Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGAK RAYA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merespons wacana pemotongan simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diwajibkan bagi para pekerja di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi LPS. Sebagian dari gaji karyawan yang dipotong akan dialokasikan sebagai premi LPS. Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa daya beli masyarakat mungkin akan menurun jika kebijakan Tapera ini diterapkan. Dampak terbesar diperkirakan akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah bawah yang memiliki tabungan kurang dari Rp100 juta. "Tentu akan ada pengaruhnya. Pendapatan yang dapat digunakan (disposable income) akan berkurang. Jadi, meskipun mereka nantinya bisa mengakses uang tersebut, itu baru akan terjadi di masa mendatang," ujar Purbaya pada Selasa (28/5/2024). Meski demikian, ia berharap bahwa dana yang dipotong tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional. "Jika ekonomi berjalan baik, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya," tambahnya. Sebagaimana diketahui, gaji, upah, atau penghasilan para pekerja di Indonesia akan dikenakan potongan tambahan untuk simpanan Tapera. Dengan demikian, akan ada empat potongan gaji karyawan, selain yang sudah ada sebelumnya yaitu pajak penghasilan (PPh), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024, yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP 21/2024 ini menyempurnakan ketentuan dalam PP 25/2020, termasuk perhitungan besaran simpanan Tapera untuk pekerja mandiri atau freelancer. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 berlangsung dengan sukses di Aula BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPK RI Kalimantan Tengah, Pj. Bupati Katingan Saiful, S.Pd., M.Si didampingi Sekda Katingan Pransang, serta berbagai pejabat penting dari wilayah Kalimantan Tengah. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bapak Marwan Susanto, bersama pejabat dari kabupaten lainnya seperti Barito Timur, Gunung Mas, Palangkaraya, Lamandau, dan Seruyan pada hari Senin (27/05/2024). Kabupaten Katingan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berlangsung sore itu, banyak pejabat tinggi daerah hadir. Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bapak Marwan Susanto, bersama beberapa pejabat penting lainnya menunjukkan komitmen kuat mereka dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasinya dalam sambutannya. "Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Katingan atas pencapaian opini WTP. Ini adalah bukti nyata bahwa Kabupaten Katingan mampu mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang," ujarnya. Selain itu, Kepala BPK juga mengapresiasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang mencapai 84,53% di Kabupaten Katingan. "Ini termasuk yang cukup tinggi, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah berusaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di Kabupaten Katingan sudah kuat," tambahnya. Pj. Bupati Katingan Saiful, S.Pd., M.Si juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah. "Prestasi ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Mari kita terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat Katingan," ujarnya dengan semangat. Dengan opini WTP ini, Kabupaten Katingan diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGAK RAYA - Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, secara resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas oleh Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, atas nama Presiden RI. Saat ini, Herson juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng. Pelantikan Penjabat Bupati Gunung Mas dilakukan di halaman Kantor Gubernur Kalteng pada Senin (27/5/2024), setelah Gubernur H. Sugianto Sabran memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalteng. Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Herson sebagai Staf Ahli Gubernur dan Asisten, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Kalteng Nomor: 800/203/II.1/BKD tanggal 22 Mei 2024, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng, Maskur, ditunjuk sebagai Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 800/202/II.1/BKD tanggal 22 Mei 2024, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, ditunjuk sebagai Plh. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Penunjukan ini efektif mulai tanggal 28 Mei 2024 dan akan berlangsung hingga pejabat definitif kembali bertugas. Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, dalam wawancaranya setelah menyerahkan Surat Perintah Gubernur, menjelaskan bahwa penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan sementara pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. “Untuk mengisi kekosongan sementara tersebut, meskipun Pak Herson tetap di jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu ditunjuk pelaksana harian untuk memperlancar tugas sehari-hari,” ungkap Wakil Gubernur. Ia berharap pejabat yang ditunjuk dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam tugas yang baru. “Penunjukan Pak Maskur dan Pak Husain didasarkan pada kecakapan dan kemampuan mereka, dan diyakini mampu melaksanakan tugas dengan baik,” tambahnya. Pada penyerahan surat perintah tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Sekda Provinsi Kalteng, H. Nuryakin, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-21 yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa, Palangka Raya, pada Selasa (28/5/2024). Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur, Wagub menyatakan bahwa di era keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, UKW menjadi sangat penting bagi insan pers di Indonesia. "Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, di mana dalam pelaksanaannya, para wartawan akan diuji pengetahuan dan keterampilannya di bidang jurnalistik," ujarnya. Wagub berharap melalui sertifikasi UKW ini, akan lahir wartawan-wartawan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, mampu membedakan antara fakta dan opini, serta selalu mematuhi kode etik jurnalistik. "Kemampuan yang mumpuni dari rekan-rekan pers akan menjadi kunci untuk menciptakan media yang kredibel dan terpercaya, yang mampu menyajikan pemberitaan yang berkualitas, objektif, dan berimbang bagi masyarakat," tambahnya. Menurut Wagub, UKW sangat penting karena pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pers tidak hanya membantu pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi penting seperti program kebijakan dan kemajuan pembangunan, tetapi juga memberikan kritik dan saran yang membangun bagi Pemerintah Daerah. "Tidak lama lagi kita akan menghadapi Pilkada Serentak. Saya berharap rekan-rekan pers dapat kembali berperan dalam menyukseskan Pesta Demokrasi ini, dengan mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, melalui penyajian informasi yang mendidik dan menyejukkan," tutupnya. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih sebagai laboratorium prioritas nasional yang dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, menyatakan bahwa pencapaian ini patut disyukuri, dalam pernyataannya pada Senin (27/5/2024) di Kantor DLH Provinsi Kalteng di Jalan Williem AS No.08 Palangka Raya. Joni juga menjelaskan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk menjadikan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalteng sebagai laboratorium yang terakreditasi. "Semoga dengan fasilitasi dan pelatihan dari KLHK, tujuan ini dapat segera terwujud," ujarnya. "Dengan status akreditasi yang diperoleh nanti, laboratorium ini akan memberikan jaminan kepada pelanggan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah. Kami berusaha agar laboratorium lingkungan ini dapat berkontribusi dalam penyediaan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng," tambahnya. Menurut Surat Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSIKLH, KLHK) Nomor S.389/PSIKLH/PTIPLML/SET.1.1/B/04/2024, Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalteng terpilih sebagai laboratorium prioritas nasional yang akan menerima fasilitas dan pelatihan dari PSIKLH-KLHK. Tujuan dari fasilitasi dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi laboratorium lingkungan menuju akreditasi. Lebih lanjut, Joni menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, hanya ada 12 laboratorium lingkungan daerah yang terpilih sebagai laboratorium prioritas nasional binaan KLHK. "Dua di antaranya berada di Kalimantan Tengah, yaitu laboratorium lingkungan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kabupaten Kapuas," tutupnya. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KASONGAN- Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi merupakan salah satu tantangan dalam roda perekonomin, sehingga, inflasi harus dipantau dan dikendalikan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Turut memantau inflasi, Pemerintah Kabupaten Katinganmengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual zoom meeting yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir. Senin (27/5/2024). “Beberapa hal yang menjadi penekanan bahwa kita ini setiap minggu melaksanakan evaluasi yang utama, di Kementerian dan Lembaga maupun di daerah provinsi/kota/kabupaten memiliki konsep yang selama ini belum didapatkan dari bulan September 2022 hampir 2 tahun kita sudah berupaya, sesuai arahan saya minta untuk konsepnya contoh berkaitan dengan bawang putih itu sangat tajam perbedaannya di daerah dan sangat tajam perbedaan waktunya,” ungkap  Tomsi Tohir. Disampaikannya harga bagan pokok seperti bawang merah dan cabe merah yang terus mengalami kenaikan harga. Diketahui, harga bawang merah mengalami kenaikan di 80,82% wilayah Indonesia. Sedangkan harga cabai merah naik sebesar 6,81% dibandingkan bulan April 2024 hingga menyentuh angka 49.961 per kilogramnya. Berdasarkan pemantauan harga sampai dengan minggu keempat di bulan Mei 2024 ini, perbandingan harga beberapa komoditas pangan antara bulan Mei dengan bulan April cenderung pada kisaran yang tetap dengan sedikit fluktuasi kemudian secara jumlah kabupaten kota yang harga-harganya meningkat ini cenderung tidak banyak berubah dari minggu ke minggu bulan Mei 2024. Perbandingan harga bawang meran dan cabai merah bulan Mei dengan April yang tinggi mengindikasikan potensi inflasi dari dua komoditas ini. Meskipun demikian, terlihat tren penurunan dari minggu ke minggu dibulan Mei 2024. -red sumber : portal katingan

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kawasan di Kabupaten Seruyan, beberapa desa dilanda bencana banjir. Hal ini dibenarkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas. Dirinya menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menanggulangi hal ini dengan mengirimkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan untuk langsung ke lokasi terdampak banjir. “Kita sudah meminta BPBD Kabupaten Seruyan untuk  turun langsung ke lapangan, terkait kondisi desa-desa yang terdampak banjir,”  ucap Bahrun Abbas, Senin, 27 Mei 2024. Kabarnya genangan air di beberapa desa sudah mulai surut. