Memang ini investasi, tetapi kami minta ada batasan. Jangan sampai toko kita tutup dan anak-anak kita bekerja di minimarket," ujarnya. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Keanggotaan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2024-2029 akan mengalami perubahan signifikan, dengan banyaknya petahana yang tidak terpilih kembali pada pemilu 14 Februari lalu. Diperkirakan hampir setengah dari anggota DPRD yang baru merupakan 'wajah baru'. "Saya rasa ini bagus untuk menghadirkan energi baru. Anggota lama yang terpilih kembali dapat memastikan kelanjutan program, sementara anggota baru diharapkan bisa menyumbangkan ide-ide segar," kata Samsudin, warga Sampit, pada Minggu. KPU belum menetapkan nama-nama anggota legislatif terpilih karena masih ada tahapan lain yang harus dilalui. Namun, dari perolehan suara tersebut diperkirakan komposisi perolehan kursi masing-masing partai adalah: PDIP mendapatkan 10 kursi, Gerindra 6 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 5 kursi, PKB 5 kursi, Demokrat 3 kursi, PKS 3 kursi, Nasdem 2 kursi, dan Perindo 1 kursi. PDIP yang berhasil menambah tiga kursi, berhasil mempertahankan kursi ketua DPRD. Dua kursi wakil ketua akan diisi oleh Gerindra yang berhasil menambah satu kursi, menggeser Golkar dan PAN yang masing-masing kehilangan satu kursi. Berdasarkan data sementara, dari 40 kursi DPRD Kotawaringin Timur, terdapat 21 petahana yang kembali terpilih, sementara 19 politisi lainnya merupakan wajah baru. Di daerah pemilihan (dapil) I, kursi didominasi petahana yaitu Sihol Parningotan Lumban Gaol, Muhammad Kurniawan Anwar, Pardamean Gultom, Riskon Fabiansyah, Suprianto, dan Modika Latifah Munawarah. Anggota baru di dapil I adalah Angga Aditya Nugraha, Chindy Maulidtika Yunia, Muhammad Idi, dan Ahyar. Di dapil II, petahana yang terpilih adalah Rambat, Rinie, Dadang Siswanto, Marudin, Abdul Kadir, dan Syahbana, sementara anggota baru adalah Paliansyah dan Ariyandi. Di dapil III, dari enam kursi yang diperebutkan, hanya satu petahana yang terpilih kembali yaitu Rudianur. Anggota baru di dapil ini adalah Zainuddin, Akhyannoor, Muhammad Hafiz, Wahito Fajriannor, dan Eddy Mashamy. Di dapil IV, hanya tiga petahana yang terpilih kembali yaitu Parimus, Mariani, dan Memey Wulandari. Empat kursi lainnya diisi oleh wajah baru yaitu Devi, Supian Hadi, Langkap, dan Noor Aprilly. Di dapil V, petahana yang terpilih adalah Muhammad Abadi, Juliansyah, Rimbun, Hairis Salamad, dan Hendra Sia, sementara anggota baru adalah Andi Lala, Abdul Sahid, Muhammad Ridho Ansari, dan Seto Hadi. Ketua KPU Kotawaringin Timur, Muhammad Rifqi, mengakui adanya banyak wajah baru yang kemungkinan besar akan menduduki kursi DPRD. Namun, ia meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Penetapan calon anggota DPRD terpilih akan dilakukan setelah KPU memastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau setelah sidang perselisihan hasil pemilu di MK selesai. Berdasarkan peraturan MK Nomor 5 tahun 2023, pembacaan putusan MK terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu akan dilaksanakan pada 4-5 Juni 2024. Penetapan calon anggota DPRD terpilih paling lambat akan dilakukan pada 8 Juni 2024, demikian Rifqi menjelaskan. -red

KALTENG NETWORK, KOTAWARINGIN TIMUR - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mempertanyakan pemungutan pajak dari tambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak berizin dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai pajak dan retribusi daerah. "Kami sebut mengambil potensi yang hilang. Mereka mau membayar pajak 20 persen asalkan ada perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan, mereka tidak akan membayar," kata Anggota DPRD Kotim, Dadang Siswanto, pada Selasa, 9 April 2023. Dalam Ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif, disebutkan bahwa tambang mineral bukan logam dan batuan yang memiliki izin wajib membayar pajak sebesar 5 persen, sementara yang tidak memiliki izin harus membayar pajak sebesar 20 persen. