Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan ada wacana tentang pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kandungan sulfur rendah seperti BBM dengan Research Octane Number (RON) 91 atau yang sejenis dengan RON 90/Pertalite. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa idealnya subsidi diberikan untuk BBM yang lebih berkualitas. "Makanya muncul wacana, termasuk dari Pertamina, untuk mengkaji perubahan dari Pertalite atau RON 91 ke atas sesuai Permen KLHK Nomor 20/2017 tentang emisi," kata Saleh saat ditemui di acara IPA Convex 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (14/5/2024). BPH Migas menyambut baik wacana ini. Saleh menyatakan bahwa pemberian subsidi untuk BBM dengan RON di atas 91 adalah kebijakan yang baik. Namun, pemerintah masih perlu mempertimbangkan harga dan kesiapan infrastruktur dalam negeri. "Bioetanol terutama 5% - 7%, menurut saya itu bagus secara pribadi," jelas Saleh. Selain wacana ini, pemerintah juga sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Aturan ini nantinya akan menentukan kendaraan mana saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi berdasarkan kriterianya. "Aturannya masih dalam proses, mungkin nanti jika sudah keluar keputusannya. Masih dibahas antar kementerian, jadi ada beberapa kementerian terkait yang kita bahas bersama-sama termasuk dengan Kemenko," ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada Selasa (14/5/2024). -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mengumumkan penutupan pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat, akibat kerugian yang terus membengkak. Firman Bakrie, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), menjelaskan bahwa sektor usaha sepatu belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, terutama dari sisi konsumsi. Firman menyatakan bahwa produsen sepatu di Indonesia mengalami kesulitan karena lesunya pasar domestik. Meskipun ada momen Natal, Pemilu, dan Lebaran, penjualan produk sepatu dan sandal lokal tetap tidak meningkat signifikan. Setelah Pemilu, pasar dikejutkan dengan kenaikan inflasi di sektor pangan, yang mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama segmen ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi. Selain pasar lokal yang lesu, produsen sepatu di Indonesia menghadapi tantangan lain seperti upah minimum yang tinggi, kesulitan dan mahalnya bahan baku impor, serta maraknya impor ilegal. Firman menekankan bahwa impor ilegal menciptakan situasi yang merugikan bagi pelaku usaha yang jujur dan taat aturan. Jika kondisi ini berlanjut, akan semakin berat bagi pengusaha sepatu yang mematuhi hukum. Situasi yang dihadapi oleh PT Sepatu Bata dan produsen sepatu lainnya mencerminkan tantangan kompleks dalam industri manufaktur di Indonesia. Pemerintah perlu meninjau kebijakan ekonomi dan regulasi impor untuk melindungi industri lokal. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi agar pasar domestik bisa pulih dan mendukung pertumbuhan industri sepatu. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan daya saing industri sepatu Indonesia. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Jonianto, memimpin rapat persiapan Pameran Inovasi Stunting dan Rembuk Stunting, didampingi oleh Kepala DP2A2KB Kabupaten Katingan, Robertus Pamuryanto, di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan pada Senin, 13 Mei 2024. Pameran inovasi tentang stunting merupakan platform penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai masalah stunting serta memperkenalkan solusi dan inovasi untuk mengatasinya. Pameran ini biasanya menampilkan berbagai inovasi, dari pendekatan pencegahan stunting seperti gizi yang tepat bagi ibu hamil dan anak-anak, hingga program-program yang meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan menampilkan berbagai inovasi yang ada, pameran ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Rapat kali ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai ide dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting dan saling berbagi informasi mengenai program-program yang telah dilaksanakan, hasil yang dicapai, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Jonianto berharap agar pada rembuk nanti, 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyampaikan pemaparannya, termasuk dari Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP2A2KB, Dinas PUPR, Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMDS, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan Perikanan, Dinas Perkim, dan Satpol PP. Khusus untuk Diskominfo, Jonianto menekankan agar lebih dominan dalam menyampaikan informasi terkait stunting, sesuai arahan dari Pj. Bupati Katingan. Pameran inovasi dan rembuk stunting yang direncanakan diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkenalkan solusi-solusi inovatif yang dapat diimplementasikan di lapangan. Melibatkan banyak OPD menunjukkan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk mengatasi masalah stunting yang kompleks. