Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Lomba Perahu Hias menjadi salah satu daya tarik utama dalam Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2024 yang berlangsung dari 18 hingga 24 Mei 2024. Pada FBIM tahun ini, Lomba Perahu Hias diadakan pada Senin (20/5/2024) di Dermaga Flamboyan Palangka Raya. Tahun ini menandai pertama kalinya RSJ Kalawa Atei berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plh. Asisten Pemerintah dan Kesra (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B Aden, saat pembukaan acara, disebutkan bahwa lomba perahu hias ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar sungai dan menonjolkan keindahan sungai-sungai di Kalimantan Tengah. Pada kesempatan itu, RSJ Kalawa Atei mendapatkan nomor urut 6, bergerak dari titik kumpul di Dermaga Rambang menuju garis start di Dermaga Flamboyan dan finish di Dermaga Rambang. Lomba perahu hias ini diikuti oleh 22 peserta yang terdiri dari 15 instansi pemerintah, 5 Kabupaten/Kota, dan 2 kategori umum. Tema yang diusung adalah Banama Hintan Ajung Paramata, yang menurut cerita tokoh Dayak Ngaju (Mangkun Turang), merupakan kapal bahtera yang digunakan oleh Rajan Untung dari Lewu Hulu Batang Danum Banyahu Bulan untuk turun ke Bumi. Banama Hintan adalah kapal berhiaskan intan yang dinaiki oleh laki-laki yang melambangkan kekayaan, kemakmuran, serta martabat yang luhur bagi dunia. Direktur RSJ Kalawa Atei, Seniriaty, berharap di bawah kepemimpinan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, semangat "Perahu Intan" ini dapat menjadi inspirasi bagi RSJ Kalawa Atei dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur menuju Kalteng Makin BERKAH. "Keikutsertaan RSJ Kalawa Atei dalam lomba Perahu Hias ini bukan sekadar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan Dayak agar masyarakat peduli dan bangga akan warisan budaya nenek moyang," jelasnya. "Selain itu, partisipasi RSJ Kalawa Atei dalam lomba perahu hias ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan tradisi serta mendukung program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBW) sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah," tutup Seniriaty. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), secara resmi membuka Pameran Inovasi Penurunan Stunting se-Provinsi Kalteng Tahun 2024 di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa (21/5/2024). Acara pembukaan ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng, Ivo Sugianto Sabran. “Kami berharap pencegahan stunting di kabupaten/kota dapat optimal dan angka stunting di Kalteng bisa menurun,” ujar Ivo saat menggunting pita. Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu stunting masih menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng. Stunting merupakan ancaman utama dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Edy menekankan bahwa pengembangan SDM adalah fokus utama Gubernur Kalteng, yang sering menekankan pentingnya mempersiapkan dan mewujudkan SDM Kalteng yang unggul, andal, dan berdaya saing. Ini adalah faktor kunci kemajuan pembangunan daerah, sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, terutama pada misi ke-4, yaitu mempercepat pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. “Bapak Gubernur sering menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus menjadi salah satu prioritas, sehingga anak-anak kita nantinya terbebas dari stunting dan mampu tumbuh sebagai generasi yang berkualitas unggul,” tutur Wakil Gubernur. Sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penurunan stunting, Gubernur Kalteng telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Edy menekankan bahwa percepatan penurunan stunting telah menunjukkan progres yang bagus. Angka prevalensi stunting di Kalteng pada tahun 2023 sebesar 23,5 persen, turun 3,4 persen dibanding tahun 2022. Pada kesempatan tersebut, Edy meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 10 Pasti Intervensi Serentak pencegahan stunting. Ini termasuk memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita, memberikan pendampingan, memastikan kehadiran di Posyandu, serta memastikan ketersediaan dan penggunaan alat antropometri terstandar. Selain itu, Edy juga menekankan pentingnya pelatihan kader Posyandu, intervensi gizi, edukasi, pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran, monitoring dan evaluasi, serta ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak. Pembukaan pameran ini juga dihadiri oleh Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Ketua I TP-PKK Kalteng Bidang Pembina Karakter Keluarga Nunu Andriani Edy Pratowo, para kepala perangkat daerah dan instansi vertikal, Satgas Stunting Provinsi Kalteng, Ketua TP-PKK dan seluruh jajaran TPPS Kabupaten/Kota se-Kalteng. