Search Results

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, peningkatan produksi pangan lokal harus dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, pemberdayaan petani, dan diversifikasi produk pangan. “Ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah harus dikurangi. Solusinya dengan meningkatkan produksi lokal melalui pengembangan teknologi, pemberdayaan petani, dan diversifikasi produk pangan,” ujar Abdul Kadir di Sampit, Sabtu. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya setempat. Namun, Abdul Kadir menilai bahwa kondisi ketahanan pangan di Kotim saat ini belum memadai, karena daerah ini masih mengandalkan pasokan dari luar. Kurangnya pasokan pangan bahkan kerap memicu inflasi di wilayah tersebut. Abdul Kadir mendorong agar ketahanan pangan dijadikan isu strategis yang harus diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ia mengusulkan penguatan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses jalan menuju lahan pertanian, untuk mendukung program ini. Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah memfasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok tani dan perikanan guna memperkuat akses petani terhadap permodalan, pasar, dan teknologi. Program ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin kedua, yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kotim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mempersiapkan Indonesia Emas 2045. “Kami memohon agar ketahanan pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah, dimulai dari tahun anggaran 2025 ke depan,” tutup Abdul Kadir. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan hasil rapat kompilasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotim dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pj. Sekda Sanggul Lumban Gaol, Asisten, Staf Ahli Bupati, serta Forkopimda Kotim, Kamis (21/11/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Kotim. Rapat tersebut membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah dibahas oleh ketua komisi dan ketua badan bersama mitra kerja. Dalam pertemuan itu, H. Abdul Kadir, anggota Komisi I DPRD Kotim, menekankan pentingnya menggali dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih optimal. Menurutnya, banyak kegiatan yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kotim juga menyepakati RAPBD 2025 dengan catatan bahwa upaya maksimalisasi PAD menjadi prioritas. Mereka mengingatkan agar tidak hanya bergantung pada pajak, melainkan juga memanfaatkan sumber pendapatan lain seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor pariwisata, dan potensi lainnya. Secara umum, RAPBD Tahun Anggaran 2025 akan difokuskan pada belanja rutin Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar, mempertanyakan keputusan penganggaran gaji tenaga kontrak (tekon) yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi. Dalam pembahasan APBD 2025 bersama Kesbangpol, ia menilai ada risiko jika transfer dari provinsi tersendat. “Jika tekon tetap dipertahankan, pastikan gaji mereka tidak tertunda lagi. Bagaimana solusi agar gaji bisa dibayarkan tepat waktu?” ujarnya, menyoroti pentingnya kelancaran alokasi dana demi kesejahteraan para tekon. Kurniawan juga menegaskan bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan, serta DPRD siap memperjuangkannya. Ia berharap tahun 2025 pembayaran gaji tekon tidak lagi mengalami keterlambatan, sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun. “Kami sebagai dewan punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kontrak. Kami tak ingin anggaran gaji dan tunjangan mereka terganggu,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kotim, Sanggul Lumban Gaol, menyampaikan bahwa jumlah pegawai Pemkab Kotim terus berkurang tiap tahun karena banyak yang pensiun. Rekrutmen PPPK tahun 2024 hanya menghasilkan 252 pegawai baru, jumlah yang tidak sebanding dengan pegawai yang pensiun. “Gaji tekon dan PPPK tetap menjadi prioritas Pemkab Kotim. Semua harus sesuai aturan, tidak mungkin mereka bekerja tanpa gaji yang dianggarkan,” jelasnya. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki aturan terkait tenaga kontrak dan memberikan sumber pendapatan lebih bagi daerah, agar Pemkab Kotim dapat lebih leluasa melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk masyarakat. -red

KALTENG NETWORK, - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah secara maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utamanya adalah pada sewa gedung, rumah dinas, dan reklame yang dikelola pemerintah daerah Kotim. “Dimana rumah dinas itu, berapa sewanya, reklame juga dimana lokasinya apakah tarifnya sudah sesuai,” ungkap Abdul Kadir pada rapat kerja pembahasan APBD 2025 bersama Sekretariat Daerah Kotim, Senin, 18 November 2024. Staf Ahli Bupati Kotim, Wim RK Benung, menjelaskan bahwa aset yang dikelola saat ini meliputi tiga gedung utama: Gedung Serbaguna, Gedung Wanita, dan Aula di Islamic Center. Ketiganya telah dioptimalkan untuk menyumbang PAD. Selain itu, terdapat 31 unit rumah dinas di Jalan Tidar, dengan 29 unit yang sudah ditempati. Aset ini memberikan kontribusi melalui pajak dan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), dengan tarif sewa sebesar Rp250 ribu per bulan. Beberapa aset lain seperti dua unit bus, ruang ATM, dan asrama di Islamic Center juga memiliki potensi besar. Pada 2024, target PAD dari aset-aset ini mencapai Rp500 juta, dan hingga November, realisasi pendapatan telah melampaui target dengan capaian Rp553 juta. Pemkab Kotim juga mengelola beberapa titik reklame di lokasi strategis, seperti Jalan A Yani depan SMA Muhammadiyah, Simpang MT Haryono-HM Arsyad, Taman Kota dekat Museum Kayu, depan Stadion 29 Nopember, depan Kantor Sekretariat Daerah, serta videotron milik Pemda. Namun, reklame ini tidak digunakan untuk keperluan komersial, melainkan untuk publikasi dan sosialisasi pemerintah daerah, termasuk Bupati, Sekda, dan OPD. -red Foto: Kalteng Times

