Search Results

Foto: Rojikinnor bersama para mahasiswa se-kota Palangka Raya K ALTENG NETWORK, Palangka Raya - Mahasiswa Palangka Raya kembali mencetak prestasi. Kali ini, bukan prestasi di bidang akademis, melainkan di bidang sosial. Tidak kurang dari 200 mahasiswa yang didominasi usia muda 20-an tahun dari berbagai kampus di kota Palangka Raya mampu memaksa seorang kandidat calon Walikota Palangka Raya untuk berkomitmen, memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang layak di kota Palangka Raya. Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Palangka Raya (UPR), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, STIMIK Palangkaraya, dan Universitas PGRI Palangka Raya (UPPR) secara mengejutkan membuat terobosan kegiatan sosial yang kreatif menjelang penetapan nomor urut calon Walikota pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Palangka Raya 2024. Dengan tajuk acara bernama ‘Todong Rojikin’ , ratusan mahasiswa dan anak muda kota Palangka Raya ini menunjukkan integritas dan intelektualitas mereka untuk menagih komitmen calon walikota Rojikinnor dalam meningkatkan kualitas kehidupan kaum muda kota Palangka Raya pada Rabu malam (11/09/2024) di Palangka Raya. Adapun ‘Todong Rojikin’ merupakan dialog interaktif antara mahasiswa kota Palangka Raya dengan calon walikota Rojikinnor. “Kami tidak mau lagi memiliki pemimpin kota yang hanya bisa janji-janji kosong,” kata Gihon, selaku perwakilan mahasiswa UPR dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. “Kami butuh pemimpin baru yang mengayomi anak muda dengan memberikan komitmen kuat bagi peningkatan kualitas kehidupan dan juga masa depan kami selaku kaum muda.” Foto: Rojikinnor menandatangani komitmen dengan mahasiswa Calon Walikota Rojikinnor pun menyambut baik ide dan masukkan dari para mahasiswa dalam dialog ‘Todong Rojikin’ tersebut. Rojikin langsung menunjukkan komitmennya dengan menandatangani kontrak politik yang disodorkan oleh para mahasiswa tersebut. Di atas materai sepuluh ribu rupiah, Rojikinnor menandatangani kontrak politik dengan gabungan mahasiswa seluruh kota Palangka Raya untuk mendukung tiga hal utama, yaitu memberikan beasiswa pendidikan hingga tingkat S3, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, dan menyediakan ruang-ruang kreasi bagi tidak hanya anak muda kota Palangka Raya tetapi juga seluruh masyarakat kota Palangka Raya. “Ini adalah komitmen saya bagi kalian semua para mahasiswa dan kaum muda,” jelas Rojikinnor sesaat menandatangani kontrak politik dengan para mahasiswa pada Rabu malam (11/09/2024). “Anak muda kota Palangka Raya butuh harapan baru yang dapat diandalkan dan mengayomi seluruh kegiatan kepemudaan”. Tidak hanya itu, Rojikinnor juga memberikan perhatian khusus bagi nasib guru dengan menjamin peningkatan kualitas kesejahteraan para guru jika diberikan amanah menjadi Walikota Palangka Raya periode 2024-2029. Rojikinnor merupakan calon walikota terdaftar pada pilkada kota Palangka Raya tahun 2024 dengan berpasangan bersama Vina Panduwinata sebagai calon wakil walikota. Rojikin-Vina, demikian sapaan mereka, diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). - red