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotim, Ramadansyah, menjelaskan bahwa pemungutan pajak ini merupakan upaya untuk menangkap potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang. DPRD Kotim mempertanyakan mengapa pemerintah tetap memungut pajak dari tambang yang tidak berizin padahal mereka tahu tambang tersebut ilegal dan tidak melakukan reklamasi, sehingga merusak lingkungan. "Jika tidak mendapatkan perlindungan, mereka mungkin tidak akan melapor karena mereka mencuri," ujar Dadang. Wakil Ketua Bapemperda, Riskon Fabiansyah, juga mempertanyakan logika memungut pajak dari objek yang jelas-jelas ilegal. "Terkait pasal 47 ayat 2 tentang penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan. Jika sudah disahkan dan di lapangan diketahui kegiatan itu ilegal, maka ditariklah pajaknya 20 persen. Namun, bagaimana jika terjadi penegakan hukum? Apakah penarikan pajak ini akan dipertanyakan padahal objeknya ilegal," tambah Riskon. Riskon juga khawatir aturan ini akan disalahgunakan oleh oknum di lapangan. Ia juga mengkhawatirkan perusahaan tambang lebih memilih membayar pajak 20 persen daripada mengurus izin yang rumit, karena dengan atau tanpa izin mereka tetap membayar pajak. "Praktiknya di lapangan selama ini tetap ditarik 5 persen entah dari mana asal barangnya," tegasnya. Ramadansyah, mewakili pihak eksekutif, menyatakan bahwa pemungutan pajak dari tambang ilegal tidak akan menghilangkan proses hukumnya. "Pemikirannya adalah mereka yang tertangkap wajib membayar pajak 20 persen," jelas Ramadansyah. Kabag Hukum Setda Kotim, Pintar Simbolon, menyarankan agar peraturan ini diperjelas dengan tambahan ketentuan. "Pembayaran tarif pajak tambang mineral bukan logam dan batuan oleh badan usaha yang belum memiliki izin tidak menghapus sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum," kata Simbolon. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah menurunnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed). Berdasarkan data Refinitiv, pada pukul 14:19 WIB, Kamis (30/5/2024), rupiah melemah 0,59% menjadi Rp16.250/US$. Sebelumnya, rupiah bahkan sempat turun hingga 0,65% menjadi Rp16.260/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) naik ke angka 105,06, meski mengalami penurunan tipis sebesar 0,04%. Angka ini lebih rendah dibandingkan penutupan kemarin yang tetap stabil di 0%. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed semakin pudar setelah sejumlah pernyataan terbaru dari pejabat Fed yang menekankan komitmen mereka untuk mempertahankan biaya pinjaman tetap tinggi guna menekan inflasi yang terus meningkat. Penundaan penurunan suku bunga ini terutama disebabkan oleh tekanan inflasi yang masih mengganggu perekonomian, yang sebagian besar dipicu oleh dampak pandemi, termasuk biaya sewa apartemen hingga asuransi mobil. Situasi ini menyebabkan DXY tetap berada di level yang cukup tinggi, sehingga memberikan tekanan pada mata uang Garuda. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Timah Tbk mencapai Rp 300 triliun. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa angka kerugian tersebut berasal dari tiga komponen perhitungan. Pertama, harga sewa smelter oleh PT Timah yang terlalu mahal sebesar Rp 2,85 triliun. Kedua, pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra penambang yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 26,649 triliun. Ketiga, kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271,06 triliun, yang dihitung oleh ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dari IPB. Kejagung menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP dalam kasus korupsi PT Timah akan digunakan untuk memperkuat bukti di pengadilan. Saat ini, penyidikan kasus korupsi di PT Timah sudah mencapai tahap akhir dan akan segera diserahkan ke pengadilan. Sejauh ini, 22 tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk beberapa tokoh terkenal seperti Harvey Moeis, suami selebritas Sandra Dewi, dan perwakilan dari PT RBT. Selain itu, ada juga Helena Lim, seorang "crazy rich" dari PIK yang menjabat sebagai Manajer PT QSE, serta beberapa pejabat dari Kementerian ESDM dan petinggi perusahaan lainnya. Pada Kamis (30/5/2024), temuan mengenai kerugian negara yang meningkat menjadi Rp 300 triliun dari sebelumnya Rp 271 triliun ramai dibahas di media sosial. Kata kunci '300 T' menjadi trending topic di platform X dengan lebih dari 697.000 tweet. Banyak netizen menyoroti bahwa kerugian negara sebesar Rp 300 triliun bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti biaya pendidikan, subsidi perumahan, dan lain-lain. -red Sumber Foto : CNBC Indonesia