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah sakit rehabilitasi narkoba di wilayah Kotim. Langkah ini dinilai sebagai upaya signifikan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba secara masif. "Pembangunan rumah sakit ini merupakan salah satu cara untuk memerangi narkoba secara menyeluruh di Kotim," ujar Abdul Kadir pada Minggu, 24 November 2024. Pernyataan tersebut juga disampaikan dalam rapat kerja Komisi I bersama mitra kerja terkait pembahasan RAPBD Murni Tahun Anggaran 2025 pada 19 November 2024. Abdul Kadir mendukung alokasi anggaran yang diusulkan oleh Pj Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol, dan berharap pembangunan rumah sakit rehabilitasi ini dapat terealisasi pada tahun depan. "Kami berharap rumah sakit ini dapat beroperasi tahun depan agar generasi kita bebas dari narkoba," tambahnya. Sebagai Ketua Fraksi Golkar, Abdul Kadir juga menekankan pentingnya pemberantasan narkoba melalui pendekatan berbasis komunitas di tingkat desa. "Pendekatan dari desa akan lebih efektif, karena masyarakat desa lebih mudah diajak bekerja sama untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba," jelasnya. Rencana pembangunan rumah sakit rehabilitasi ini akan dilaksanakan di belakang kantor BNK Kotim di Km 7 Jalan Jenderal Sudirman dengan perkiraan anggaran mencapai Rp16 miliar. -red Foto: Radar Sampit

KALTENG NETWORK, SERUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi wilayah dengan mengoptimalkan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan juga sedang menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, untuk mendukung pengembangan IKM. Diharapkan, dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, sektor IKM di Kabupaten Seruyan dapat tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Seruyan untuk menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Optimalisasi sentra industri kecil dan menengah merupakan salah satu strategi kunci dalam mewujudkan visi tersebut. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Zuli Eko Prasetyo, mengapresiasi inovasi pemerintah daerah melalui Diskominfosandi yang telah meluncurkan layanan wifi publik gratis di Stadion Mini Gagah Lurus, Kuala Pembuang. Langkah ini dinilai sebagai upaya positif dalam meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat setempat. Zuli Eko Prasetyo menyatakan bahwa penyediaan layanan wifi gratis ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan akses internet yang cepat dan mudah. "Dengan adanya wifi gratis di tempat umum seperti Stadion Mini Gagah Lurus, warga dapat lebih mudah mengakses informasi, berkomunikasi, serta mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi digital," ujarnya. Menurutnya, inovasi ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang memerlukan akses internet untuk menjalankan bisnis mereka. "Wifi publik ini sangat bermanfaat bagi UMKM di Seruyan. Mereka bisa memanfaatkannya untuk memasarkan produk secara online, bertransaksi, dan memperluas jaringan bisnis," tambah Zuli Eko. Dia juga mengapresiasi kerja keras Diskominfosandi dalam merealisasikan program ini dan berharap agar layanan serupa dapat diperluas ke wilayah-wilayah lain di Kabupaten Seruyan. "Ini adalah langkah awal yang baik. Saya berharap pemerintah daerah terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan wifi gratis ke desa-desa dan kecamatan lain, sehingga seluruh masyarakat Seruyan bisa merasakan manfaatnya," kata Zuli Eko Prasetyo. Zuli Eko Prasetyo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Seruyan. "Mari kita bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, serta terus bekerja sama untuk membangun Seruyan yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bejo Riyanto meminta kepada pihak distributor pupuk bersubsidi agar dalam penyaluran pupuk tepat sasaran kepara petani di Kabupaten Seruyan. Pasalnya, kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi salah satu buah bibir di kalangan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya, menilai penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor tidak tepat sasaran, sehingga masih menimbulkan kelangkaan pupuk. "Pupuk bersubsidi itu sesuai dengan jumlah data para petani, setelah dipasarkan jumlah pupuknya masih kurang hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan kami di DPRD," ucapnya. Wakil rakyat itu juga berencana dalam waktu dekat akan memanggil para distributor pupuk bersubsidi untuk dimintai kejelasan terkait penyebaran pupuk di para petani. Politisi PAN tersebut menilai, kelangkaan pupuk bersubsidi memiliki kejanggalan yang perlu diluruskan sehingga pemasaran pupuk bersubsidi di para petani dapat diselesaikan. "Kalau kita lihat dari jumlah pupuk bersubsidi seharusnya mencukupi karena sesui dengan data petani. Namun hal tersebut masih mengalami kelangkaan pupuk ini akan menjadi catatan bagi kami terhadap distributor pupuk," pungkasnya. -red Foto: Ini Kalteng

