Search Results

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) pada tanggal 3 April 2023 di Bandung dan 4 April 2024 di Yogyakarta. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kesepakatan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ITB dan UGM, yang akan melibatkan kajian kontraktual pada tahun anggaran 2024. Penandatanganan PKS dengan ITB dilaksanakan di Bandung pada 3 April 2024, dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung, dekan-dekan dari ITB, serta beberapa dosen yang terlibat dalam penelitian. Sementara itu, penandatanganan PKS dengan UGM dilakukan di Yogyakarta pada 4 April 2024, dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung, perwakilan dari UGM, dan kepala pusat studi terkait. Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa kajian yang akan dilakukan oleh ITB dan UGM akan membantu meningkatkan pembangunan di Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan serta meningkatkan modal manusia, pengetahuan, dan infrastruktur. Endah Sulistyawati dari ITB menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memajukan sektor teknologi, konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara, dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing dalam tatanan dunia baru. Endang Soelistiyowati dari UGM mengungkapkan kebanggaannya atas kontribusi UGM dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa, dan menekankan pentingnya sikap profesional bagi para peneliti yang terlibat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd.,M. Si, bersama Forkopimda Kabupaten Katingan dan TPID Kabupaten Katingan, ikut dalam peluncuran Gerakan Tanam Cabai untuk Mengendalikan Inflasi Kabupaten Katingan Tahun 2024 di Poktan Kereng Manuah pada Rabu (03/04/2024). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan dorongan dalam sektor pertanian guna mengendalikan inflasi di Kabupaten Katingan, terutama karena cabai merupakan salah satu faktor utama penyumbang inflasi di daerah ini. Cabai juga merupakan komoditas holtikultura yang harganya relatif stabil, namun mengalami pergeseran harga yang signifikan. Diharapkan bahwa melalui gerakan menanam cabai ini, akan terjadi sinergi antara bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk membantu mengendalikan inflasi serta meningkatkan produktivitas cabai guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Hal ini menjadi krusial terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa dan Idul Fitri 2024, terutama di Kabupaten Katingan. Ini adalah rangkaian upaya yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd.,M. Si, dalam pidatonya. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Penjabat Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M. Si, bersama dengan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Junianto, dan mewakili Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Luqman Alhakim, beserta perangkat daerah terkait, menghadiri Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045 di Aula Bappedalitbang Lt. II Kabupaten Katingan pada Kamis (04/04/2024). Dalam sambutannya, Junianto menyampaikan bahwa proses Musrenbang RPJPD melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan materi perencanaan hingga pengesahan RPJPD, dengan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana pembangunan. Dalam konteks Musrenbang RPJPD, para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas prioritas pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi, serta solusi-solusi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, dengan tujuan memastikan kebijakan pembangunan yang diusulkan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pj. Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M. Si, dalam sambutannya menekankan bahwa dokumen RPJPD merupakan kesepakatan dan komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam pelaksanaannya, serta berharap agar semua perangkat daerah memperhatikan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang yang meliputi Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur, Stabilitas Ekonomi dan Sosial, serta Aspek Lingkungan. Tujuannya adalah mempertajam arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada 20 tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah pusat, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. -red Sumber : Portal Katingan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sandra Dewi telah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan kesaksiannya terkait kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moeis, sebagai tersangka. Menurut Kuntadi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung (Dirdik Jampidsus), Sandra Dewi hanya dimintai keterangan terkait rekening yang telah diblokir, untuk mengetahui apakah terkait dengan kasus yang sedang diselidiki atau tidak. Kejagung juga tidak menutup kemungkinan adanya barang mewah lain yang belum teridentifikasi dan belum disita dalam penyelidikan ini. Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sumber kekayaan Harvey Moeis meskipun sebagian besar disimpan di rumah yang dia bagikan dengan Sandra Dewi. Beberapa aset yang sudah disita dari Harvey Moeis dan Sandra Dewi termasuk mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman dan Patek Philippe Nautilus 5980R/001, logam mulia, serta uang tunai sejumlah Rp 76 miliar. Rekening Harvey juga sudah diblokir. Transparansi dan kerjasama dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan. Keterlibatan Sandra Dewi dalam memberikan keterangan merupakan langkah positif dalam proses penyelidikan ini. Dalam hal ini, proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada Rabu (3/4/2024) di kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendalami pemahaman dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia serta mengeksplorasi keunggulan dan pelayanan yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa didampingi oleh dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Sabirin Mukhtar, koordinator dosen materi Manajemen SDM, Ainun Jariah, dan Ranti Suminar Endah. Saat menerima kunjungan, Sekretaris BPSDM, Rohaidah, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari di kelas dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Rohaidah juga menyoroti berbagai aspek keunggulan BPSDM, termasuk penggunaan teknologi modern dalam pembelajaran, kerja tim yang efektif, dan pelayanan yang ramah dan profesional kepada peserta pelatihan. Selain itu, mahasiswa juga diberi wawasan tentang budaya kerja di BPSDM yang didasarkan pada nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Rohaidah juga menekankan bahwa kunjungan lapangan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga memperkuat hubungan antara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut, yang selaras dengan visi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, yaitu Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Sabirin Mukhtar, selaku Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan, menekankan pentingnya pengalaman lapangan dalam menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa di luar teori yang dipelajari di kelas. Dia berharap kunjungan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alamsyah, telah melaksanakan Peletakan Batu Pertama untuk memulai pembangunan Rice Milling Unit dan Rice to Rice di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, pada Rabu (3/4/2024). Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengungkapkan bahwa dalam tiga bulan masa tugas Menteri Pertanian, beberapa strategi telah diterapkan menghadapi perubahan iklim yang terus berlangsung. Salah satu strategi adalah pompanisasi lahan tadah hujan sekitar 1 juta hektare, termasuk di Kalteng. Selain itu, optimalisasi lahan 400 ribu hektare di seluruh Indonesia, dengan 81 ribu hektare di Kalteng, juga telah dilakukan. Dan strategi terakhir adalah program Tumpang Sisip (Tusip) yakni penanaman padi gogo pada lahan-lahan perkebunan. Peletakan Batu Pertama di Desa Pantik ini mendapat apresiasi dari Andi Nur Alamsyah karena dianggap memberikan semangat kepada para petani. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang berpartisipasi dalam program-program kementerian. Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama di kawasan food estate sentra pengembangan padi seperti Kecamatan Pandih Batu. Metode pertanian modern diterapkan mulai dari proses budi daya hingga produk siap dijual, dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah. Pembangunan Rice Milling Unit dan Rice to Rice merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama beras di Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan target peningkatan nilai tambah produksi pertanian untuk beras pada tahun 2024, yang didukung oleh Pemerintah Daerah melalui infrastruktur pertanian. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, memiliki gagasan agar Kalimantan Tengah mandiri dalam produksi pangan, khususnya beras. Dengan pembangunan Rice Milling Unit, diharapkan Kalimantan Tengah dapat memiliki brand sendiri dalam produksi beras. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Danrem 102/pjg Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto menyatakan kesiapan untuk mensukseskan kegiatan opla, perluasan areal tanam, dan pompanisasi. Sementara itu, Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin menyampaikan harapannya melalui Peletakan Batu Pertama di dua lokasi tersebut, yaitu di Desa Pantik dan Desa Lempuyang. Pembangunan Rice to Rice dan Rice Milling Unit diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani dan masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah berkeinginan agar di sentra produksi padi dibangun mesin pabrik modern untuk mewujudkan hilirisasi pangan yang tangguh. Ini akan membantu Kalimantan Tengah memiliki brand yang kuat dalam industri pertanian. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara Pelepasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada 1 April 2024 dan Buka Puasa Bersama untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi. Acara tersebut dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, pada hari Rabu (3/4/2024). Ustad Agus memberikan tausiyah dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyampaikan terima kasih kepada PNS yang memasuki masa pensiun atas dedikasi mereka selama bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dia juga mengucapkan selamat kepada Bapak Cahkung dan Bapak Kaharap yang memasuki masa pensiun, berharap mereka menikmati masa pensiun dengan keluarga. Saring juga mengingatkan agar pegawai tetap menjaga silaturahmi meskipun telah pensiun dan berharap agar semua ASN Inspektorat menjadi seperti air dalam kolam yang memiliki pengetahuan luas dan pemahaman mendalam serta mampu mengatasi masalah dengan baik. Inspektur Pembantu Khusus Cahkung mengucapkan terima kasih kepada Inspektur dan seluruh tim atas bimbingan dan dukungan selama bekerja. Dia juga memohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi selama bekerja. Auditor Madya Kaharap juga merasa bersyukur karena telah bekerja di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan menekankan pentingnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tetap terjaga. Kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat ikatan antarpegawai dan juga sebagai ungkapan terima kasih serta apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan selama bekerja. Ini juga menjadi momen yang baik untuk memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan di lingkungan kerja. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan telah memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika antara BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan RSUD Mas Amsyar Kasongan. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan pada Rabu (03/04/2024) dengan dihadiri oleh berbagai pihak penting termasuk Asisten I Setda Kabupaten Katingan, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Kasat Narkoba Polres Katingan, Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan, dan Plh. Kabag Hukum Setda Kabupaten Katingan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya meningkatkan mutu layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui perjanjian kerjasama. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan rehabilitasi melalui bimbingan teknis, sistem rujukan, dan peningkatan kapasitas petugas. Hasil yang diharapkan dari perjanjian ini adalah penyelenggaraan layanan rehabilitasi oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2020), yang akan dinilai antara bulan Mei hingga September 2024. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan secara langsung oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan saksi-saksi dari Asisten I Setda Kabupaten Katingan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan serta pihak undangan lainnya. Ditambahkan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Katingan untuk periode Tahun Anggaran 2023-2026. Langkah ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Katingan. Kerjasama antara instansi terkait akan memperkuat upaya rehabilitasi serta meningkatkan kualitas layanan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh permasalahan narkotika di masyarakat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, memimpin acara pembukaan Kick Off Meeting Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalteng Tahun 2024 pada hari Rabu (3/4/2024) di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng. Dalam sambutannya, Sri Widanarni menjelaskan bahwa Program PPSP bertujuan untuk meningkatkan sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sanitasi melalui serangkaian kegiatan mulai dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang menyeluruh. Dia juga menyampaikan target sanitasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mencakup akses sanitasi layak sebesar 90% (termasuk 15% akses aman), eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka, dan pelayanan pengelolaan sampah bagi seluruh rumah tangga di perkotaan. Sri Widanarni menekankan bahwa pembangunan sanitasi difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dan juga sebagai langkah untuk mengatasi serta mencegah stunting. Dia menyoroti bahwa perumahan, air minum, dan pengelolaan air limbah menjadi indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Dalam konteks arah kebijakan nasional 2025-2029, terjadi perubahan paradigma dari fokus pada sanitasi layak dan aman menuju sanitasi aman dan berkelanjutan sebesar 30%. Namun, Sri Widanarni menegaskan bahwa masih ada gap yang signifikan antara capaian saat ini dengan target tersebut. Dia juga menyebutkan hasil pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 yang menetapkan target sanitasi untuk tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah, serta strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Sri Widanarni juga menyoroti pentingnya komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam menjalankan percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta perlunya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi antara berbagai pihak dalam mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian target tersebut, Sri Widanarni menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengubah perilaku, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), membangun kelembagaan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan sanitasi, dan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanna Endang S, berharap agar Pemerintah Provinsi dapat memenuhi target sanitasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh para narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PUPR, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir pula secara virtual perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Hari ini, tanggal 3 April 2024, gempa bumi mengguncang wilayah dekat Taiwan dengan kekuatan mencapai magnitudo 7,5. Gempa tersebut telah memicu peringatan tsunami di beberapa pulau di sekitar Jepang selatan, Taiwan, dan Filipina. Meskipun Badan Meteorologi Jepang memberikan informasi mengenai gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyebutkan bahwa gempa ini mencapai 7,4 skala Richter, dengan pusat gempa berada sekitar 18 kilometer selatan Kota Hualien Taiwan, pada kedalaman 34,8 km. Taiwan, yang sering kali dilanda gempa bumi dengan intensitas menengah hingga besar, telah mengalami sekitar 2.210 gempa bumi berkekuatan empat atau lebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan rata-rata sekitar 221 gempa per tahun atau 18 gempa per bulan. Dalam setahun, hampir setiap hari terjadi gempa bumi di sekitar Taiwan. Pada tahun 2022, tercatat 358 gempa bumi (magnitudo 4+) terjadi dalam jarak 300 km dari Taiwan, yang paling kuat mencapai 6,9 magnitudo. Dari catatan dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 90,5% gempa bumi di Taiwan memiliki kekuatan magnitudo 4, sementara 8,6% mencapai magnitudo 5, dan sisanya terjadi pada magnitudo 6 dan 7. Perlu diperhatikan bahwa gempa bumi hari ini merupakan yang terkuat dalam 10 tahun terakhir. Namun, sejak tahun 1900, gempa bumi terkuat tercatat pada 5 Juni 1920 dengan magnitudo 8,2. Pada saat itu, gempa terjadi sekitar pukul 12:21 waktu setempat, berlokasi sekitar 48 kilometer selatan-barat daya Kota Hualien. Peristiwa gempa bumi ini sekali lagi menyoroti kerentanan Taiwan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko perlu terus ditingkatkan untuk melindungi penduduk dan infrastruktur dari dampak yang mungkin terjadi akibat gempa bumi di masa mendatang. -red Sumber Foto : CNBC Indonesia

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Saring, mengadakan Workshop Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Workshop ini dilaksanakan di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 2 April 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat. Workshop tersebut diikuti oleh seluruh APIP, termasuk Jabatan Fungsional Tertentu Auditor (JFT Auditor) dan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFT PPUPD), serta melibatkan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah. Acara juga dihadiri oleh Inspektur Pembantu I dan II. Dalam sambutannya, Saring menyampaikan hasil evaluasi AKIP Kementerian PANRB Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan predikat baik dengan nilai 63,05. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja untuk mencapai standar yang lebih baik. Saring juga berharap bahwa workshop ini dapat meningkatkan pemahaman APIP dalam melakukan evaluasi AKIP di Perangkat Daerah, sehingga pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mencapai predikat BB. Narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Cucu Supangkat, menjelaskan konsep Akuntabilitas Kinerja sebagai rangkaian sistematis dari berbagai kegiatan dan prosedur yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Supangkat menekankan bahwa saat melakukan evaluasi AKIP, APIP perlu memperhatikan beberapa hal seperti identifikasi permasalahan Perangkat Daerah, penyusunan program dan kegiatan berdasarkan permasalahan, serta penentuan indikator dan tujuan yang harus dapat mencapai sasaran Perangkat Daerah. Kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Melibatkan seluruh APIP dan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang berpengalaman merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki manajemen kinerja dan mencapai standar yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Rakorgub 2024) bersama para Gubernur dari seluruh Indonesia. Acara tersebut bertempat di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pembangunan di berbagai daerah, serta mencari solusi strategis untuk menangani masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan infrastruktur dasar. Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dari hasil pertemuan selama dua tahun dengan para Kepala Daerah, teridentifikasi dua isu utama, yaitu pembangunan infrastruktur keras dan infrastruktur halus. Momentum Rakorgub ini dianggap penting untuk para Gubernur/Pj. Gubernur dalam bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai isu-isu yang dihadapi di daerah masing-masing. Selain itu, Suharso juga menyoroti target pembangunan infrastruktur keras yang belum tercapai sepenuhnya, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup isu-isu kesehatan seperti penyakit TBC dan kusta, serta masalah stunting yang masih tinggi di beberapa daerah. Upaya peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, juga mengemukakan isu strategis yang dihadapi oleh provinsinya, termasuk dalam hal kemiskinan, stunting, akses terhadap hunian layak, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, 19 Gubernur/Pj. Gubernur dari seluruh Indonesia turut hadir, bersama dengan pimpinan tinggi Kementerian PPN/Bappenas serta Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. -red Sumber : mmc.kalteng