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengudara pada Minggu (12/5/2024) sore di stand Kalteng Expo, Arena Pameran Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya. Podcast kali ini mengangkat tema "Kalteng Expo Sebagai Inovasi, Kolaborasi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan Bagi UMKM," dengan menghadirkan Pipit A. Ningrum, Penyuluh Perindag Ahli Madya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai narasumber. Pipit menjelaskan bahwa Kalteng Expo tahun ini berfungsi sebagai sarana promosi bagi pelaku usaha di Kalimantan Tengah serta sebagai wadah pertukaran informasi antar pelaku usaha. Selain itu, terdapat inovasi baru pada Kalteng Expo tahun ini, yaitu adanya Job Fair yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan berlangsung selama lima hari selama Kalteng Expo. Lebih lanjut, Pipit menjelaskan adanya klinik konsultasi IKM yang buka setiap hari pada jam kerja. Disdagperin Provinsi Kalteng memberikan pendampingan, fasilitas, dan bantuan dalam pembuatan logo usaha bagi pelaku UMKM, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum. Disdagperin juga memiliki program pendampingan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan serta pendampingan bagi pelaku IKM yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Pipit menegaskan bahwa program pendampingan ini tidak hanya dilakukan pada event tertentu, tetapi berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Provinsi Kalimantan Tengah. “Kami mendampingi bukan hanya saat event atau momen tertentu, tetapi terus menerus sesuai dengan visi misi Dinas dan Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah,” ujarnya. Pipit juga menyebutkan bahwa Disdagperin selalu mendukung pelaku IKM dan UMKM untuk terus berinovasi, karena pasar selalu berkembang dan selera pasar berubah setiap tahun. Pelaku IKM dan UMKM harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk mereka. Setelah Kalteng Expo selesai, Disdagperin akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan tanpa henti. Jika ada masalah yang dihadapi IKM, Disdagperin siap menerima konsultasi atau curhatan selama jam kerja atau melalui pesan WhatsApp. Disdagperin juga berharap agar pelaku usaha dapat menurunkan ego dan mau bekerja sama membentuk kelompok usaha, karena pembentukan kelompok diperlukan untuk mendapatkan fasilitas dari Disdagperin. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah (Disdukcapil Prov. Kalteng) pada tahun 2024 ini membuka layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam acara Kalteng Expo 2024 yang diselenggarakan di arena pameran Temanggung Tilung Palangka Raya dari tanggal 11 hingga 15 Mei 2024. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng, Rosalia, menjelaskan kepada MMC bahwa IKD atau yang kini disebut KTP Digital merupakan program inovasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KTP Digital adalah digitalisasi KTP-el yang dapat diakses melalui handphone dalam bentuk foto atau QR Code. Program ini sudah diterapkan sejak tahun 2021. Rosalia menjelaskan bahwa IKD diperlukan karena memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. IKD memiliki beberapa fungsi, seperti bukti identitas, otentikasi identitas, dan otorisasi identitas. Dengan adanya IKD, verifikasi data diri menjadi lebih mudah tanpa harus membawa kartu fisik, serta memudahkan akses data keluarga dan layanan publik seperti layanan perbankan, vaksin Covid-19, NPWP Ditjen Pajak, kartu ASN, kartu pemilih, kartu Indonesia sehat, BPJS kesehatan, dan dokumen lainnya. Untuk mengaktifkan IKD, masyarakat dapat mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store, kemudian memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif. Setelah itu, lakukan verifikasi wajah dan scan QR Code di Kantor Disdukcapil. "Kami masih mengembangkan aplikasi IKD, sama seperti saat membangun KTP-el. Saat ini, dengan segala hal yang serba digital, kami memperkenalkan produk IKD. Ke depannya, blanko KTP tidak akan ada lagi karena semuanya akan beralih ke digital," kata Rosalia. Rosalia menambahkan, memasuki tahun politik, Disdukcapil Prov. Kalteng pada Kalteng Expo 2024 akan fokus pada pelayanan perekaman KTP-el untuk pemula usia 17 tahun. "Siswa SMA kelas XII yang belum berusia 17 tahun sudah bisa melakukan perekaman di stand Disdukcapil Prov. Kalteng, dan nantinya fisiknya bisa diambil di Kantor Disdukcapil Prov. Kalteng," ungkapnya. Selain itu, Disdukcapil Prov. Kalteng juga menyediakan layanan pencetakan KIA atau Kartu Identitas Anak. Inisiatif digitalisasi KTP oleh Disdukcapil Prov. Kalteng sangat positif dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Langkah ini akan mempermudah masyarakat dalam berbagai transaksi dan layanan, serta meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Namun, perlu diperhatikan juga sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar semua lapisan dapat memahami dan memanfaatkan IKD dengan optimal. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalteng ke-67, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H Nuryakin, bersama rombongan melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Cilik Riwut, Palangka Raya, pada Selasa (14/5/2024). Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Kalteng, Sekda menyatakan bahwa kegiatan Anjangsana ini dilakukan serentak di tujuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti sosial, satu Panti Sosial Bina Laras Pambelum (panti untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ), satu Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang (panti jompo), dan LPKA di wilayah Kota Palangka Raya. "Selain untuk bersilaturahmi, Anjangsana ini juga menjadi sarana untuk memupuk rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial," ujarnya. Ia menambahkan bahwa anak-anak di panti asuhan, penghuni panti jompo, panti ODGJ, dan lapas anak memerlukan perhatian dan dukungan dari Pemerintah, masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. "Perhatian dan dukungan ini tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan," imbuhnya. Pada peringatan Hari Jadi Kalteng tahun ini, Sekda mengajak semua pihak untuk meningkatkan semangat kebersamaan, rasa kepedulian, dan saling membantu, serta bersatu padu dalam membangun kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. "Saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama mendoakan para pejuang pendahulu kita atas jasa-jasa dan kontribusi besar mereka dalam memajukan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Segala kemajuan pembangunan daerah yang kita rasakan hingga usia ke-67 tahun ini tidak lepas dari jerih payah dan pengorbanan luar biasa dari para pendahulu kita tersebut," pungkasnya. Dalam kegiatan tersebut, Sekda menyerahkan bantuan simbolis berupa pakaian, sembako, suplemen makanan, perlengkapan mandi, dan makanan ringan. Kegiatan Anjangsana yang dilaksanakan ini sangat baik dan bermakna dalam mempererat kebersamaan serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Upaya ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam memperhatikan kesejahteraan sosial warganya, serta mengingatkan kita akan pentingnya menghargai jasa para pendahulu yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah. Semangat gotong royong dan saling membantu yang ditonjolkan dalam acara ini sangat relevan untuk terus dihidupkan demi kemajuan bersama. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, bersama dengan timnya mengadakan kunjungan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Amin pada Selasa (14/5/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalteng. Dalam sambutannya, Wagub H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa tema besar peringatan Hari Jadi tahun ini adalah "Kalteng Berkah, Maju dan Bermartabat". Kegiatan anjangsana kali ini dilakukan serentak di tujuh LKSA atau panti sosial, termasuk satu Panti Sosial Bina Laras Pambelum (untuk ODGJ), satu Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang (panti jompo), dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di wilayah Kota Palangka Raya. Edy menjelaskan bahwa selain untuk menjalin silaturahmi, anjangsana ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Melalui peringatan Hari Jadi ini, Wagub mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan saling membantu satu sama lain, serta bersatu dalam membangun kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. "Kita semua tentu menyadari, segala kemajuan pembangunan daerah yang kita rasakan hingga usia ke-67 tahun Kalimantan Tengah ini tidak lepas dari jerih payah dan pengorbanan luar biasa para pendahulu kita," ujarnya. Di akhir sambutannya, Wagub mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan dalam kegiatan anjangsana kali ini, baik dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perbankan, maupun swasta. Dalam kegiatan tersebut, Wagub H. Edy Pratowo menyerahkan bantuan anjangsana kepada LKSA Darul Amin dengan total nilai Rp 12.500.000. Bantuan tersebut berupa paket sembako senilai Rp 500.000 untuk 25 anak. Selain itu, terdapat juga bantuan dari Bulog, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Biro Administrasi Pembangunan, RSJ Kalawa Atei, BPKP, dan Bank Kalteng berupa beras, sembako & snack, alat tulis, serta uang tunai. Kunjungan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden, Ketua Yayasan Darul Amin Pondok Pesantren dan LKSA/Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya Ahmad Junaidi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Hanggara Atmana, Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Kalteng Budi Cahyanto, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Kalteng Tuk Yulianto. Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah pengawasan Inarno Djajadi telah mengumumkan langkah-langkah penegakan hukum yang diambil dalam upaya memastikan ketaatan di pasar modal pada bulan April 2024. Langkah-langkah ini mencakup pemberian sanksi administrasi, denda sebesar Rp 3,6 miliar, dan perintah tertulis kepada manajer investasi dan emiten tertentu yang terlibat dalam pelanggaran hukum di pasar modal. Dalam rapat Dewan Komisioner OJK pada Senin, 13 Mei 2024, Inarno menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, OJK telah memberlakukan sanksi administrasi terhadap 55 pihak, yang meliputi denda sebesar Rp 22,3 miliar, 14 perintah tertulis, dan pencabutan izin perseorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi kepada 56 pelaku terkait keterlambatan pelaporan, serta 2 sanksi administrasi tertulis terkait masalah tersebut. Di sisi kebijakan, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 mengenai pembiayaan transaksi efek bagi nasabah dan praktik short selling. Hal ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh OJK menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas pasar modal. Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan terpercaya bagi pelaku pasar. Selain itu, penyempurnaan kebijakan juga diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar dan meningkatkan perlindungan bagi para investor. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pada hari kerja pertama di minggu kedua bulan Mei, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Katingan, yang disebut sebagai WIM, mengadakan apel pagi rutin bagi seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan dinas tersebut pada Senin (13/05/2024). Apel pagi ini rutin dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan, dan pengawasan, apel pagi juga digunakan untuk menyampaikan informasi terkait program dan kegiatan. Selain itu, apel pagi juga digunakan untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada pegawai agar tetap mempertahankan semangat kerja, loyalitas, integritas, dan produktivitas, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Manfaat lain dari apel pagi adalah sebagai wadah untuk mengevaluasi hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam amanatnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Katingan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, dia juga meminta agar dibentuk tim untuk membuat pemetaan jalan-jalan dan titik koordinat di wilayah Kasongan yang belum terpetakan, untuk kemudian dimasukkan ke dalam Google Maps. "Ini merupakan salah satu langkah kita dalam mewujudkan Kabupaten Katingan sebagai Smart City, dengan membuat peta dan titik koordinat yang mencakup berbagai lokasi penting seperti jalan, rumah makan, toko, warung, pasar, dan area publik, yang akan memudahkan pencarian lokasi," tambah Wim. Langkah yang diambil oleh Kepala Dinas tersebut sangat positif dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pemetaan jalan dan titik koordinat di Google Maps akan memudahkan aksesibilitas dan informasi bagi warga serta membantu dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, apel pagi rutin juga penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan pegawai, serta memelihara semangat kerja dan kualitas pelayanan. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Rapat Awal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024. Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah di Kotawaringin Barat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Rapat ini diadakan di Ruang Bupati Kotawaringin Barat pada Senin (13/5/2024). Tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng, yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Saring, disambut oleh Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santoso Sudarmadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar, Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Isno Pandowo, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rochim Hidayat. Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Saring menjelaskan bahwa tujuan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalteng. Fokus pengawasan meliputi Aspek Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional serta Aspek Pengawasan Teknis Terhadap Prioritas Nasional. Dia juga meminta bantuan kepada semua perangkat daerah terkait untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh tim pemeriksa, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Sementara itu, Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santoso Sudarmadi menyambut baik upaya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng. Dia juga memerintahkan seluruh perangkat daerah di Kota Palangka Raya untuk mendukung kegiatan pengawasan dengan menyediakan semua informasi dan dokumen yang diperlukan. Budi Santoso Sudarmadi menekankan bahwa inflasi, terutama terkait dengan harga beras, adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dia menyarankan agar langkah strategis diambil untuk memastikan ketersediaan dan stabilnya harga beras. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah ikut serta dalam acara Kalteng Expo 2024 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo pada Sabtu, 11 Mei 2024. Acara ini diadakan di Arena Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-67, berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Mei 2024. Dalam acara tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mempromosikan kerajinan rotan yang menarik dan cemilan dari Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah hasil kerja sama untuk mempromosikan potensi daerah serta membantu perekonomian masyarakat setempat. Ia melihat Kalteng Expo sebagai wadah efektif untuk memamerkan produk unggulan, kekayaan budaya, dan sumber daya alam daerah tersebut. Harapannya, kegiatan ini dapat membangun sinergi antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dirun juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam Kalteng Expo akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga potensi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Selain memasarkan produk UMKM, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah juga mengadakan kuis menarik dengan beragam doorprize bagi pengunjung. Kegiatan seperti Kalteng Expo sangat penting untuk memperkenalkan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memperkuat kerja sama antara berbagai pihak. Dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suhaemi, mewakili Gubernur Kalteng dalam membuka Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Tahun 2024 di Aula BPSDM Provinsi Kalteng pada Senin (13/5/2024). Suhaemi menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SDM PBJ terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Menurut Suhaemi, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Pemprov Kalteng untuk meningkatkan efisiensi kerja, inovasi, dan manajemen risiko. Suhaemi juga mengajak para peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam pengadaan barang dan jasa. Dia juga mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara peserta dan pengajar yang ahli di bidangnya. Suhaemi mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pelatihan ini, terutama kepada LKPP-RI yang telah memberikan kesempatan kepada BPDSM Provinsi Kalteng sebagai Penyelenggara Pelatihan dan tempat Uji Kompetensi Barang dan Jasa Level-1. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pelayanan publik serta pengembangan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah. Pelatihan ini dihadiri oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalteng beserta stafnya, pengajar tetap BPSDM Provinsi Kalteng, pejabat administrator, pengawas, subkoordinator, dan widyaiswara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalteng serta para peserta pelatihan. -red Sumber : mmc.kalteng