Foto : Kepala Dinas ESDM Prov.Kalteng Vent Christway KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen dalam mengelola sektor pertambangan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertambangan pada tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai pembaruan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 yang mengatur Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Pemberian Perizinan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Provinsi saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan 271 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 105 Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) untuk komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah, Vent Christway, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan wilayah dan penghitungan potensi sumber daya serta cadangan tambang di Kalimantan Tengah. “Dinamika regulasi sektor pertambangan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan,” ungkapnya saat diwawancarai Kamis (12/9/2024). Ia menambahkan, berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, terdapat tiga aspek pendelegasian utama, yaitu terkait dengan Perizinan Sertifikat Standar dan Izin, Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan yang didelegasikan, serta Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). “Dinas ESDM Prov. Kalteng telah mengupayakan kegiatan pelayanan perizinan onsite ke kabupaten-kabupaten serta pengajuan permohonan secara elektronik dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk membuat izin pertambangan, sehingga dapat mengurangi jumlag PETI di masing-masing kabupaten,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan perizinan MBLB belum sepenuhnya diberikan, sehingga koordinasi yang lebih erat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Inspektur Tambang) masih diperlukan. Selain itu, pelaksanaan penyidikan pidana sektor tambang masih terhambat karena belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus tambang di Pemerintah Provinsi. “Kemudian, kurang optimalnya pelaporan produksi, penjualan dan pajak pertambangan. Oleh karena itu, Dinas ESDM Prov. Kalteng melaksanakan rekonsiliasi pajak dan produksi bersama Badan Pendapatan kabupaten/kota secara berkala dan melaksanakan pengendalian harga patokan mineral,” katanya. Ia menegaskan bahwa penataan pengelolaan pertambangan MBLB di Kalimantan Tengah merupakan langkah untuk memastikan efektivitas dan daya saing kegiatan pertambangan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Vent Christway, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan hasil yang sudah mulai terlihat. Hingga Agustus 2024, realisasi Pajak MBLB telah mencapai Rp15.068.938.434, sementara PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp7.596.486.660.551, atau sekitar 58,55% dari capaian tahun 2023 yang sebesar Rp12.975.431.785.649. Capaian ini mencerminkan upaya Pemprov dalam menjaga sumber daya alam Kalimantan Tengah untuk meningkatkan PAD dari sektor pertambangan, yang terus meningkat sejak 2016. “Dinas ESDM terus berupaya agar capaian kenaikan pendapatan pada sektor pertambangan tersebut menjadi acuan Pemprov Kalteng, dalam hal ini Dinas ESDM, untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan dan pemantauan sektor pertambangan agar tidak ada lagi potensi PAD yang hilang,” pungkasnya. - red

Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menabuh katambung sebagai tanda dibukanya acara Gebyar UMKM KALTENG NETWORK, KUALA KAPUAS - Sebagai salah satu bentuk dukungan p emberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah, Pemerintan Prov. Kalteng menggelar Gebyar UMKM Wilayah Tengah, di Stadion Panunjung Tarung Kapuas, Kamis (12/9/2024). Acara yang mengusung tema “Mari Kita Tingkatkan Kualitas Produk Usaha Mikro dan Kecil Guna Menghadapi Daya Saing Pasar Bebas” ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo. “Kegiatan ini kita harapkan dapat membantu para pelaku UMKM sebagai sarana promosi untuk menampilkan berbagai produk unggulan, dan sekaligus membuka dan memperluas kemitraan jaringan UMKM di Kalimantan Tengah,” ujar Sugianto. Dirinya berpendapat bahwa UMKM yang kuat akan menggerakkan perekonomian daerah dan juga kesejahteraan masyarakat, membuka berbagai lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan. “Mudah-mudahan Gebyar UMKM yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi satu pijakan bagi UMKM Kalimantan Tengah, agar semakin kreatif dan inovatif, untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan usahanya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” harapnya. Turut memberikan sambutan, Pj Bupati Kapuas H Darliansjah menyampaikan bahwa kesempatan ini penting untuk bergotong-royong mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas. “UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui acara ini, kita ingin memberikan wadah bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan produk-produk unggulannya, memperluas jaringan pemasaran, dan mendapatkan akses terhadap informasi dan peluang bisnis,” ucapnya. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. "Saya berharap acara ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM. Selain itu, saya juga berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi ajang promosi bagi produk-produk lokal kita agar semakin dikenal oleh masyarakat luas," tuturnya. Pemerintah Kabupaten Kapuas, lanjutnya, berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, seperti Bantuan UMKM Kit, Bantuan Modal UMKM, serta Pelatihan Manajemen Digitalisasi UMKM dan lainnya. "Saya yakin, dengan kerja keras dan sinergi yang baik antara Pemerintah, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan, ekonomi Kabupaten Kapuas akan semakin maju dan berkembang," ucapnya. Dalam penutupan sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemprov Kalteng akan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM yang belum berkembang optimal. "Akan ada bantuan permodalan bagi 8.000 pelaku UMKM, masing-masing sebesar 2,5 juta rupiah," ujarnya. Pembukaan acara Gebyar UMKM juga diikuti dengan penyerahan simbolis bantuan produktif kepada 15 ribu pelaku usaha, dengan nilai bantuan sebesar 600 ribu rupiah per pelaku usaha. -red

