Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (5/3/2025). Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan pidato mengenai visi dan misi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur di berbagai sektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi terkait menjadi faktor utama dalam mewujudkan target pembangunan yang telah dirancang. "Visi saya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo adalah mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dengan semangat kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera demi menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Gubernur. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dari seluruh anggota DPRD serta masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala BKD Kalteng, Lisda Arriyana, yang ditemui usai rapat menyatakan dukungannya terhadap visi pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan komitmen BKD Kalteng untuk terus meningkatkan kualitas ASN melalui berbagai program strategis, seperti rekrutmen berbasis meritokrasi, pengembangan kompetensi ASN, serta penerapan sistem manajemen kepegawaian yang lebih modern dan transparan. "BKD Kalteng siap mendukung kebijakan pemerintah provinsi dengan memastikan ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi langkah penting dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan," tutup Lisda. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng beserta jajaran, Plt Sekretaris Daerah M. Katma F. Dirun, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan ke-2 Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng pada Rabu (5/3/2025). Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan visi besar kepemimpinannya, yakni meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh warga Kalteng dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Visi kami adalah mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Agustiar Sabran. Untuk merealisasikan visi tersebut, ia merumuskan lima misi utama, yaitu: meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal; memperkuat pendidikan berlandaskan prinsip belom bahadat ; menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat; membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan; serta menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan kearifan lokal. Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Agustiar Sabran dan Edy Pratowo telah menyiapkan delapan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama. Program tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan dengan ASTACITA Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan pencegahan stunting; efisiensi anggaran; reformasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalteng; perancangan Kartu Huma Betang Sejahtera yang mencakup bantuan kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, UMKM, serta stabilisasi harga pangan; perbaikan ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun; peningkatan akses listrik dan internet di daerah terpencil; pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir melalui penguatan sistem deteksi dini. "Kami tidak bisa mewujudkan visi dan misi ini hanya dalam 100 hari kerja. Diperlukan dukungan penuh dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan," tegas Agustiar. Menanggapi pidato tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengapresiasi komitmen Gubernur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. "Beliau menekankan pentingnya peningkatan SDM dengan tetap berpegang pada prinsip belom bahadat , yakni hidup sesuai aturan tertulis maupun tidak tertulis dalam adat Dayak," ujar Reza. Ia juga menyoroti keselarasan visi Gubernur dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam implementasi program makan bergizi gratis dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, Pemprov Kalteng telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Reza turut mengapresiasi rencana peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mencakup bantuan sosial di sektor pendidikan. "Instrumen kebijakan sudah kami siapkan, dan kami siap mendukung serta menyukseskan janji politik Gubernur," katanya. Terkait program sekolah dan kuliah gratis, Reza menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah mengalokasikan anggaran dan akan segera meluncurkan program ini sesuai janji Gubernur Agustiar Sabran. "Kami juga akan mengevaluasi program beasiswa Tabe berdasarkan masukan masyarakat agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kebijakan satu sarjana dalam satu keluarga harus kita wujudkan demi meningkatkan kualitas SDM Kalteng," pungkasnya. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH) serta produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk halal di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri produk halal. Berdasarkan berbagai riset, sebanyak 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal. Oleh karena itu, peluang ini perlu dimanfaatkan dengan mempercepat proses sertifikasi halal. "Jika kita tidak segera melakukan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk, maka masyarakat yang 87,2 persen memilih produk halal akan tetap mencari produk tersebut, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang juga membahas Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3/2025). Mendagri menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal bukan sekadar persoalan ideologi keagamaan, tetapi juga strategi untuk menghadapi persaingan dagang global. Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy 2020-2021, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi makanan halal terbesar di dunia, sementara Brasil menjadi negara eksportir utama produk halal. Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa sertifikasi halal juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, jaminan halal menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan potensi pasar domestik. “Pasar yang besar ini jangan sampai didominasi oleh produk impor. Kita harus memperkuat pasar dalam negeri dan menguasainya,” tegasnya. Mendagri juga mendorong agar produk halal dari Indonesia dapat menembus pasar internasional. Menurutnya, hal ini bisa dicapai jika UMKM di daerah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga memperluas peluang pasar dan menarik lebih banyak pembeli. “Dengan adanya sertifikasi halal, kesempatan menjadi lebih besar. Produk-produk kita akan lebih diminati karena adanya jaminan halal,” tambahnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, serta Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi menyebabkan kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel. Wakil Ketua Umum IHGMA, Garna Sobhara Swara, menyatakan bahwa banyak ruang pertemuan di hotel kini tidak digunakan karena tidak adanya acara pemerintahan, yang selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan utama. "Khususnya hotel bintang empat, mereka melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel akibat kebijakan efisiensi ini," ujar Garna dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/4). Hasil survei terhadap 315 hotel anggota IHGMA menunjukkan dampak yang signifikan dari kebijakan ini. Secara keseluruhan, IHGMA menaungi sekitar 1.000 hotel yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Untuk menghadapi situasi ini, para pengusaha hotel tengah menyusun strategi, termasuk mengurangi belanja kepada pemasok dan memangkas jumlah tenaga kerja. "Jika kondisi terus memburuk, kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindari. Di hotel kelas menengah, sekitar 10 hingga 50 karyawan bisa terkena dampak, sementara di hotel yang lebih besar, jumlahnya bisa lebih banyak," tambah Garna. Sementara itu, Ketua Umum IHGMA, Arya Pering Arimbawa, memperkirakan kondisi industri perhotelan akan semakin sulit setelah Lebaran Idulfitri jika kebijakan ini tidak direvisi. Setelah melewati masa low season selama Ramadan, hotel-hotel akan bersaing ketat untuk menarik pelanggan. "Pada akhirnya, akan terjadi perang harga. Ini bisa berujung pada penurunan kualitas layanan. Jika tamu menyadari penurunan ini dan mengeluhkan layanan yang tidak sesuai harapan, maka reputasi hotel akan menurun," jelas Arya. IHGMA berharap pemerintah bersedia berdiskusi untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Mereka mengusulkan agar kebijakan diterapkan secara bertahap agar dampaknya bisa dievaluasi lebih baik. Selain itu, IHGMA juga meminta insentif berupa pengurangan pajak perhotelan, subsidi atau bantuan langsung untuk industri hotel, serta relaksasi kebijakan operasional agar sektor perhotelan dapat bertahan di tengah situasi sulit ini. -red Foto: Pixabay

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Bank Kalteng terus menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga tahun 2025, mencakup berbagai sektor. Salah satu fokus utama CSR adalah mendukung kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah, seperti yang dilakukan melalui pemberian bantuan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (YBPK) di Palangka Raya pada Selasa. Bantuan tersebut disampaikan oleh Pemimpin Departemen Komunikasi dan CSR Bank Kalteng, Tajudinnor Asra, dan diterima langsung oleh Ketua STIE YBPK, Vivi Pancasari Kusumawardani. CSR yang diberikan berupa 265 buku yang ditujukan untuk mendukung proses perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa. Dari total buku tersebut, terdapat 53 judul dengan masing-masing judul tersedia lima eksemplar, dengan nilai bantuan mencapai Rp25 juta. Ketua STIE YBPK, Vivi Pancasari, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bank Kalteng atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, CSR dari Bank Kalteng bukan kali pertama diberikan kepada STIE YBPK, yang menunjukkan kepedulian bank tersebut terhadap dunia pendidikan. Sebelumnya, Bank Kalteng juga telah memberikan berbagai bentuk CSR kepada STIE YBPK, seperti bantuan operasional serta beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. Setiap tahunnya, Bank Kalteng rutin menyalurkan sepuluh beasiswa kepada mahasiswa STIE YBPK. Selain itu, kampus ini juga pernah menerima bantuan buku perkuliahan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan aturan terbaru, buku literatur yang digunakan harus terbit dalam lima tahun terakhir. Dengan adanya tambahan buku-buku terbaru ini, diharapkan dapat semakin mendukung kelancaran proses perkuliahan di STIE YBPK. -red Foto: Antara

Bank Kalteng memberikan hadiah utama Gebyar Undian Taheta Berkah XXVIII kepada pemenang, Amir Husin, di Palangka Raya pada Senin (3/3/2025). KALTENG NETWORK, SAMPIT - Bank Kalteng resmi menyerahkan hadiah utama Gebyar Undian Taheta Berkah Periode XXVIII tahun 2024 berupa satu unit mobil HR-V S CVT Off The Road kepada Amir Husin, nasabah asal Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. “Kami sangat berbahagia karena telah menyelesaikan seluruh rangkaian Undian Taheta hingga akhirnya hadiah utama dapat diserahkan kepada Bapak Amir Husin,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah, di Palangka Raya, Senin. Dalam penyerahan hadiah tersebut, Maslipansyah didampingi Direktur Pemasaran dan Bisnis Marzuki, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Tuk Yulianto, serta sejumlah pejabat lainnya. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1997, Undian Taheta Bank Kalteng selalu menawarkan berbagai hadiah menarik. Pada periode XXVIII ini, selain hadiah utama, tersedia beragam hadiah lainnya, termasuk tiga unit mobil Honda Brio Satya SM/T, 52 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 49 unit sepeda listrik UNO4, serta ratusan hadiah lainnya. “Gebyar ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada masyarakat yang terus mendukung dan mempercayai Bank Kalteng,” tambah Maslipansyah. Ia juga menegaskan komitmen Bank Kalteng untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat terus mendukung Bank Kalteng sebagai kebanggaan Kalimantan Tengah, sehingga bank ini dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Amir Husin sebagai penerima hadiah utama menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bank Kalteng. “Semoga Bank Kalteng terus berkembang, menjadi bank yang andal dan terpercaya, serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah,” harapnya. -red Foto: Antara

Written by Tefilla Miryam A passionate journalist and a bit experience (still learning) in leading Gen-Z in Kalteng Network, based in Palangkaraya, Indonesia. KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - New strategies for engaging companies in light of shifting demography. Generation Z will bring about the growth or demise of entire sectors and businesses. However, it appears that few companies or businesses are prepared for it. While in the media, they are yelling about Gen Z. However, we choose to still believe in this generation. Are you with us? or you are agreeing with the facts that showed by medias about Gen-Z nowadays?   The arrival of a new generation The fourth world’s population identifying as Gen Zers, they will soon overtake Millennials as the most populous generation on the planet. More than 27% of Indonesians are belong to Gen-Z, which will be the most diverse generation in Indonesia history by 2020.  Source Data: katadata.co.id The influence of Gen Zers' impending arrival on the global scene will be immediate and significant, with repercussions seen in the workplace, retail consumption, technology, politics, and culture. This generation, which is very different from Millennials, has a completely different idea of what success in life and the workplace means.  Who is Gen-Z, then?  How do they behave? What effects will they have on the economy, company, and workplace? Because Gen Z grew up in the wake of the Great Recession, you would assume that they are a risk-averse, practical, and non-entrepreneurial cohort driven by job stability. As we looked at their goals for their careers, how they developed those goals, how they worked, their basic beliefs, their behavior and character, their education, and their position on diversity, a more complex picture came to emerge.   Even though salary is the most crucial consideration when choosing an occupation, Gen Z places a lower value on salary than any other generation. When presented with the option of choosing between a more fascinating but lower-paying job and one that pays more, Gen Z was split fairly equally. Companies and employers must emphasize their efforts to be decent global citizens if they intend on triumphing over Generation Z. Likewise, action always speaks louder than words: Companies need to show that they are dedicated to addressing a wider range of societal issues like hunger, climate change, and sustainability.  The catchphrase for Generation Z is diversity. They value diversity in many ways, not only in relation to gender and ethnicity, but also in relation to one's personality and orientation. Businesses are far more likely to diversify their talent pipelines if they can more accurately reflect the range of variations in their external branding and marketing.  The future of work We must examine how "employment" itself is changing and evolving as we learn from the preferences and habits of the newest generation joining the workforce. These forces of change have created new realities that raise difficult issues for us to think about, such as the morality of human-machine cooperation, how to plan for careers spanning 50–60 years, and how to release organizations through a range of talent sources.   The Renaissance person—someone with a wide range of skills, passions, and areas of expertise—will be needed in the workplace of the future. According to my experience, I discovered that there are four essential job abilities must be combined:  Proficiency in digital tools and technology   Ease with data and analytics Proficiency in business management Aptitude for design and creativity    What does this mean for company? According to my experince in leading Gen-Z employees , as they progress through their career, I believe Gen Z will be able to demand more customization. It will take a different mentality for organizations to draw in and keep the best and brightest of the age. Companies must be prepared to embrace a pace of evolution that aligns with the external environment in order to draw in Gen Z. This requires the creation of strong leadership and training initiatives with a real and visible emphasis on diversity. Create the ideal employee profile, set up internal apprenticeship programs, or hire bright, skilled individuals and assign them to a position after they join the company.  To increase the number of Gen-Z applying for computer jobs, think about collaborating at the university level to hire exceptional potential talent.  Establish a variety of work formats and structured career trajectories. Create internal marketplaces to match skill sets required for projects.  Make use of Gen X, Gen Y, and Boomer experience to guide Gen Z toward becoming capable leaders.  Make plans based on the industry you are in's attractiveness and your company's reputation.