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Plh. Asisten I Setda Kabupaten Katingan, Deddy Peras, secara resmi membuka pelatihan Pendampingan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024. Kegiatan ini menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Versi 2 dan diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan. Pelatihan tersebut berlangsung di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan pada Kamis, 30 Mei 2024, dengan diikuti sekitar 30 ASN dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya, Deddy Ferras menekankan bahwa SPBE adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. "Proses penyusunan arsitektur SPBE merupakan langkah awal yang krusial dalam implementasi SPBE di Kabupaten Katingan," ujar Deddy Ferras. Deddy Ferras juga berharap pelatihan ini dapat membantu para ASN memahami konsep, prinsip, dan metodologi penyusunan arsitektur SPBE, sehingga mereka mampu menyusun arsitektur yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Katingan. Sementara itu, Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Wim, menyatakan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun arsitektur SPBE. "Narasumber dalam pelatihan ini adalah tim ahli dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB RI," jelas Wim. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Bunda Forum Anak, Ivo Sugianto Sabran, menjadi narasumber pada Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) dan Kekerasan Terhadap Anak. Acara ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalteng di Aula Harati, Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Kamis (30/5/2024). Dalam presentasinya, Ivo Sugianto Sabran menekankan bahwa anak-anak memiliki peran dan pengaruh besar dalam pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menciptakan generasi yang tangguh, berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing di masa depan. Menurutnya, anak-anak, terutama remaja, memiliki karakteristik unik dengan tingkat eksplorasi yang tinggi, inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Namun, mereka juga rentan terhadap kejahatan dan membutuhkan perlindungan sesuai amanat undang-undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Ivo menambahkan, upaya pemenuhan hak anak sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami dampak bervariasi, termasuk risiko perkawinan usia anak dan stunting. Oleh karena itu, peran guru, sekolah, dan teman sebaya sangat penting dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak korban kekerasan untuk memaksimalkan perlindungan. Ia juga menyoroti penurunan signifikan angka stunting di Kalteng setiap tahun sebagai hasil dari upaya semua elemen masyarakat. Menurutnya, mempersiapkan anak-anak sejak dini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan, mendukung Indonesia Emas 2045. Ivo menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat luas dalam upaya memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan serta mencegah perkawinan usia anak. Kepala Dinas P3APPKB, Linae Victoria Aden, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penanganan PUA dan kekerasan terhadap anak, serta melakukan deteksi dini untuk mencegah kasus kekerasan dan perkawinan usia anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong pelajar untuk mengedukasi teman sebaya. Acara yang berlangsung satu hari ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalteng, Biro Umum SETDA Provinsi Kalteng, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Peserta terdiri dari 450 pelajar SMA/SMK dan SMP yang hadir secara luring, serta 245 sekolah SMA/SMK di 13 kabupaten yang mengikuti secara daring. Narasumber lainnya termasuk Plt. Kadis Pendidikan Provinsi Kalteng M. Reza Prabowo, Ditreskrimsus Siber Polda Kalteng Kompol Tris Zeno Alkindi, dan Psikolog UPT PPA Provinsi Kalteng Rensi. Hadir juga Sahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Jeanny Yola Winokan, Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng Maskur, dan Kadis Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, serta pelajar yang mengikuti secara daring dan luring. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Bank Kalteng untuk mendistribusikan Program Kartu Tani Berkah. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, yang didampingi oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Fahlita Robina, di Kantor Pusat PT. Bank Kalteng, Palangka Raya, pada hari Rabu, 29 Mei 2024. Sunarti menyatakan bahwa distribusi Kartu Tani Berkah merupakan bukti kepedulian Gubernur Kalimantan Tengah terhadap para petani. Program ini akan memberikan bantuan kepada 49.308 petani, dimana setiap petani akan menerima Rp500.000,- yang disalurkan melalui ATM Kartu Tani Berkah. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti pembelian pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, Kartu Tani Berkah juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi petani untuk menabung di Bank Kalteng. Plt. Direktur Utama Bank Kalteng, Marzuki, menyampaikan terima kasih kepada Dinas TPHP karena terus menjadikan Bank Kalteng sebagai mitra terpercaya dalam program-program pemerintah yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Marzuki juga menambahkan bahwa biaya administrasi akan digratiskan selama satu tahun sebagai bentuk kerja sosial Bank Kalteng dalam membantu petani di Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan bahwa para penerima Kartu Tani Berkah adalah target pemasaran potensial untuk mengenalkan produk-produk perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit UMKM. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Produksi udang vaname di Kalimantan Tengah ditargetkan menjadi komoditas ekspor unggulan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan tujuan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam mengembangkan Shrimp Estate BERKAH di Desa Sei Raja, Kabupaten Sukamara. Setelah penebaran benur pertama pada 25 Februari 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng melalui BLUD Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Sei Raja melakukan panen parsial ketiga udang vaname di tambak Shrimp Estate Berkah, Kabupaten Sukamara, pada Rabu (29/5/2024). Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, H. Darliansjah, menyampaikan bahwa panen parsial dilakukan untuk mengurangi kepadatan populasi udang selama siklus budidaya sehingga pertumbuhan udang dapat meningkat. "Berdasarkan laporan Tim Dislutkan yang ikut dalam panen parsial ketiga ini, dilakukan di Klaster D pada delapan kolam (D10-D17) pada umur udang 94 hari dengan ukuran 48-55 ekor/kg, dengan total panen 4.007 kg atau lebih dari 4 ton udang vaname. Panen parsial selanjutnya direncanakan pada 30 Mei 2024 sebelum panen total yang diperkirakan berukuran 20-25 ekor/kg," ungkap H. Darliansjah. Darliansjah menambahkan, hasil panen parsial ketiga ini dipasarkan ke PT. Bahari Makmur Sejati (BMS) di Serang, Banten. Sebagai informasi, panen parsial pertama dilakukan pada 9 Mei 2024 di sembilan kolam dengan total 4.776,26 kg atau lebih dari 4,7 ton, sedangkan panen parsial kedua dilakukan pada 19 Mei 2024 dengan total 4,8 ton udang berukuran 61-67 ekor/kg. "Kegiatan panen parsial di kawasan Shrimp Estate BERKAH ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat Kalteng untuk bersama-sama mengembangkan udang vaname menjadi produk unggulan Kalteng dan akan terus dikembangkan oleh Provinsi Kalteng sebagai penghasil udang vaname," tutupnya. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Penjualan iPhone Terjun Bebas di China, Huawei Kembali Berjaya. Penjualan iPhone mengalami penurunan selama beberapa kuartal terakhir, salah satunya disebabkan oleh performa bisnis yang lesu di China. Apple menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal, terutama Huawei yang bangkit kembali setelah meluncurkan seri Mate 60. Laporan firma riset Canalys menunjukkan bahwa Huawei berhasil mendominasi pasar ponsel China pada kuartal pertama (Q1) 2024, menandakan kebangkitan mereka setelah tiga tahun terpuruk akibat sanksi dari Amerika Serikat. Keberhasilan Huawei ini dikaitkan dengan peluncuran seri Mate 60 yang disambut baik oleh konsumen China. Di sisi lain, Apple tidak mampu mengimbangi ketatnya persaingan dan popularitas produk lokal. Penurunan penjualan iPhone di China ini menjadi sinyalemen penting bagi Apple, menunjukkan bahwa mereka perlu strategi baru untuk merebut kembali pangsa pasar di negara tersebut. -red