Foto : Duta Budaya Kalimantan Tengah 2024, Rio Septianor & Jihan Salwa Hasanah. KALTENG NETWORK - Budaya merupakan suatu hal yang lekat dengan bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang beruntung dengan warisan budaya yang kaya. Namun, di era globalisasi, kebudayaan Indonesia kian tergerus. Sebagai generasi muda tentunya harus memiliki gebrakan serta inovasi baru dalam melestarikan budaya yang ada. Di sinilah diperlukan peran seorang Duta Budaya untuk memberikan inovasi dalam pelestarian budaya. Rio Septianor & Jihan Salwa Hasanah adalah putra-putri daerah yang menjadi perwakilan Duta Budaya Kalimantan Tengah 2024. Keduanya akan berangkat berkompetisi dengan putra putri terbaik se-Indonesia di Surabaya 19-22 September 2024 dalam ajang pemilihan Duta Budaya Indonesia 2024. "Mata Budaya Kalimantan Tengah" adalah program advokasi yang nantinya akan dibawakan oleh keduanya. Melalui program advokasi tersebut nantinya akan memperkenalkan, melestarikan, sekaligus bangga dengan budaya yang kita miliki. Adapun persiapan yang sudah dilakukan yaitu belajar tentang budaya dengan pelaku seni pembuatan mandau di Huma Mandau dan berkunjung ke museum Balanga sebagai bentuk nyata mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu keduanya juga tengah mempersiapkan diri untuk unjuk bakat yang akan dibawakan nantinya pada tingkat nasional di Surabaya. - red

Foto : Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Tengah memulai rapat KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal menunggu waktu untuk dilaksanakan. Demi menjaga kondusivitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 melalui  zoom meeting,  bertempat di Ruang VCON Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Selasa (10/9/2024) kemarin. Rapat ini bertujuan untuk memastikan ASN di Provinsi Kalteng dapat menjalankan tugas secara netral dan profesional selama periode Pilkada, seperti yang disampaikan oleh Katma F. Dirun , Kepala Kesbangpol Kalteng. “Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fokus utama di Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan, tanpa adanya pengaruh politik yang merusak integritas Pilkada,” ucapnya. Ia menekankan bahwa menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dirinya juga menjelaskan bahwa netralitas ASN menjadi kunci dalam memastikan Pilkada berjalan secara adil dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan semua ASN tetap fokus pada tugas mereka tanpa terpengaruh oleh politik praktis. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut juga membahas beberapa langkah strategis dalam pengawasan netralitas ASN. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi peraturan terbaru tentang netralitas ASN, pembentukan tim pengawas khusus, serta penerapan mekanisme pelaporan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran. Pengawasan terhadap netralitas ASN di Provinsi Kalimantan Tengah menjelang Pilkada 2024 merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Dengan pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, serta pelatihan dan sosialisasi yang intensif, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga integritas Pilkada dan memastikan keberhasilan demokrasi di wilayah ini. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, perwakilan Desk Pilkada kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, perwakilan Badan Kesbangpol kabupaten/kota, perwakilan Kepala BKD kabupaten/kota, serta perwakilan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Sumber : MMC Kalteng

Foto : Spesial HUT RRI, Kadis Kominfosantik Agus Siswadi jadi penyiar radio RRI Pro 1 Palangka Raya, Rabu (11/09/24). KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Memperingati HUT ke-79 Radio Republik Indonesia (RRI) tiap 11 September, Kadis Kominfosantik Prov Kalteng Agus Siswadi bersama Kepala LPP RRI Palangka Raya Dwi Korianingsih menjadi pembaca Warta Berita Spesial HUT ke-79 RRI, di Studio RRI Pro 1 Palangka Raya, Rabu (11/9/2024). Foto : Kadis Kominfosantik bersama Kepala LPP RRI Palangka Raya Pada kesempatan ini, Kadis Kominfosantik Kalteng Agus Siswadi sedikit menceritakan sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia. "Dikutip dari situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Hari Radio Nasional dilatarbelakangi dari dihentikannya radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945. RRI akhirnya disepakati berdiri dan akan meneruskan penyiaran dari delapan stasiun di Jawa untuk menjadi alat komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat," ujarnya.  Dirinya juga menyampaikan bahwa RRI memiliki andil yang penting dalam perjuangan kemerdekaan, bahkan termasuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke negara-negara lain. "Selaku Lembaga Penyiaran Publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta melestarikan budaya bangsa," tambahnya.  Adapun tema dari HUT RRI ke-79 adalah Inspirasi Ke-Indonesiaan. "Tema ini dipilih agar menjadi inspirasi dalam menjalankan semangat ke-Indonesiaan di setiap informasi dan seni yang disebarkan melalui radio sebagai media massa," ucap Agus. - red Sumber : MMC Kalteng