KALTENG NETWORK, JAKARTA - Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menanggapi aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Papua Pegunungan, yang berujung pada bentrokan dan penggunaan gas air mata oleh aparat pada Senin (17/2). Hasan menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa, namun harus dilakukan secara damai tanpa kekerasan. "Silakan jika masyarakat ingin berunjuk rasa dan menyampaikan pendapatnya, tetapi jangan sampai melakukan kekerasan," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2). Pernyataan tersebut merespons insiden demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang menolak program MBG dan berakhir dengan kericuhan hingga aparat menembakkan gas air mata. Hasan menyatakan bahwa siapa pun yang tidak ingin menerima makan bergizi gratis dapat menolaknya secara pribadi, tetapi tidak boleh menghalangi hak orang lain yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut. "Jika ada yang merasa tidak membutuhkan, mereka bisa menyampaikan hal itu. Cukup bilang ‘kami tidak perlu menerima’, dan itu tidak masalah," tambahnya. Sebelumnya, aksi demonstrasi pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin (17/2) berakhir ricuh. Wakapolres Jayawijaya, Kompol I Wayan Laba, membenarkan adanya aksi penolakan dari para pelajar dan mahasiswa terhadap program MBG, yang kemudian memicu sedikit kericuhan. Menurut Wayan, bentrokan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dari kelompok lain yang diduga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam insiden tersebut, aparat terpaksa menembakkan gas air mata karena massa melakukan perlawanan dengan melempari polisi menggunakan batu dan ketapel. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep, Madura, tidak dihentikan, melainkan hanya diliburkan sementara. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program tersebut akan kembali berjalan pada Selasa (18/2). "Hanya libur sehari, besok sudah jalan lagi. Tidak ada pemberhentian," ujarnya, Senin (17/2). Saat ditanya alasan liburnya program tersebut, Dadan tidak memberikan penjelasan rinci dan hanya menyebutkan bahwa itu karena alasan teknis. "(Alasannya) hanya teknis saja," katanya singkat. Sebelumnya, penghentian sementara program ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang mengandalkan layanan tersebut. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasanya membawa wadah kosong untuk menyimpan makanan sisa dari program MBG kini harus membawa bekal sendiri dari rumah. "Biasanya, anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan agar tidak ada sisa. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2). Terkait kebingungan wali murid, pihak sekolah hanya bisa menyampaikan informasi dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyatakan bahwa mereka akan diberi tahu jika program ini kembali berjalan. "Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini akan dihentikan. Kami hanya bisa menjawab bahwa nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut," tutup Didik. -red Foto: merdeka

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 serta Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI). Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (17/02/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang dalam sambutannya menyoroti kesiapan moda transportasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Ia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi mulai 28 Maret 2025, sementara arus balik diperkirakan pada 7 April 2025. Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan (Januari 2025 dibandingkan Januari 2024) mencapai 0,76%, sedangkan inflasi bulanan (Januari 2025 dibandingkan Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatat deflasi -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun -8,08%. Faktor utama penyebab deflasi ini adalah pemberian diskon 50% untuk pelanggan listrik di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025. Sementara itu, sektor makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami kenaikan harga sebesar 1,94%, yang dinilai masih dalam batas wajar. Sektor lain seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,60%), pendidikan (0,01%), serta kesehatan (0,40%) juga menunjukkan tren positif, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap stabil. Mitigasi Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 Menanggapi persiapan angkutan Lebaran, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan kebijakan Work From Anywhere  (WFA) mulai 24 Maret 2025 untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, terutama karena perayaan Idul Fitri (31 Maret–1 April 2025) berdekatan dengan Hari Raya Nyepi (29 Maret 2025). Penerapan WFA ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di titik-titik rawan seperti penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Nyepi. Dudy juga mendorong dukungan terhadap program mudik gratis, penyediaan rest area, serta pengawasan terhadap daerah rawan kecelakaan dan kemacetan. Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat selama Idul Fitri cenderung lebih tinggi dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga perlu persiapan matang dari berbagai sektor, termasuk transportasi darat, laut, dan udara. Kesiapan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB, libur nasional Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret–1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban transportasi selama periode tersebut. Kondisi Inflasi dan Ketersediaan Pangan di Kalteng Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyoroti tren inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama volatile food  dan beberapa administered prices . Komoditas yang perlu diwaspadai mengalami lonjakan harga meliputi daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Pada minggu kedua Februari 2025, sembilan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 28 provinsi mencatat penurunan. Komoditas utama yang menyumbang kenaikan IPH di sembilan provinsi tersebut adalah cabai rawit. Secara nasional, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH dibandingkan yang mengalami kenaikan. Setelah mengikuti rakor, Sahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menyatakan bahwa inflasi di wilayahnya masih terkendali, sementara stok pangan menjelang Ramadan masih mencukupi. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dalam menjaga distribusi pangan agar tetap lancar dan menghindari praktik penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan. Rakor ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis. Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PULANG PISAU - Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Acara ini berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Pulang Pisau pada Senin (17/2/2025). Dalam sambutannya, Nunu Andriani menekankan bahwa manajemen risiko merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya, termasuk anggaran, kebijakan, dan program pembangunan, dengan penuh kehati-hatian dan perencanaan yang matang. "Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat, kita harus memastikan bahwa setiap keputusan dan program yang dijalankan mampu meminimalkan risiko kerugian serta kegagalan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Manajemen risiko tidak hanya mencakup identifikasi potensi risiko, tetapi juga penyusunan strategi mitigasi yang tepat, pemantauan risiko yang berkembang, serta upaya mengurangi dampak negatif terhadap keberlanjutan program pemerintah. Nunu berharap bimtek ini dapat memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam tata kelola pemerintahan. Para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan penerapan manajemen risiko dalam pemerintahan daerah. "Dengan manajemen risiko yang efektif, kita dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta sumber daya daerah, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat," jelasnya. Ia juga berharap agar peserta bimtek dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai risiko, baik yang dapat diprediksi maupun yang muncul secara tak terduga. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENGNETWORK, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, mengungkapkan bahwa dengan anggaran yang tersedia saat ini, lembaganya hanya mampu membayar gaji pegawai hingga Mei 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan operasional MK dalam beberapa bulan mendatang. Guntur menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut menginstruksikan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.   Akibat kebijakan ini, MK mengalami penurunan anggaran yang signifikan, sehingga alokasi untuk pembayaran gaji pegawai hanya mencukupi hingga pertengahan tahun. Guntur menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya mencari solusi agar operasional MK dapat terus berjalan tanpa hambatan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan efisiensi internal dan mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah. Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran operasional seluruh lembaga negara, termasuk MK. Ia menyatakan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan mendesak setiap lembaga. Sri Mulyani juga menekankan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 untuk aparatur sipil negara (ASN) tetap akan dicairkan sesuai jadwal.  Namun, kebijakan efisiensi anggaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan lembaga negara lainnya. Beberapa instansi mulai menerapkan langkah-langkah penghematan, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberlakukan sistem kerja work from anywhere selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari untuk mengurangi biaya operasional.  Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada program-program pemerintah dan pelayanan publik. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Akhmad Akbar Susanto, mengingatkan bahwa penghematan besar-besaran berisiko mengguncang perekonomian nasional karena belanja pemerintah merupakan motor utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan lembaga negara untuk mencari solusi terbaik. Efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu operasional lembaga dan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan lembaga negara menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Ke depan, diharapkan pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan kelancaran operasional lembaga negara. Dengan demikian, pelayanan publik dapat tetap berjalan optimal dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa hambatan berarti. - red