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, belum lama ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di salah satu kabupaten dengan pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Tengah.  Ketua Komisi B DPRD Seruyan, Hadinur, mengungkapkan bahwa kunjungan ini difokuskan pada beberapa sektor penting seperti pengelolaan dermaga, parkir, distribusi di rumah sakit, dan sektor lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD.  "Kami ke sana untuk mempelajari pengelolaan dermaga, parkir, dan distribusi, terutama di rumah sakit. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari Kotawaringin Barat," katanya. Ia menambahkan, salah satu fokus utama kajian adalah Pelabuhan Kumai yang dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah setempat. Hal ini menjadi perbandingan dengan Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan, yang kini telah dilimpahkan ke pemerintah pusat tetapi belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.  "Jika dibandingkan, Pelabuhan Segintung di Seruyan masih tertinggal jauh dari Pelabuhan Kumai. Oleh karena itu, kami juga mempelajari bagaimana strategi pengelolaan yang bisa diterapkan di sini," jelasnya. Selain ke Pangkalan Bun, Komisi B DPRD Seruyan juga telah melakukan kunjungan serupa ke kabupaten lain, termasuk Kotawaringin Timur, untuk mendapatkan masukan dan inspirasi terkait peningkatan pengelolaan PAD di Seruyan.  Hadinur, yang merupakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, berharap hasil kunjungan kerja ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja PAD di Seruyan. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Seruyan menyatakan akan memberikan tanggapan dan pandangan terhadap sejumlah bidang pembangunan demi kemajuan daerah yang dicintai bersama. Langkah ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan Kabupaten Seruyan yang lebih baik.  Dalam pernyataan resminya, Fraksi PDI Perjuangan melalui Subani menyoroti pentingnya peran aktif Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyongsong keputusan Gubernur terkait perubahan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Perubahan ini akan mencakup sebagian jalur yang menghubungkan daerah pemilihan (dapil) 3, yaitu jalur Katingan - Kotawaringin Timur - Seruyan.  "Perubahan status jalan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Subani. Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten dapat segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar keputusan ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Perubahan status jalan menjadi jalan provinsi dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan. Jalur Katingan - Kotawaringin Timur - Seruyan merupakan salah satu akses utama yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial.  Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan terus mengawal proses ini melalui fungsi legislatif, termasuk memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten.  "Dengan peran aktif semua pihak, diharapkan langkah ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Seruyan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat," pungkasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Seruyan menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan ini disampaikan dalam sidang pembahasan APBD, namun disertai sejumlah catatan dan harapan strategis.  Fraksi Golkar melalui Stefani Berliana Magdalena menegaskan bahwa APBD 2025 merupakan tahun transisi, di mana pemerintah daerah melanjutkan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 menuju pemerintahan baru. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kebijakan anggaran tersebut benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.  Dalam pandangan resmi fraksi, Golkar menyampaikan beberapa poin penting:  1. Optimalisasi Dana Sektoral Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menarik dana sektoral dan bantuan dari kementerian terkait. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Seruyan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.  2. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel Golkar mengingatkan pemerintah agar mengelola anggaran sesuai aturan, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan prioritas diharapkan menjadi pedoman dalam penentuan alokasi dana.  3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dalam RAPBD 2025, Fraksi Golkar meminta alokasi anggaran pendidikan diarahkan lebih tepat sasaran. Fokusnya adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan.  4. Penurunan Tingkat Pengangguran Fraksi juga menekankan pentingnya pengalokasian dana untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai salah satu solusi untuk mendukung target ini.  “Kami mendukung penuh pembahasan lebih lanjut RAPBD 2025 ini. Namun, catatan kami harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran ke depan semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Stefani Berliana Magdalena, saat membacakan pandangan umum fraksi. Menurutnya, pembahasan rancangan APBD 2025 ini diharapkan dapat berjalan lancar dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Seruyan. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Arahman, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui dinas terkait untuk segera mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para petani padi di daerah pemilihan (Dapil) II. Menurut Arahman, minat petani di Dapil II, yang meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, dan Danau Seluluk, untuk bercocok tanam semakin berkurang. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, kondisi pertanian di wilayah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Keadaan pertanian di Dapil II saat ini tidak berjalan dengan baik. Minat petani untuk bercocok tanam, khususnya komoditas padi, sangat menurun," katanya. Penurunan minat ini, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung, di mana sering terjadi banjir sehingga banyak lahan pertanian terendam. Selain itu, harga pupuk dan pestisida yang terus melambung tinggi membuat biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual gabah yang diterima petani. "Cuaca yang tidak bersahabat dan seringnya banjir membuat lahan pertanian tenggelam. Ditambah lagi, harga pupuk dan pestisida yang mahal membuat petani kesulitan untuk mendapatkan keuntungan," ujar Politisi dari Partai Demokrat itu. Melihat kondisi ini, dirinya berharap Pemkab Seruyan dapat memberikan perhatian khusus kepada para petani di wilayah Dapil II. Ia mendesak agar dinas terkait segera mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani, sehingga sektor pertanian di daerah tersebut bisa kembali bergairah. "Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah ini," ujarnya. Dengan perhatian dan langkah konkret dari Pemkab Seruyan, Arahman optimis sektor pertanian di Dapil II dapat kembali berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. -red