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu informasi langsung dari BPBD Kabupaten Seruyan terkait kondisi di lapangan juga untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Rangkaian acara hari jadi ke-67 provinisi tercinta Kalimantan Tengah berlangsung meriah. Setelah Upacara Peringatan, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar acara ramah tamah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng pada Senin (27/5/24). Acara ramah tamah dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran beserta istri Ivo Sugianto Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa acara tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk memperat tali silaturahmi berbagai elemen masyarakat Kalimantan Tengah dan untuk merefleksikan perjalanan perjalanan pembangunan Bumi Tambun Bungai di usianya yang ke-67 tahun, untuk saling berbagi kisah, ide, dan gagasan dalam membangun Kalimantan Tengah Makin Berkah, Maju, dan Bermartabat. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama demi kesuksesan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. "Alhamdulillah, selama saya memimpin selaku Gubernur dari tahun 2016 sampai 2024 ini, pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah terlaksana dengan baik” ucap Gubernur. Disampaikannya pula peningkatan di berbagai bidang yang telah berhasil dicapai, di antaranya APBD yang terus naik signifikan, capaian indikator makro pembangunan relatif baik, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya, serta kita terus mendorong pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas. Namun, tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, dan masih ada sejumlah PR yang perlu dituntaskan bersama, diantaranya pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter unggul, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, penurunan angka pengangguran, serta kesiapan untuk menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). ”Oleh karena itu, keberagaman dan keharmonisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah harus benar-benar terus kita rawat bersama, dengan selalu menjunjung tinggi Falsafah Huma Betang, saling bahu-membahu memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Kalimantan Tengah, dengan menggelorakan Semangat Isen Mulang, Maju Terus Pantang Mundur” tandasnya. “Melalui momen Hari Jadi ke-67 kali ini, saya mengajak kita semua terus menjaga kerukunan dan keharmonisan, serta memperkuat semangat gotong royong dan persatuan, untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)” tutup Gubernur. Turut hadir dalam acara terebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo dan istri Hj. Nunu Andriani Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalteng Periode 2010-2015 Ahmad Diran, Para Gubernur dan Wakil Gubernur periode sebelumnya, Bupati, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota se Kalteng, FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak, Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin dan istri Hj. Anitha Nuryakin, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perbankan, BUMN, dan BUMD, Para Sesepuh, Tokoh Adat, Alim Ulama, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Kalteng, Pimpinan Partai Politik serta Organisasi Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Kemahasiswaan, serta seluruh insan pers. -red sumber: mmc kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam pemerintahan Presiden RI Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Kardaya menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber energi terbarukan yang melimpah. Ia menekankan pentingnya meninggalkan penggunaan energi tak terbarukan seperti minyak dan batu bara, dan beralih ke energi terbarukan. Kardaya, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Kementerian ESDM periode 2011-2012, mengatakan bahwa energi surya dapat menggantikan energi batu bara yang dikenal sebagai energi 'kotor'. Dalam program Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (21/5/2024), Kardaya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya yang perlu dimanfaatkan. Selain batu bara, Kardaya juga mengusulkan penggantian sumber energi fosil lainnya, seperti minyak, dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber bio-energi yang berlimpah, seperti kelapa sawit dan tanaman ketela, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kardaya menekankan perlunya fokus dalam mengembangkan sumber energi ini. Ia berpendapat bahwa penggunaan BBN atau biofuel dapat mengurangi impor BBM, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Kardaya menutup dengan menyatakan bahwa jika bio-energi dimanfaatkan dengan baik, Indonesia dapat mengurangi impor, menciptakan lapangan kerja, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan rincian penggunaan anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2024. Dari total anggaran Rp 665 triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola Rp 98,9 triliun. "Belanja negara tahun 2024 sebesar Rp 3.325 triliun, dengan 20% di antaranya atau Rp 665 triliun untuk fungsi pendidikan. Dari jumlah tersebut, Kemendikbudristek mengelola 15% atau Rp 98,9 triliun," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 21 Mei 2024. Rapat kerja tersebut diadakan setelah adanya protes dari mahasiswa terkait kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, yang mereka anggap sebagai dampak dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Di awal rapat, Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, mempertanyakan alasan di balik kenaikan UKT. Ia menyatakan bahwa mahasiswa mempertanyakan kenaikan UKT ini meskipun anggaran untuk pendidikan dalam APBN mencapai Rp 665 triliun. Nadiem, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa tidak semua anggaran pendidikan dikelola oleh Kemendikbudristek. Ia meminta Suharti untuk menjelaskan lebih rinci penggunaan anggaran fungsi pendidikan tersebut. Suharti menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD), yang mencapai 52% atau Rp 346,5 triliun dari total anggaran. TKD ini digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan di daerah, termasuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS). "Gaji PNS termasuk dalam Dana Alokasi Umum," jelasnya. Selain TKD, Suharti menyebutkan bahwa 33% anggaran lainnya atau Rp 219 triliun disalurkan ke Kementerian Agama, kementerian/lembaga lain, serta kebutuhan non-K/L. Kementerian Agama mendapatkan alokasi Rp 62,3 triliun, sedangkan sisanya disebar ke kementerian/lembaga lainnya serta kebutuhan non-K/L. "Kemendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan pengalokasian anggaran. Sesuai dengan PP 17 Tahun 2017, kewenangan perencanaan dipegang oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan," tambah Suharti. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Eka Suryadilaga, bersama perwakilan dari instansi terkait, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Kabupaten Katingan Tahun 2024. Rakor ini dilakukan melalui Zoom meeting di Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan pada Senin, 20 Mei 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dan dihadiri oleh para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, serta undangan lainnya. Tujuan dari Rakor Pengendalian Inflasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di daerah. Tomsi Tohir menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia masih terkendali, namun perlu dilakukan upaya pencegahan di 10 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. "Bapak/Ibu/Saudara sekalian, terutama di Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat inflasi tertinggi, diharapkan untuk bekerja keras memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan inflasi," ujar Tomsi Tohir. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Katingan adalah mengadakan operasi pasar murah. Operasi ini bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Katingan juga terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah. "Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa inflasi di Kabupaten Katingan dapat dikendalikan dengan baik," kata Eka Suryadilaga. Diharapkan, Rakor Pengendalian Inflasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan efektif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kabupaten Katingan. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, secara resmi membuka Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara Tahun 2024 di halaman Gor Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu (18/5/2024). Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran menyatakan bahwa FBIM merupakan festival budaya terbesar di Kalimantan Tengah yang terus berkembang dan berinovasi. Festival ini tidak hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai kekuatan pariwisata daerah yang dapat mendorong perekonomian dan mengangkat UMKM. "Pembukaan FBIM malam ini jangan hanya dianggap sebagai seremonial belaka, tetapi sebagai kebangkitan sektor pariwisata dan budaya serta kebangkitan ekonomi Kalimantan Tengah," ujarnya. Gubernur juga menekankan bahwa kekayaan budaya Kalimantan Tengah akan tetap lestari jika terus digali, dipertahankan, dan dilestarikan melalui ajang seperti FBIM yang berakar pada kearifan lokal. "Jika kita tidak mampu mempertahankan budaya dan kearifan lokal, maka generasi mendatang hanya akan mendengar cerita atau membaca dari literatur tentang kekayaan budaya Kalimantan Tengah," tambahnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya melalui event-event kebudayaan yang mendunia, agar seni dan budaya tetap lestari dan menjadi perekat keberagaman. "Kita lihat Jepang yang maju dalam teknologi tetapi tetap mempertahankan budayanya. Seni dan budaya adalah universal dan bisa menyatukan keberagaman. Mari kita bersama mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan seni dan budaya untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, menyampaikan bahwa FBIM dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Kalteng ke-67 dan melestarikan nilai-nilai tradisi seni dan budaya Kalteng. "Kegiatan ini menjadi sarana yang baik untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kalimantan Tengah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai seni, tradisi, dan budaya," ucapnya. FBIM telah masuk dalam kalender nasional Karisma Event Nusantara dan diadakan setiap tahun. Tahun ini, FBIM digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah, dengan berbagai pertunjukan dan lomba seni budaya dari 18 hingga 24 Mei 2024 di Palangka Raya. Berbagai acara termasuk festival kuliner, karnaval budaya, lomba lagu daerah, sepak sawut, tari pesisir dan pedalaman, habayang, panginan sukup simpan, lawang sakepeng, mangenta, besei kambe, perahu hias, karungut, malamang, balogo, jukung tradisional, pemilihan jagau dan nyai pariwisata, manyipet, maneweng, manetek, manyila kayu, serta mangaruhi. Gubernur Sugianto berharap karnaval budaya ini dapat menjadi wahana promosi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan internasional. "Karnaval budaya bukan hanya bentuk keramaian, tetapi juga menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah kaya akan budaya dan sumber daya alam. Promosi ini diharapkan bisa menarik investor luar untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah," ujarnya singkat. Festival ini tidak hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai upaya melestarikan budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Acaranya yang beragam juga menunjukkan komitmen daerah untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. -red Sumber : mmc.kalteng