Foto : Penjabat Bupati Katingan, Sutoyo meninjau pasar di kawasan Pasar Tradisional Kota Kasongan, Selasa (10/9/2024) pagi. Kegiatan itu untuk memantau harga kebutuhan pokok (Bapok) masyarakat. KALTENG NETWORK, KASONGAN - Penjabat Bupati Katingan, Sutoyo meninjau pasar di kawasan Pasar Tradisional Kota Kasongan, Selasa (10/9/2024) pagi. Kegiatan itu untuk memantau harga kebutuhan pokok (Bapok) masyarakat. Selama peninjauan, Penjabat Bupati Katingan bersama tim mengevaluasi ketersediaan barang-barang pokok serta memantau harga-harga yang berlaku di pasar tradisional dan toko-toko kebutuhan sehari-hari. "Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat," sebut Sutoyo. Dikatakan, harga sayur mayur, daging ayam, telur dan minyak goreng rata-rata masih stabil, bahkan ada yang turun. Salah satunya komoditas tomat turun dari harga standarnya menjadi 4.000. "Kita bersyukur di pasar Kabupaten Katingan ini kualitas sayur mayur berdasarkan dibeberapa titik yang kami tanya penjualnya rata-rata masih stabil bahkan ada yang menurun, kemudian juga tadi di awal kita tanya masalah harga beras masih standar belum ada peningkatan harga, " ungkap Pj Bupati. Selain itu, lanjut dia, ketersediaan stok pangan di beberapa titik seperti beras, daging, ayam telur dan sebagainya sangat cukup. Bapok yang disebutkam tiada terpengaruh dengan diborong oleh sekelompok tertentu, jadi masyarakat tidak ada kekurangan baik itu beras dan bahan-bahan yang lain. TPID (Tim Penanggulangan Inflasi Daerah) Kabupaten Katingan juga turut berperan aktif dalam memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan sistem distribusi serta pengendalian inflasi di daerah. "Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuh dia. Ia menambahkan, peninjauan pasar merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang mungkin timbul. "Pemerintah Kabupaten Katingan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di seluruh wilayah," pungkas Pj Bupati Katingan, Sutoyo. -red