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Indonesia sedang gencar mempersiapkan pasokan susu dalam negeri untuk mendukung program pemberian susu gratis kepada siswa, yang diinisiasi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki beberapa sumber susu dari peternak besar, terutama di Blitar dan Malang. "Saat ini, kami memiliki peternakan besar dengan sekitar 10 ribu sapi di Jawa Timur, di dua lokasi yaitu Malang dan Blitar, serta pasokan dari koperasi yang menjadi rantai pasok ke pabrik susu dalam negeri," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5/2024). Namun, ia mengakui bahwa pasokan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor dari Selandia Baru dan Australia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, produksi susu segar di Indonesia hanya 968.980 ton, atau sekitar 20% dari kebutuhan nasional sebesar 4,4 juta ton, sehingga 80% sisanya harus diimpor. Dengan peningkatan populasi, kebutuhan per kapita produk susu diproyeksikan akan meningkat, menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada tahun 2031, konsumsi susu per kapita di Indonesia diperkirakan mencapai 5,01 kilogram. Program susu gratis yang dimulai pada 2025 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan susu secara signifikan. Untuk tahun 2025, kebutuhan susu dari program ini diperkirakan mencapai 756,46 juta liter, atau setara 733.768 ton. Jika program ini berjalan penuh pada 2029, kebutuhan susu bisa mencapai 3,67 juta ton. Impor susu pada 2023 mencapai 287.970 ton dengan biaya US$ 921,42 juta. Untuk memenuhi kebutuhan 733.768 ton pada 2025, pemerintah harus menyediakan dana sekitar US$ 2,34 miliar (Rp36,75 triliun). Pada Januari-April 2024, impor susu mencapai 102,38 juta kilogram, naik 6,22% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Mayoritas susu diimpor dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan Jerman. Pemerintah Inggris juga berminat memasok susu ke Indonesia. Menteri Perdagangan Inggris, Greg Hands, berharap perdagangan produk susu antara Inggris dan Indonesia bisa meningkat melalui kerja sama Joint Economic and Trade Commission (JETCO), meskipun ada kendala seperti waktu pendaftaran produk di Indonesia yang lama dan penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Airlangga menanggapi bahwa Indonesia sedang melakukan deregulasi untuk mempermudah pendaftaran produk susu. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan rinci terkait deregulasi tersebut dengan pemangku kepentingan terkait. -red Sumber Foto : Pexels

KALTENG NEWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah bersama pelaku industri sedang merumuskan sistem asuransi wajib Third Party Liabilities (TPL). Setiap pemilik kendaraan nantinya diwajibkan membayar premi untuk perlindungan terhadap dampak kecelakaan pihak ketiga. Mengenai besaran iuran wajibnya, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI, Wayan Pariama, belum bisa memberikan angka pasti. Namun, menurutnya, tarif tersebut tidak akan memberatkan masyarakat. "Jika menjadi wajib, mungkin ada yang merasa ini sebagai biaya tambahan. Namun, ini hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membeli mobil. Masa membeli asuransi Rp300 ribuan tidak mampu?" kata Wayan dalam Konferensi Pers Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada Kamis, 16 Mei 2024. Sebagai gambaran, tarif asuransi mobil saat ini sekitar 1% dari nilai pertanggungan hingga Rp100 juta. Tarif ini semakin murah jika nilai pertanggungan yang dipilih lebih besar. Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa asuransi TPL wajib ini akan berlaku untuk setiap mobil yang beroperasi di jalan, bukan hanya mobil baru. Jadi, mobil tua pun harus memiliki asuransi jika masih digunakan. Terkait pembelian dan pengawasannya, AAUI masih berdiskusi dengan pemangku kebijakan. Sejauh ini, ada rencana bahwa pembelian asuransi TPL ini akan dibebankan saat pembayaran atau perpanjangan STNK. "Kami berpikir untuk menambahkannya pada STNK. Karena setiap tahun orang membayar STNK, maka biaya ini bisa ditambahkan di sana. Misalnya, seperti Jasaraharja, mungkin Rp150 ribu untuk mobil. Jadi saat terjadi kecelakaan, dana sudah tersedia," jelas Wayan. Pada tahun 2023, terdapat 148 ribu kasus kecelakaan menurut data Korp Lalu Lintas (Korlantas). Berdasarkan data AAUI, pembayaran klaim kendaraan bermotor pada tahun 2023 mencapai Rp7 triliun. Oleh karena itu, diperlukan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga untuk memberikan perlindungan atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Wayan Pariama menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji potensi pembentukan konsorsium penyedia asuransi TPL wajib. "Kami memiliki 72 anggota. Jika semua terlibat, masyarakat bisa bingung. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk membuat tiga kelompok konsorsium. Dengan adanya konsorsium, setidaknya ada yang dikompetisikan," ujar Wayan. Penerapan asuransi wajib Third Party Liabilities (TPL) merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan bagi semua pengguna jalan. Kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap pemilik kendaraan bertanggung jawab atas dampak kecelakaan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh korban kecelakaan. Namun, penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan bahwa tarif asuransi ini terjangkau dan sistem pengawasannya efektif agar tidak memberatkan masyarakat. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat (Pj.) Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si., membuka Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2024 di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten Katingan pada Kamis (16/5/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Katingan, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Camat se-Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Katingan menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Beliau juga mengingatkan bahwa Kabupaten Katingan merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kabut asap. "Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita perlu selalu waspada dan siap siaga," ujar Pj. Bupati Katingan. Pj. Bupati Katingan berharap rapat ini dapat menghasilkan kesepakatan yang konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Beliau juga menginstruksikan kepada seluruh peserta rapat untuk segera menindaklanjuti hasil rapat dengan membuat rencana aksi yang konkret dan terukur. "Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Katingan yang tanggap bencana. Saya harapkan kita semua bekerja sama dengan baik dalam upaya penanggulangan bencana, sehingga dapat meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi," tutup Pj. Bupati Katingan. Pada akhir rapat, Pj. Bupati Katingan bersama Forkopimda Kabupaten Katingan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2024. Pentingnya kewaspadaan dan kerja sama dalam menghadapi bencana menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Dengan adanya rapat ini dan penandatanganan nota kesepakatan, diharapkan akan ada langkah konkret yang diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, menghadiri dan menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Membangun Sinergitas Polri dan Masyarakat Guna Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Kalimantan Tengah." Acara ini diadakan di Kahayan Ballroom Swiss-BelHotel, Jl. Tjilik Riwut Km 5, Kota Palangka Raya, pada Kamis (16/5/2024), dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat adat, OKP, serta perwakilan BEM, SENAT, dan DEMA dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Palangka Raya. Dalam kesempatan tersebut, Katma F. Dirun membahas tentang pentingnya sinergi dalam pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat (ormas) untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Kalimantan Tengah, terutama menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024. "Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah telah mengoptimalkan penggunaan SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) untuk pendaftaran ormas, peningkatan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memantau keberadaan dan kegiatan ormas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Tim ini bertugas memantau perkembangan jumlah ormas yang signifikan dengan aktivitas dan dinamika yang semakin kompleks, menuntut tata kelola yang lebih baik, serta mengawasi kegiatan ormas yang tidak sesuai dengan tujuan, fungsi, dan asas organisasi kemasyarakatan. Tim ini juga bertugas melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap pelanggaran yang dilakukan ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kalimantan Tengah, terutama menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024, perlu adanya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutupnya. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Untuk membahas isu strategis terkait risiko bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan serta isu nasional stunting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan pertemuan besar lintas sektor se-Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (20/5/2024) di GOR Indoor KM .5 Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya. Dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah akan mengundang seluruh elemen pemerintahan dan lembaga lintas sektor provinsi, kabupaten/kota, hingga perangkat desa, termasuk Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) se-Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, H. Nuryakin, menyampaikan hal ini setelah rapat persiapan di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis (16/5/2024). "Benar, Bapak Gubernur telah menginisiasi pertemuan besar ini sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran beliau serta mengajak berdiskusi mengenai masalah bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta stunting," ucap Nuryakin. Nuryakin menambahkan bahwa undangan akan mencakup hampir semua elemen pemerintahan, termasuk legislatif, yudikatif, TNI/POLRI, lembaga-lembaga vertikal, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, lembaga adat, institusi pendidikan, pemerintah kabupaten dan kota, serta perangkat desa, BABINSA, dan BHABINKAMTIBMAS. "Pada setiap kesempatan, bapak Gubernur selalu menekankan pentingnya keseriusan dalam menangani kebakaran hutan, banjir, dan stunting. Perlu dibangun kesepahaman yang solid agar langkah dan upaya penanganan tersebut memiliki arah dan semangat yang sama," tambahnya. Nuryakin juga menyatakan bahwa ribuan elemen yang diundang diharapkan hadir sebagai bentuk komitmen dan kontribusi bersama dalam membangun Kalimantan Tengah. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan konstruktif, terutama terkait masalah bencana alam dan stunting. "BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS merupakan salah satu garda terdepan di tingkat desa dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, mereka turut diundang dalam pertemuan ini, termasuk perangkat desa," kata Nuryakin. Pertemuan lintas sektor ini merupakan inisiatif Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, yang memperhatikan risiko bencana alam khususnya banjir dan kebakaran hutan, serta pentingnya keseriusan dalam penanganan stunting. Di bawah kepemimpinan H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, prevalensi stunting di Kalimantan Tengah berhasil diturunkan secara signifikan. Pada tahun 2020, prevalensi stunting sebesar 32,30 persen, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 23,5 persen. Gubernur Kalimantan Tengah selalu menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan dalam menangani bencana alam dan penurunan stunting di Kalimantan Tengah. "SDM Kalimantan Tengah ke depan harus unggul dan tangguh untuk meraih peluang masa depan. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan stunting. Adapun masalah bencana, baik kebakaran hutan maupun banjir, menyangkut hajat hidup masyarakat. Maka, pemerintah harus hadir, peka, dan memiliki pemikiran solutif dalam mengatasi dan menanganinya," ujar Sugianto Sabran beberapa waktu lalu. Langkah Gubernur H. Sugianto Sabran yang menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan semua pihak dalam penanganan masalah ini juga patut diapresiasi. Penurunan signifikan dalam prevalensi stunting merupakan bukti keberhasilan upaya tersebut. Keseriusan dan kerja sama yang solid antara berbagai elemen ini akan sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah dan menjadikannya lebih tangguh menghadapi risiko bencana. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih Juara Umum dalam Jambore Nasional Kader PKK 2024 pada acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-52, yang diadakan di Taman Balekambang Solo, Kamis malam (16/5/2024). Pada acara tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, menyerahkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp. 10 juta dan trofi kepada Anitha Nuryakin, Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak PKK Kalteng. Kalteng juga memenangkan beberapa lomba, termasuk Juara I Lomba Defile Parade Nusantara, Juara I Lomba Cerdas Cermat, serta penghargaan untuk Kategori Pilot Project Gelari Pelangi, yang diterima oleh Linae Victoria Aden, Kepala DP3APPKB, dan Endang Sri Estimurti, Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga. Dengan berbagai prestasi tersebut, Kalimantan Tengah dinobatkan sebagai Juara Umum pada Puncak Peringatan HKG PKK Ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK 2024. Ketua TP. PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran, menyampaikan rasa bangga dan haru atas pencapaian tersebut. Ia menekankan bahwa prestasi ini adalah hasil dari komitmen dan usaha dalam memberdayakan PKK untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa PKK berperan sebagai mitra pemerintah dalam menangani isu-isu strategis nasional seperti stunting dan inflasi, serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Kalteng juga mendapat penghargaan untuk Kategori Wanita yang Berjasa di Bidang Sosial Budaya, yang diterima oleh Widya Kumala Wati dan diserahkan langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Acara ini juga dihadiri oleh istri Wakil Presiden RI, Wury Maaruf Amin, serta anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Pada Puncak Peringatan HKG PKK Ke-52, penghargaan pin emas Adi Bhakti Utama diberikan kepada Kader PKK yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun. Penghargaan juga diberikan kepada wanita yang berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengucapkan selamat atas peringatan HKG PKK Ke-52. Tri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, menyatakan kebanggaannya atas kehadiran Ibu Negara dan Istri Wakil Presiden yang merupakan pelindung PKK, serta melaporkan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 8.083 kader PKK dari 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, Kalteng juga meraih juara dalam Peringatan HUT Ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Solo. Kabupaten Barito Timur (Bartim) meraih Juara 2 Lomba Parade Mobil Hias Kriya dan Budaya Dekranas 2024. Trofi penghargaan diserahkan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dekranas Wury Maruf Amin. Secara keseluruhan, prestasi ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Kalteng dalam berbagai bidang, dari pemberdayaan kader PKK hingga partisipasi dalam kegiatan kerajinan nasional. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi Batch II di Ruang Auditorium Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/5/2024). Bimtek ini berlangsung selama dua hari, yaitu 15-16 Mei 2024. Dalam sambutannya, Wawan menekankan pentingnya peran serta Pemerintah Daerah dalam mereplikasi Desa Percontohan Antikorupsi. Dia menyarankan agar setiap kabupaten melakukan replikasi program ini, dengan KPK hanya menangani satu desa per provinsi. "KPK terlibat di desa karena banyak kasus korupsi terjadi di sana, melibatkan aparat desa dari kepala seksi, sekretaris, hingga kepala desa. Tiga faktor yang mendorong korupsi adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi," jelas Wawan. Wawan juga menyampaikan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemendesa, Kemenkeu, dan BPKP. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga 600 triliun rupiah untuk Pemerintah Daerah, namun kesejahteraan masyarakat desa belum terpenuhi sepenuhnya, dan penurunan kemiskinan masih jauh dari target. "Selama ini, ada 851 kasus dengan 973 pelaku yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pengetahuan aparat desa tentang gratifikasi, konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa masih minim. Hal ini menjadi tantangan bagi KPK karena budaya lokal dan hukum adat semakin terkikis. "Hukum adat dan kearifan lokal sangat mendukung nilai antikorupsi, sehingga perlu ditingkatkan," kata Wawan. Wawan berharap masyarakat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam pendidikan dan peran serta masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam gerakan anti korupsi sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi dan mendukung penegakan hukum. Ketua Panitia Penyelenggara, Rino Haruno, menyampaikan bahwa tujuan Bimtek ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang indikator Desa Anti Korupsi, sehingga implementasi antikorupsi dapat diterapkan dengan baik dalam tata kelola pemerintahan desa. Program Desa Anti Korupsi merupakan inisiatif inovatif yang dapat mengubah paradigma dalam memerangi korupsi di tingkat desa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Target Bimtek ini adalah membentuk Tim Percontohan Perluasan Desa Anti Korupsi di setiap provinsi, yang akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kabupaten/kota untuk mempersiapkan desa mereka menjadi Desa Antikorupsi. Kepala desa yang terlibat tidak boleh memiliki masalah hukum, dan desa harus memiliki potensi sumber daya alam seperti pertanian dan pariwisata. Bimtek batch II diikuti oleh peserta dari 11 provinsi, terbagi dalam tiga kelas. Perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari lima orang, termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat Daerah, dan Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik. Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan mengadakan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 dan acara Halal Bihalal PHBI Kabupaten Katingan di halaman Kantor Sekretariat LPTQ Katingan, Kasongan pada hari Rabu (15/05/2024). Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Nuryakin, Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si, staf ahli, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, mantan Bupati Katingan periode 2018-2023 Sakariyas, para Kepala OPD Kabupaten Katingan, Ketua DPNU Kabupaten, Ketua Majelis Ulama, Ketua PHBI, Ketua LPTQ, penceramah Zaki Mubarak, serta tokoh-tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd., M.Si mengapresiasi kehadiran Ibu-Ibu Muslimat NU dari berbagai daerah di Provinsi Kalteng yang datang secara mandiri. Acara Halal Bihalal ini sekaligus memperingati HUT ke-78 Muslimat NU, sesuai keputusan Pimpinan Muslimat NU tingkat provinsi yang menetapkan Kabupaten Katingan sebagai tempat penyelenggaraan. "Saya berharap acara ini berlangsung meriah dan bermanfaat bagi kita semua. Salah satu perjuangan Muslimat NU tahun ini adalah berpartisipasi dalam upaya pemerintah mengatasi stunting. Pemerintah Kabupaten Katingan sedang mengadakan Posyandu Massal selama 12 hari untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik," ujar Saiful. Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam sambutannya, mengapresiasi Muslimat NU Kalteng dan PHBI Katingan atas penyelenggaraan acara tersebut. "Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-78 Muslimat NU. Semoga organisasi ini semakin maju dan berkontribusi lebih besar bagi umat, bangsa, dan negara. Kami berharap angka stunting turun 14 persen pada tahun 2024," kata Edy Pratowo. Edy juga mengajak masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan, terutama dalam menghadapi tahun politik. Acara ini juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Zaki Mubarak dari Jakarta. Acara berlangsung lancar dan meriah, dihadiri ratusan ibu-ibu Muslimat NU se-Kalteng dan masyarakat umum, dan ditutup dengan foto bersama, Halal Bihalal, dan ramah tamah. Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri peresmian Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalteng yang berlokasi di Aula Kejaksaan Tinggi Kalteng, Jalan Imam Bonjol No. 10, Palangka Raya, pada Kamis (16/5/2024). Peresmian gedung ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Undang Mugopal. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyatakan bahwa pembangunan atau renovasi Gedung Kejaksaan Tinggi ini didanai melalui APBD Provinsi Kalteng. Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi terhadap pengaturan bangunan dan lingkungan perkantoran di kawasan strategis Kalteng. Gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Kejaksaan Tinggi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pengawalan program pembangunan di Bumi Tambun Bungai. Edy Pratowo juga berharap peresmian ini dapat memperkuat semangat jajaran Kejaksaan Tinggi untuk terus meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam membangun kemajuan Kalteng. "Seperti kita ketahui, Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas di Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Kita berharap dapat mengelola potensi ini secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng terus berupaya mendorong pembangunan di berbagai bidang, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian melalui hilirisasi dan ketahanan pangan. Gedung baru Kejaksaan Tinggi Kalteng ini dibangun dengan anggaran total Rp 65.813.184.180,- yang sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Kalteng. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng saat itu, Pathor Rahman, pada 7 Oktober 2022. Bangunan ini memiliki lima lantai dengan luas masing-masing sekitar 1.000 m2 dan selesai pada 31 Desember 2023. Meskipun belum dilengkapi dengan furnitur dan interior, gedung ini sudah dapat digunakan. Untuk penyempurnaan gedung ini, Pemprov Kalteng menganggarkan Rp 20.000.000.000,- dalam APBD 2024 untuk pembuatan pagar kantor, interior, dan sarana lainnya. Peresmian gedung ini juga dihadiri oleh anggota Forkopimda Provinsi Kalteng, anggota pendukung Forkopimda Kalteng, bupati, penjabat bupati, penjabat wali kota atau perwakilannya, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, dan pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kalteng. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Acara UCI MTB Eliminator World Cup 2024 di Kota Palangka Raya akan diadakan pada 19 Mei 2024. Perlombaan sepeda gunung ini akan semakin meriah karena bertepatan dengan Festival Budaya Isen Mulang (FBI) dalam rangka peringatan HUT ke-76 Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyatakan bahwa acara ini akan dilaksanakan sesuai jadwal, dengan kehadiran banyak atlet sepeda gunung terkenal dari seluruh dunia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, para penggemar sepeda gunung di Indonesia berhasil membuat olahraga ini semakin menarik. "UCI akan berlangsung sesuai jadwalnya dan diikuti oleh 60 negara. Kami berharap acara ini berjalan dengan lancar," ujarnya saat diwawancarai media setelah acara halal bihalal di Aula Jayang Tingang, Kamis (2/4/2024). UCI MTB adalah salah satu acara terbesar di dunia untuk olahraga sepeda gunung, yang setiap tahunnya dihadiri oleh atlet-atlet terbaik. Kegiatan ini dianggap sebagai ajang balap sepeda gunung terbaik, dan Kalimantan Tengah kembali menjadi tuan rumahnya. Acara ini juga akan mendukung pengembangan olahraga sepeda gunung di Indonesia dengan membangun fasilitas yang lebih baik, menarik lebih banyak wisatawan, dan mendorong partisipasi global. Oleh karena itu, acara UCI MTB sangat penting untuk perkembangan olahraga sepeda gunung dan industri pariwisata di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Keberhasilan pelaksanaan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 dan Championship 2023 di Kalimantan Tengah akan menjadi semangat bagi masyarakat untuk kembali menjadi tuan rumah acara bergengsi lainnya berskala nasional dan internasional. Tentunya, kejuaraan dunia ini menjadi peluang untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional. Acara UCI MTB Eliminator World Cup 2024 bagi Kalimantan Tengah, tidak hanya sebagai ajang olahraga tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata dan perekonomian daerah. Kehadiran atlet dari 60 negara menunjukkan skala internasional dari acara ini, yang pastinya akan membawa banyak manfaat bagi pengembangan fasilitas olahraga dan menarik wisatawan. Penyelenggaraan yang sukses akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi Kalimantan Tengah dan Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua Harian ISI Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, memastikan bahwa para peserta sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Selain itu, persiapan sirkuit juga terus dilakukan oleh panitia. -red