Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan acara Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Kamis (25/4/2024). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, membuka acara tersebut. Dalam sambutan, Linae Victoria Aden menekankan bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia. Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang, dengan modus yang beragam seperti perekrutan calon pekerja migran, pengantin pesanan, asisten rumah tangga, dan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan manusia dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pemberantasan perdagangan orang memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM/NGO, dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat pusat dan daerah. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas terselenggaranya acara ini. Mereka juga berkomitmen untuk mendorong implementasi Rencana Aksi Daerah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Upaya bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Diperlukan koordinasi yang baik serta implementasi kebijakan yang efektif untuk memastikan perlindungan terhadap korban dan pemberantasan praktik kejahatan ini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan kelanjutan dari acara sebelumnya. Acara tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji dan menyelaraskan usulan program dan kegiatan prioritas tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk tahun 2025. Wagub meminta kepada para kepala daerah di Kalimantan Tengah untuk memperhatikan beberapa hal penting dalam menyusun usulan tersebut. Pertama, Wagub menekankan pentingnya menentukan program prioritas di setiap daerah baik untuk tahun 2025 maupun untuk periode hingga tahun 2045. Kedua, Wagub mengingatkan akan pentingnya menyampaikan secara detail kegiatan strategis yang akan diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota, dengan menyertakan data dukung berupa foto dan gambar rencana serta kondisi yang mendukung usulan tersebut. Selanjutnya, Wagub menegaskan bahwa kegiatan yang diusulkan harus memiliki dampak yang signifikan bagi kabupaten, provinsi, maupun secara nasional. Keempat, Wagub menyampaikan bahwa materi usulan sebaiknya telah dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), namun jika terdapat usulan tambahan diluar dari yang ada di SIPD, hal tersebut perlu dicatat. Terakhir, Wagub menekankan bahwa setiap paparan dari masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan tanggapan dan jawaban dari perangkat daerah provinsi, sebagai langkah penajaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Pelaksana Tugas (Pj) Bupati, dan Pj Wali Kota dari seluruh Kalimantan Tengah, serta para asisten dan staf ahli gubernur, serta kepala instansi vertikal. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKAR RAYA - Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII tahun 2024 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng pada hari Kamis (25/4/2024). Dalam kesempatan itu, beliau mengutip arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan tema peringatan tersebut, yaitu "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat." Edy Pratowo menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. Selain itu, tema ini juga menyoroti pentingnya mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan demokrasi. Dalam konteks kesejahteraan, desentralisasi bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada masyarakat. Sedangkan dari segi demokrasi, desentralisasi diharapkan mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society serta memperbaiki hubungan pusat-daerah. Edy Pratowo menyebutkan bahwa dalam konteks ekonomi hijau, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian secara keseluruhan dapat tercipta. Selain itu, beliau juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah, seperti penanganan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi. Ia juga mendorong daerah dengan PAD rendah untuk melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan pendapatan tanpa memberatkan rakyat. Menanggapi tema peringatan ini, Wagub menekankan bahwa semangat Go Green dan Smart City harus mendorong inovasi dan kemandirian daerah dalam mempercepat pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Pada upacara tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H Nuryakin, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, dan perwakilan ASN lingkup Pemprov Kalteng. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RATA - Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan yang ke-60, Lapas Kelas IIA Palangka Raya menggelar Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang pada Kamis (25/4/2024). Acara ini dihadiri oleh Kepala Lapas, pejabat eselon, petugas Lapas, serta Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Lapas Palangka Raya. Upacara tersebut menjadi simbol penghormatan kepada perjuangan pahlawan yang berperan dalam membangun sistem pemasyarakatan yang adil dan berkeadilan. Kepala Lapas, Sulardi, menegaskan bahwa upacara ini bukanlah semata seremonial, melainkan ekspresi penghargaan terhadap dedikasi dan pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui sistem pemasyarakatan. Selain tabur bunga di makam para pahlawan, upacara tersebut juga mencakup pembacaan doa untuk para pahlawan yang telah tiada serta pemberian penghargaan kepada keluarga para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Upacara tabur bunga ini tidak hanya menjadi momen mengharukan bagi peserta yang hadir, tetapi juga sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas jasa para pahlawan pemasyarakatan yang telah berkorban demi keadilan dan kemajuan bangsa. Penting untuk diingat bahwa peran pemasyarakatan dalam sebuah negara sangatlah vital. Mereka bukan hanya menjaga para narapidana, tetapi juga berperan dalam memberikan kesempatan rehabilitasi dan penyuluhan untuk memastikan mereka bisa kembali menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat setelah masa hukuman selesai. Penghargaan kepada para pahlawan pemasyarakatan tidak hanya sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menginspirasi untuk terus memperbaiki sistem pemasyarakatan agar lebih manusiawi dan efektif. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Orang kaya tidak hanya memiliki kekayaan materi, tetapi juga keistimewaan dalam hal tidur yang nyenyak. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang dilansir oleh CNN International, orang kaya cenderung memiliki jam tidur yang lebih cukup dibandingkan dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Studi tersebut melibatkan hampir 140 ribu orang dewasa di Amerika Serikat dari tahun 2011 hingga 2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan waktu tidur yang cukup. Dari orang dewasa yang disurvei, hanya 55 persen dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang bisa tidur tujuh hingga delapan jam per malam. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki pendapatan 400 persen di atas ambang kemiskinan, angka tersebut meningkat menjadi 66,6 persen. Dr. Neil Kline dari American Sleep Association (ASA) menjelaskan bahwa lokasi tempat tinggal juga memengaruhi pola tidur seseorang. Orang kaya cenderung bisa membeli rumah di lingkungan yang tenang dan tidak terlalu padat penduduk, yang memungkinkan mereka untuk tidur lebih nyenyak. Selain itu, mereka juga dapat mengakses layanan kesehatan lebih baik jika mengalami masalah tidur. Tidur yang cukup memiliki dampak besar pada kesehatan. Menurut Ahli Epidemiologi CDC, Lindsey Black, kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, mulai dari diabetes hingga masalah kesehatan mental seperti depresi. Untuk mendapatkan tidur berkualitas, ASA merekomendasikan untuk membuat jadwal tidur yang teratur, berolahraga secara teratur, dan menghindari tidur siang jika memungkinkan. Hal ini karena tidur siang dapat mengganggu pola tidur malam dan meningkatkan risiko insomnia serta kurang tidur dalam jangka panjang. Penting untuk memperhatikan bahwa akses terhadap tidur berkualitas tidak hanya bergantung pada kekayaan materi, tetapi juga faktor-faktor lingkungan dan gaya hidup yang sehat. Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai pentingnya tidur yang cukup dan bagaimana cara mencapainya tanpa harus bergantung pada faktor keuangan. -red

Tesla memangkas harga jual beberapa model mobil listriknya di pasar China dan Amerika Serikat (AS). Diskon yang diberikan cukup besar, mencapai US$ 2.000 atau sekitar Rp 32,4 juta. Selain itu, Tesla juga menurunkan harga untuk perangkat lunak pengemudi otomatis penuh (Full Self Driving/FSD) menjadi US$ 8.000 atau sekitar Rp 129,6 juta. Sebelumnya, harga FSD sebesar US$ 12.000 atau setara Rp 194,4 juta. FSD sebelumnya dianggap sebagai sumber pendapatan potensial bagi Tesla, namun harapan tersebut gagal terwujud dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat tersebut sering kali dikritik oleh konsumen dan otoritas hukum atas keamanannya yang dipertanyakan, terutama setelah beberapa kecelakaan yang melibatkan pengguna FSD. Elon Musk, CEO Tesla, baru-baru ini mengumumkan rencana perusahaan untuk meluncurkan proyek ambisius bernama Robotaxi pada 8 Agustus mendatang. Hal ini diharapkan akan memberikan dorongan baru bagi bisnis Tesla. Selain mengenai penurunan harga dan proyek baru, Tesla juga menghadapi tantangan lain, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang memengaruhi sekitar 10% dari total karyawan mereka di seluruh dunia, atau sekitar 14.000 orang. Pada pekan lalu, harga saham Tesla juga mengalami penurunan signifikan, mencatat penurunan sebesar 6% pada hari Senin dan 2,7% pada hari berikutnya, menandai harga saham terendah Tesla sejak April 2023. Tindakan Tesla dalam memotong harga dan memperkenalkan proyek baru ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menarik kembali minat konsumen dan investor, serta menyesuaikan strategi bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri mobil listrik. Meskipun demikian, tantangan terkait keamanan dan penurunan harga saham masih menjadi fokus perhatian bagi perusahaan ini dalam waktu mendatang. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukur karena volume impor jagung saat ini telah menurun drastis, hanya tersisa sekitar 400.000 hingga 450.000 ton, dibandingkan dengan jumlah impor yang mencapai lebih dari 3 juta ton pada periode sebelumnya. Ini menjadi indikasi positif bahwa produksi jagung dalam negeri terus meningkat. Meskipun demikian, Presiden Jokowi menyoroti adanya potensi penurunan harga jagung. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan harga jagung per kilogram dari sekitar Rp8.000 menjadi Rp4.000-5.000. Namun, Jokowi optimistis bahwa penurunan harga ini akan mendorong peningkatan produksi jagung, karena dengan harga yang lebih rendah, produksi akan cenderung melimpah. Dalam upaya menjaga keseimbangan antara produksi dan harga, Jokowi menekankan pentingnya intervensi pemerintah, seperti melalui pembelian oleh Perum Bulog. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa meskipun produksi meningkat, harga tetap terjaga secara wajar. Terkait dengan ancaman cuaca terhadap produksi jagung, Jokowi menyatakan optimisme bahwa produksi jagung masih akan berlimpah meskipun terdapat risiko gagal panen akibat musim panas. Dia mencontohkan kasus beras yang pada bulan lalu mengalami kelebihan produksi sebesar 300.000 ton, yang sebelumnya diperkirakan tidak akan mencapai surplus. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor jagung Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari lebih dari 3 juta ton pada tahun 2011 hingga hanya sekitar 517,50 ribu ton pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi jagung dalam negeri telah memberikan hasil positif dalam mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, seperti meningkatkan produksi jagung dalam negeri dan intervensi harga melalui Perum Bulog, merupakan langkah yang tepat untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, perlu juga dilakukan upaya pemantauan secara intensif terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi produksi, seperti faktor cuaca, guna mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Pransang, aktif mengikuti Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang dilakukan secara terpusat melalui zoom meeting di Aula Bapedalitbang Kabupaten Katingan, Senin (22/4/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan reforma agraria, yakni mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini mencakup upaya bersama dalam penataan aset dan akses di seluruh Indonesia serta menyajikan konsep Reforma Agraria secara komprehensif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong potensi usaha penataan akses di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, serta menyelaraskan kegiatan terkait penataan aset dan akses dengan upaya peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui pendampingan. Dalam acara tersebut, dilakukan simbolisasi sinergi dan kolaborasi melalui penggabungan puzzle oleh Sekda Kabupaten Katingan, unsur Forkopimda Kabupaten Katingan, dan Kepala BPN Kabupaten Katingan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Partisipasi aktif dari Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya reforma agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, merupakan langkah positif untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional di Kantor Kelurahan Kalampangan, Palangka Raya, mewakili Gubernur Kalteng pada Senin (22/4/2024). Dalam sambutannya, Yuas Elko menyampaikan apresiasi terhadap upaya mewujudkan cita-cita Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Yuas, terus berupaya meratakan pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi kemiskinan melalui program Reforma Agraria, yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Ferdinan Adinoto, menjelaskan bahwa tanah tidak hanya menjadi aset, tetapi juga modal bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai sumber permodalan, bukan hanya sebagai dokumen simpanan. Adinoto juga menyampaikan bahwa pemberdayaan melalui program Reforma Agraria melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan kerjasama antara masyarakat dengan lembaga terkait. Dalam sambutannya secara virtual, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya penataan akses untuk mengelola tanah agar menjadi instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Darmawan juga menegaskan bahwa memiliki tanah yang tidak produktif tidak akan memberikan manfaat, sehingga penataan aset tanah harus dijaga dengan baik. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program ini dapat berhasil. Selain itu, pentingnya penataan akses dan pengelolaan tanah yang efektif juga menjadi fokus untuk memastikan manfaat yang maksimal dari program Reforma Agraria. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Pj Wali Kota Palangka Raya, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palangka Raya, serta perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kecamatan yang tergabung dalam Tim GTRA Provinsi Kalteng, serta tokoh masyarakat setempat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam acara Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas, Linae Victoria Aden, menggarisbawahi peran penting perempuan dan anak dalam pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Linae juga menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat serta keengganan untuk melaporkannya. Menurutnya, para petugas layanan harus siap untuk membantu dan menangani korban dengan tepat setiap kali menerima laporan kasus. Pentingnya penanganan segera dan pelayanan yang memadai untuk membantu korban pulih dari dampak kekerasan juga ditekankan. Harapannya, pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas layanan, khususnya di UPTD PPA, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang optimal kepada korban kekerasan. Integrasi kerja layanan penanganan korban kekerasan juga dipandang penting melalui peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan. Dengan demikian, diharapkan penanganan korban kekerasan dapat menjadi lebih efektif. Pentingnya pemahaman dan keterampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta upaya kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas layanan penanganan korban kekerasan. Selain itu, acara tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai instansi seperti Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, DPC PERADI Palangka Raya, HIMPSI Wilayah Kalimantan Tengah, serta pejabat administrator dari lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan para petugas di UPT PPA di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B Aden, menggantikan Sekretaris Daerah dalam membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi untuk tahun 2024. Rakor ini diselenggarakan di Hotel Best Western Palangka Raya pada Senin (22/4/2024). Dalam sambutannya yang dibacakan atas nama Sekretaris Daerah, Herson menjelaskan bahwa peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bertujuan untuk mengurangi kontrol langsung pemerintah pusat terhadap daerah, terutama kabupaten/kota, serta untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Herson menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh GWPP di daerah tidak dimaksudkan untuk menambah beban pengawasan, melainkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan, dan kemudian mencari solusi bersama-sama serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembinaan dan perbaikan. Ia juga menyoroti bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki 46 jenis tugas dan wewenang yang langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan. Herson menambahkan harapannya agar setiap unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan tugas GWPP memperhatikan dengan seksama sub-indikator dan bukti-bukti yang dibutuhkan, sesuai dengan panduan pelaksanaan dekonsentrasi GWPP. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP berjalan optimal dari segi anggaran dan kinerja, serta mencapai peran GWPP yang berkinerja baik. Rakor ini merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tugas GWPP. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan solusi-solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Selama Rakor ini, tampak kehadiran berbagai pejabat dan ahli terkait, seperti Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Azis Zulficar Aly Yusca, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, anggota tim perangkat GWPP, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Kalimantan Tengah, dan seluruh civitas akademika dari perguruan tinggi negeri/swasta di Kalimantan Tengah. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Kalteng, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng pada hari Senin (22/4/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Abdul Razak. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah mendengarkan Pidato Gubernur Kalteng mengenai Pendapat Kepala Daerah terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh DPRD Provinsi Kalteng. Raperda tersebut mencakup masalah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan. Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyambut baik pengajuan Raperda tersebut, mengakui bahwa upaya ini sesuai dengan semangat pembangunan Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia menekankan pentingnya kebijakan yang mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas, petani, nelayan, serta kebijakan terkait pertanian pangan dan penyelesaian konflik pertanahan. Selanjutnya, diharapkan bahwa Raperda tersebut akan memberikan kepastian hukum dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Tengah, terutama dalam hal ketersediaan pangan dan kedaulatan pangan. Wagub juga menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Kalteng juga memberikan masukan dan saran terkait Raperda tersebut. Mereka menyoroti pentingnya perencanaan dan pembiayaan yang bersinergi antar sektor dan stakeholder terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta perlindungan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Wagub berharap adanya kerjasama dari semua pihak dalam pelaksanaan dan pengawasan Raperda ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan harapan bersama dalam Peraturan Daerah tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Anggota DPRD Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalteng, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama. - red Sumber : mmc.kalteng