KALTENG NETWORK, KASONGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual di Ruang Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (9/9/2024). Rapat itu dihadiri oleh Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan, Markurius Abednegoe mewakili Penjabat Bupati Katingan, Sutoyo. Dalam forum tersebut, berbagai isu penting terkait inflasi dibahas, terutama mengenai kenaikan harga komoditas seperti beras, cabai, bawang putih, dan minyak goreng, yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Kabah Perekonomian dan SDA Setda Katingan, Markurius Abednegoe menyebut, harga komoditas Kabupaten Katingan saat ini masih stabil. Namun, pemerintah daerah setempat tetap waspada dan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga bahan pokok, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Dikatakan, Pemerintah pusat melalui Kemendagri juga menekankan perlunya tindakan cepat dari setiap daerah untuk mengatasi potensi kenaikan harga sebelum terjadi. "Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dari dampak inflasi," kata Markurius Abednegoe. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Denni Rahmadani memaparkan sejumlah permasalahan di daerah pemilihan II (dapil II) salah satunya terkait masalah listrik yang terjadi di desa Sembuluh 1 dan desa Sembuluh 2, Kecamatan Danau Sembuluh yang akhir-akhir ini sering tidak normal atau diistilahkan jeglek. “Ada banyak permasalahan, diantaranya terkait listrik, ini banyak dikeluhkan masyarakat di desa Sembuluh 1 dan 2, kadang bermasalah hampir setiap hari dan sudah banyak korban dari masyarakat,” katanya, saat ditemui awak media di ruang media center DPRD Seruyan. Diungkapkannya, banyak masyarakat yang menjadi korban tersebut dalam artian alat-alat elektronik warga banyak yang rusak akibat listrik yang tidak normal tersebut. Dimana beberapa warga di desa setempat ada yang memilki usaha seperti foto copy, foto studio, warung dan sebagainya, sehingga menjadi keluhan masyarakat setempat. “Dan mereka bahkan kemarin meluapkan kemarahannya itu sampai memberi komentar di Facebook gubernur, melaporkan langsung ke bapak gubernur,” tutur Denni. Oleh karena itu, menindaklanjuti permasalahan tersebut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pihak eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan bisa menyurati pihak PLN pusat ataupun untuk cabang di Kotawaringin Timur. “Atau bagaimana cara yang lain agar listrik tersebut bisa kembali normal kembali,” tegasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Wakil DPRD Seruyan Sementara, Harsandi mengatakan bahwa, berkaitan dengan bidang kesehatan sendiri tentunya menjadi salah satu pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti hal di Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir. Oleh sebab itu mereka mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya agar bisa memperhatikan terkait kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Seruyan. “Selain usulan terkait infrastruktur, pendidikan maupun bidang lainnya, masyarakat juga menyampaikan aspirasi nya yaitu meminta agar adanya penambahan tenaga kesehatan, termasuk bidan di desa mereka,” katanya. Dia juga berharap agar aspirasi dan usulan daripada masyarakat terkait tenaga bidan ini juga ditindaklanjuti atau direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten setempat. “Makanya kami harapkan pemerintah daerah juga bisa memperhatikan terkait apa diinginkan masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain,” tandasnya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Ketua DPRD Kabuapten Seruyan Zuli Eko Prasetyo menyoroti kondisi sekolah di sejumlah desa di Kabupaten Seruyan yang beberapa diantaranya dalam kondisi memprihatinkan. Hal tersebut menurutnya harus segera ada tindakan dari pemerintah daerah agar masalah pendidikan di wilayah pelosok juga terakomodir. “Kami harapkan Disdik memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan karena hal tersebut sangat penting untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, seperti gedung sekolah dan kapasitasnya juga harus dievaluasi setiap tahun agar tau progeresnya dan apa saja kekuranganya sehingga ada perencanaan untuk kedepanya,” Ujarnya. Dirinya berharap agar pendidikan di Seruyan bisa segera diperhatikan dengan baik sebab dengan kualiats pendidikan yang baik akan membawa dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Pihaknya juga melihat langsung di lapangan kondisi sekolah di beberapa desa memang terlihat kurang perhatian seperti bangunan yang rusak, serta keluhan akan tenaga pendidik yang masih kurang. Hal tersebut harus segera diperhatikan dan dijadikan sebagi prioritas. “Di lapangan memang kita lihat sendiri di beberapa desa kondisi sekolah yang memprihatinkan, seperti meja kursi yang lapuk, serta papan tulis yang rusak.  Hal tersebut harusnya bisa segera dilakukan perbaikan. Jangan sampai hal tersebut mengganggu aktifitas belajar dan mengajar di sekolah tersebut,” Ungakapnya. Oleh karena itu pihaknya meminta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan agar bisa seger melakukan kajian ataupun menijau keadaan sekolah di pedesaan agar bisa dicarikan solusinya sehingga aktifitas pendidikan di Seruyan bisa manuju dan mampu bersang dengan daerah lainya. -red

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menginginkan, agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang bernilai ekonomi di desa. Menurutnya dengan hadirnya Desperindagkop akan membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya, baik dari segi kualiatas dan pemasaranya, sehingga para pelaku usaha di wilayah pedesaan bisa terbantu dalam pengembangan usahanya. “Disperindagkop harus mendorong masyarakat mengembangkan potensi-potensi yang bernilai ekonomi di desa, dengan pengembnagan para pelaku UMKM agar semakin keratif mengembangkan produknya sehingga mampu bersaing di pasaran,” katanya. Ketua DPRD Seruyan menilai banyak potensi desa yang masih belum tersentuh, sehingga perlu melakukan pemetaan terhadap potensi desa, terutama yang bernilai ekonomi, hal ini dimaksudkan agar pengembangan pontensi yang ada bisa terarah sehingga semakin meningkatkan kualitas usaha masarakat setempat. “Banyak potensi-potensi di desa masih belum tersentuh oleh Disperindagkop, hal ini karena masih kurangnya komunikasi yang baik dengan masyarakat atau pelaku UMKM, oleh karena itu kami berharap agar pihak Perindagkop biasa turun kelapangan jemput bola,” Ujarnya. Selain itu, potensi-potensi itu harus disesuaikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa. Sehingga pengembangannya akan lebih mudah serta harus melihat potensi yang ada di desa sehingga bisa menjadi salah satu bidang usaha yang akan di minati oleh masyarakat itu sendiri. Dengan begitu jelasnya, masyarakat bisa mengembangkan setiap potensi yang dimiliki, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. -red